Meski Pemprov Kaltara Hapus Insentif Guru, Pemkab Bulungan Pastikan Tetap Beri Dukungan Penuh bagi Tenaga Pendidik

  

Bulungan, Kalimantan Utara – Di tengah kebijakan kontroversial dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) yang menghapus insentif bagi guru PAUD, TK, SD, dan SMP pada tahun anggaran 2025, Bupati Bulungan, Syarwani, tampil memberi kepastian dan harapan bagi para tenaga pendidik di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan tetap berkomitmen memberikan insentif bulanan kepada guru di bawah kewenangan kabupaten, guna memastikan kesejahteraan dan semangat para pendidik tetap terjaga.

Langkah ini mendapat perhatian luas, terutama karena keputusan Pemprov Kaltara telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru mengenai kelangsungan tunjangan yang selama ini menjadi penopang utama penghasilan mereka.

 

Pemkab Bulungan Anggarkan Insentif untuk PAUD hingga SMP

Dalam pernyataannya pada Senin (14/4/2025), Bupati Syarwani memastikan bahwa anggaran untuk insentif guru telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa guru di tingkat PAUD, TK, SD, hingga SMP akan tetap mendapatkan tunjangan insentif sebesar Rp900 ribu per bulan.

“Kita pastikan akibat kebijakan itu tidak berdampak pada daerah kita. Pemkab Bulungan telah mengambil langkah untuk mengamankan hak para tenaga pendidik di bawah kewenangan kita,” ujarnya.

Menurutnya, dunia pendidikan adalah salah satu sektor prioritas pembangunan di Kabupaten Bulungan. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada anak-anak di Bumi Tenguyun – sebutan khas untuk Bulungan – yang putus sekolah karena masalah ekonomi atau kurangnya tenaga pengajar.

 

Komitmen Tak Gentar Hadapi Kebijakan Provinsi

Kebijakan penghapusan insentif dari Pemprov Kaltara memang menimbulkan kekhawatiran akan berdampak langsung terhadap semangat dan kesejahteraan para guru. Namun, Bupati Syarwani menggarisbawahi bahwa pemerintah kabupaten tidak akan tinggal diam.

“Kalau dikatakan kebijakan ini tidak berdampak, ya tentu berdampak. Terutama bagi guru-guru PAUD, TK, SD, dan SMP. Tapi kami pastikan, di Bulungan, insentif akan tetap berjalan,” tegasnya.

Langkah ini dinilai sangat strategis, terutama dalam menjaga semangat para guru yang selama ini telah berjuang mendidik generasi muda di pelosok-pelosok wilayah Bulungan.

 

Nasib Tenaga Honorer dan PTT Juga Dipastikan Aman

Selain soal insentif, Bupati Syarwani juga memberikan kabar baik bagi tenaga honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang telah dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia memastikan bahwa mereka tidak akan diberhentikan selama masa transisi hingga pengangkatan resmi yang dijadwalkan pada bulan Oktober 2025.

“Mereka yang sudah lulus PPPK tetap bisa menjalankan tugas seperti biasa dan tetap menerima gaji hingga saat pengangkatan nanti. Tidak ada yang dirumahkan,” ujar Syarwani.

Jaminan ini tentu menjadi kabar yang sangat melegakan, khususnya bagi para tenaga pengajar yang sudah lama mengabdi sebagai honorer dan tengah menunggu kepastian status mereka.

 

Apresiasi dari DPRD Bulungan: Peran Guru Sangat Krusial

Langkah Pemkab Bulungan pun mendapat dukungan penuh dari DPRD setempat. Ketua Komisi I DPRD Bulungan, Rosana Bin Serang, menyampaikan apresiasi terhadap keputusan Bupati yang dinilainya sangat berpihak pada masa depan pendidikan di daerah.

Menurut Rosana, dalam menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045, peran guru sangat vital dalam membentuk generasi yang berdaya saing dan berkarakter kuat.

“Guru bukan hanya mengajar, tapi juga membentuk karakter, sikap, serta semangat siswa untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Mereka adalah agen perubahan yang tak tergantikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa insentif untuk guru bukan semata-mata bentuk penghargaan atas pekerjaan mereka, melainkan juga bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Kalau perlu, intensif guru ini jangan hanya dipertahankan, tapi ditingkatkan. Karena apa yang mereka lakukan berdampak langsung pada kemajuan anak-anak kita di masa depan,” tegasnya.

 

Pendidikan: Pilar Utama Pembangunan Daerah

Kebijakan Pemkab Bulungan ini mencerminkan komitmen serius dalam membangun sektor pendidikan sebagai pilar utama pembangunan. Di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan pemerintah provinsi yang dinilai kurang berpihak kepada tenaga pendidik, langkah daerah untuk tetap memberikan insentif menjadi simbol keberpihakan terhadap kesejahteraan dan masa depan generasi penerus.

Tidak bisa dimungkiri bahwa di banyak daerah, guru—terutama yang mengajar di daerah terpencil—masih bergantung pada insentif tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tanpa jaminan tunjangan, semangat mengajar bisa menurun dan kualitas pendidikan pun berpotensi tergerus.

Oleh karena itu, kebijakan Pemkab Bulungan ini menjadi bukti bahwa dengan komitmen kuat, pemerintah daerah tetap bisa memberi solusi atas kebijakan pusat yang kurang berpihak.

 

Bulungan Tetap Prioritaskan Dunia Pendidikan

Dalam era yang serba cepat dan kompetitif, pendidikan menjadi bekal utama bagi masyarakat untuk dapat bersaing secara global. Karena itu, Pemkab Bulungan tidak ingin main-main dalam soal pendidikan. Dukungan terhadap guru, termasuk dalam bentuk insentif, menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah hadir mendampingi perjuangan para pendidik.

Bupati Syarwani berharap kebijakan ini menjadi pemicu semangat para guru untuk terus berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Bumi Tenguyun. Ia juga berharap komitmen ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk tetap memperjuangkan hak tenaga pendidik meski dihadapkan pada tantangan kebijakan dari tingkat yang lebih tinggi.

Dengan langkah ini, Bulungan menegaskan posisinya sebagai daerah yang menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan. Satu hal yang pasti: pendidikan yang kuat hanya bisa dibangun bersama guru yang sejahtera.