Krisantus Kurniawan Dorong Sinergi Inklusif untuk Bangkitkan Kalimantan Barat dari Pinggiran

  

Foto : PEMKAB Kapuas Hulu

Kapuas Hulu, Kalimantan Barat – Dalam suasana penuh semangat kolaborasi dan harapan pembangunan yang lebih merata, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Krisantus Kurniawan, menyampaikan seruan penting yang menggugah hati semua pihak. Dalam pidatonya yang disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kapuas Hulu, ia mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bersatu dalam membangun Kalimantan Barat (Kalbar) secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Seruan tersebut tidak semata pidato seremonial, tetapi juga refleksi dari keprihatinan mendalam akan realitas ketimpangan pembangunan yang masih mengemuka di berbagai penjuru Kalbar. Krisantus dengan tegas menyatakan bahwa Kalbar adalah satu entitas sistemik yang tidak bisa dipisahkan, di mana perkembangan satu wilayah secara langsung memengaruhi keseimbangan di wilayah lainnya.

“Kalimantan Barat adalah satu sistem utuh. Ketika satu bagian tertinggal, maka seluruh sistem terganggu. Pembangunan tidak bisa setengah hati. Kita tidak bisa membiarkan satu daerah tertinggal sementara daerah lain maju pesat. Itu bukan pembangunan, itu ketimpangan,” tegasnya dalam forum yang dihadiri para pemangku kepentingan dari berbagai lapisan pemerintahan dan masyarakat adat.

 

Menghapus Sekat Sosial, Menyatukan Identitas Kalbar

Dalam pidatonya yang juga menyentuh aspek sosial budaya, Krisantus menyoroti perlunya menghapus sekat-sekat identitas yang justru dapat menimbulkan perpecahan. Ia menolak keras adanya dikotomi antara "penduduk asli" dan "pendatang" yang selama ini menjadi narasi laten di beberapa wilayah.

“Sudah saatnya kita berhenti memakai istilah ‘kami penduduk asli’ dan ‘kalian pendatang’. Kita semua adalah bagian dari Kalbar, bagian dari bangsa ini, bagian dari umat manusia yang berasal dari satu asal usul—keturunan Adam dan Hawa,” ujarnya disambut tepuk tangan.

Pernyataan ini menjadi simbol penting dalam upaya membangun persatuan sosial yang kokoh, terutama di provinsi yang kaya dengan keberagaman suku, budaya, dan latar belakang migrasi. Krisantus mengajak masyarakat untuk memaknai perbedaan sebagai kekuatan, bukan pemisah.

 

Optimalisasi Potensi Daerah: Emas Rakyat Harus Diatur, Bukan Dibiarkan

Lebih dari sekadar seruan moral, Krisantus juga menyinggung aspek ekonomi dan fiskal yang menjadi tantangan utama Kalbar. Ia menyoroti besarnya potensi sumber daya alam, terutama emas, yang digali secara tradisional namun belum diatur dengan baik oleh regulasi pemerintah.

Menurutnya, produksi emas tradisional di Kalbar yang mencapai hingga satu ton per hari menunjukkan besarnya peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, tanpa regulasi yang kuat dan adil, potensi tersebut berisiko menimbulkan kerugian lingkungan dan tidak memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

“Kita punya emas, tapi siapa yang menikmati hasilnya? Kalau tambang rakyat dibiarkan tanpa aturan, hanya segelintir yang untung. Negara dan daerah tidak dapat apa-apa, lingkungan rusak, rakyat menderita. Ini tidak boleh terus terjadi,” tegasnya.

Krisantus mengisyaratkan pentingnya pembenahan sistem pertambangan rakyat melalui perizinan yang jelas, edukasi lingkungan, hingga pembentukan koperasi tambang rakyat yang adil. Ia menyebutkan bahwa dirinya secara langsung ditugaskan oleh Gubernur Ria Norsan untuk memimpin inisiatif strategis peningkatan PAD berbasis keadilan.

 

Keadilan Fiskal dan Pajak Daerah: Perusahaan Wajib Berkantor di Kalbar

Salah satu langkah konkret yang sedang disiapkan Pemprov Kalbar adalah pengesahan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mewajibkan seluruh perusahaan yang berinvestasi di Kalbar—baik di sektor pertambangan, perkebunan, maupun sektor lainnya—untuk memiliki kantor operasional dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di wilayah Kalimantan Barat.

“Kami tidak mau kekayaan Kalbar diangkut ke luar tanpa bekas. Kalau perusahaan gali tambang, tanam sawit, bangun pabrik di sini, maka mereka juga harus bayar pajak di sini. Jangan kantornya di Jakarta, tapi operasinya di Kalbar. Itu tidak adil!” seru Krisantus.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi fiskal daerah yang bertujuan untuk memastikan distribusi hasil ekonomi yang lebih adil. Ia menekankan bahwa Kalbar selama ini terlalu lama menjadi "lumbung" yang kekayaannya dibawa keluar, sementara masyarakat lokal tidak merasakan manfaat setimpal.

 

Mendorong Investasi yang Pro-Lingkungan dan Pro-Rakyat

Krisantus juga menekankan pentingnya menyaring investasi yang masuk ke Kalbar agar benar-benar berpihak pada kepentingan daerah dan rakyat. Investasi yang datang tidak boleh hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

“Kami ingin investasi yang membawa kesejahteraan, bukan petaka. Jangan sampai anak cucu kita cuma dapat cerita tentang hutan yang hilang, sungai yang tercemar, dan tanah yang rusak karena kita terlalu permisif terhadap investasi yang rakus,” katanya lantang.

Ia menggarisbawahi bahwa prinsip keadilan dalam investasi harus menjadi landasan semua kebijakan pembangunan. Pemerintah daerah, menurutnya, harus menjadi pelindung kepentingan rakyat, bukan sekadar perpanjangan tangan pemilik modal.

 

Memperkuat Suara Kalbar di Panggung Nasional

Salah satu aspek strategis lain yang disampaikan Krisantus adalah pentingnya memperkuat posisi Kalbar dalam perencanaan dan kebijakan tingkat nasional. Ia menegaskan bahwa seluruh unsur pemerintahan, dari DPRD, kepala daerah, hingga kepala desa, harus berani menyuarakan kebutuhan Kalbar secara tegas dan sistematis.

“Rencana pembangunan yang hebat tak akan berarti apa-apa tanpa anggaran. Maka suara Kalbar harus terdengar nyaring di Jakarta. Jangan ragu menyuarakan kebutuhan kita. Kita punya hak yang sama sebagai warga negara,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan berbasis potensi lokal hanya akan terwujud jika didukung anggaran memadai dari pusat. Karena itu, komunikasi dan lobi politik yang cerdas dan kolektif menjadi penting untuk memastikan Kalbar tidak terpinggirkan dari peta pembangunan nasional.

 

Menuju Kalbar yang Mandiri, Inklusif, dan Berdaya Saing

Menutup sambutannya, Krisantus menyampaikan visi besar untuk Kalbar ke depan. Ia membayangkan Kalimantan Barat sebagai provinsi yang tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga inklusif dalam pembangunan dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

“Kita ingin Kalbar menjadi rumah bersama yang kuat. Tempat semua anak bangsa tumbuh dengan kesempatan yang setara, tempat lingkungan lestari, dan ekonomi yang tumbuh dengan adil. Bukan hanya mimpi, ini bisa jadi nyata jika kita bersatu,” ujarnya dengan optimistis.

Dengan berbagai langkah konkret yang sedang dirancang, mulai dari penguatan regulasi pertambangan rakyat, keadilan fiskal daerah, hingga dorongan investasi berkualitas, Krisantus berharap semangat gotong royong akan menjadi fondasi utama pembangunan Kalbar.

Ia pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil dalam mendorong agenda perubahan tersebut. Pembangunan, menurutnya, bukan tugas pemerintah semata, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh komponen daerah.

Apa yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalbar ini bukan sekadar retorika birokrasi, tetapi sebuah ajakan jujur dan menyentuh untuk menata ulang arah pembangunan Kalimantan Barat. Di tengah geliat pembangunan nasional dan proyek strategis seperti IKN di Kalimantan Timur, Kalbar tidak boleh tertinggal.

Melalui pendekatan yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis potensi lokal, Krisantus Kurniawan telah mengirim pesan kuat: bahwa Kalimantan Barat layak mendapatkan perhatian dan perlakuan yang setara dalam pembangunan nasional. Dan itu hanya bisa tercapai jika seluruh anak negeri bersatu, saling merangkul, dan bergerak bersama membangun dari pinggiran.

“Kalbar harus menjadi pemilik nasibnya sendiri. Bukan sekadar penonton pembangunan, tapi aktor utama yang menentukan masa depannya. Ini waktunya kita bangkit—bersama,” pungkasnya.