IKN Tak Pernah Surut: Diguyur Dana Baru Rp 8,1 Triliun, Pembangunan Terus Tancap Gas

  

Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kembali jadi sorotan nasional. Kali ini bukan karena polemik atau hambatan, tapi justru karena angin segar yang kembali berembus deras. Pemerintah pusat resmi mengucurkan tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun untuk melanjutkan proyek ambisius ini. Tak hanya itu, kepastian pembangunan infrastruktur vital pun ditegaskan langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Timur, yang digelar di Kantor Otorita IKN pada Rabu (16/4). Rapat tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting di provinsi ini, menandakan komitmen kuat lintas sektor terhadap keberlangsungan IKN.

 

Semua Elemen Daerah Hadir, Tunjukkan Dukungan Penuh

Rapat Forkopimda yang digelar di jantung kawasan pembangunan IKN di Kalimantan Timur ini tak bisa dianggap remeh. Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, serta Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Dari unsur keamanan, hadir pula Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Edi Kuswanto, Danlanud Dhomber Kolonel Pnb Fata Patria, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Iwan Wijaya.

Kehadiran lengkap para tokoh ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN bukan hanya agenda nasional, tapi juga mendapat sokongan penuh dari level daerah hingga militer dan aparat penegak hukum. Suasana dalam rapat berlangsung serius namun penuh optimisme, apalagi ketika Basuki mengumumkan bahwa tidak ada pekerjaan yang dihentikan.

 

"Alhamdulillah, Semuanya Jalan Terus"

Dalam pernyataannya, Basuki dengan nada mantap menyatakan bahwa seluruh proyek pembangunan yang sempat dipertanyakan kelanjutannya—seperti bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, hingga infrastruktur jalan lainnya—semuanya akan tetap berlanjut.

“Alhamdulillah, kepastian sudah kita dapatkan. Jadi semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai akan diselesaikan oleh kementerian, baik itu bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, maupun jalan-jalan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dibagikan usai rapat.

Dia juga menambahkan bahwa semua pengerjaan dilakukan dengan kontrak multiyears, sehingga tidak terhambat urusan administratif di tiap tahun anggaran. "Semua sudah dikontrak melalui kontrak multiyear dan sudah ada anggarannya di Kementerian PU," tegasnya lagi.

 

Tambahan Dana Rp 8,1 Triliun: Fokus pada Yudikatif dan Legislatif

Salah satu kabar paling menggembirakan yang disampaikan dalam pertemuan ini adalah suntikan dana segar yang nilainya cukup fantastis: Rp 8,1 triliun. Anggaran ini akan difokuskan untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, dua pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan KIPP sudah difinalkan di DIPA kami, dengan anggaran sekitar Rp 5,4 triliun dari OIKN. Lalu, tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan,” jelas Basuki.

Perlu diketahui, KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) adalah jantung dari IKN, di mana semua fungsi pemerintahan akan berkumpul. Dari sinilah arah masa depan Indonesia akan dikendalikan, termasuk oleh lembaga-lembaga legislatif seperti DPR dan DPD, serta Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai ujung tombak kekuasaan kehakiman.

 

Mobilisasi Tenaga Kerja Dipercepat

Tak hanya urusan bangunan dan anggaran, Basuki juga memberikan perhatian khusus pada faktor manusia. Dalam pandangannya, pembangunan tak akan mungkin terjadi tanpa percepatan mobilisasi tenaga kerja. Ia menyebut, sudah ada ribuan pekerja yang mulai masuk ke lokasi pembangunan melalui jalur udara.

“Dengan kepastian kelanjutannya, kami minta semua penyedia jasa untuk segera memobilisasi tenaga kerjanya. Hari ini sudah 1.500 orang masuk melalui beberapa kloter pesawat Hercules,” ungkap Basuki.

Angka ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan semakin banyaknya proyek yang berjalan paralel. Ke depan, kebutuhan tenaga kerja baik lokal maupun dari luar daerah akan melonjak drastis. Ini tentu menjadi peluang emas bagi masyarakat sekitar untuk turut terlibat langsung dalam sejarah pembangunan Ibu Kota baru.

 

2028: Target Jadi Ibu Kota Politik Indonesia

Meski masih dalam tahap pembangunan, IKN telah ditargetkan untuk menjadi pusat pemerintahan atau ibu kota politik pada tahun 2028. Artinya, dalam waktu kurang dari lima tahun, kawasan ini harus siap menampung seluruh aktivitas lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.

Pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto pun memberi sinyal kuat bahwa IKN akan jadi prioritas nasional. Keberlanjutan proyek ini tak hanya penting secara infrastruktur, tapi juga dari sisi simbolis dan geopolitik, sebagai bukti bahwa pemerataan pembangunan bukanlah sekadar wacana.

Dengan pembangunan yang makin agresif dan sokongan anggaran yang terus mengalir, harapan menjadikan IKN sebagai representasi masa depan Indonesia kian nyata. Kawasan ini bukan lagi sekadar proyek beton dan baja, tapi sebuah narasi baru tentang Indonesia yang tak lagi Jawa-sentris, melainkan berporos di jantung Nusantara.

 

Tantangan Masih Ada, Tapi Keyakinan Lebih Besar

Meski demikian, pembangunan IKN tentu tak lepas dari berbagai tantangan. Mulai dari kondisi geografis, aksesibilitas, hingga adaptasi budaya masyarakat lokal terhadap perubahan besar yang sedang terjadi. Namun, dengan kepastian dari pemerintah pusat, soliditas antar pemangku kepentingan, dan dukungan finansial yang konsisten, IKN semakin kokoh berdiri di atas fondasi harapan bangsa.

Langkah-langkah konkret yang telah dan akan dilakukan, seperti percepatan pembangunan fisik, peningkatan jumlah pekerja, serta pematangan kawasan pemerintahan, menjadi indikator bahwa IKN bukan proyek asal jalan, melainkan transformasi terencana.

Dengan begitu, ketika tahun 2028 tiba, Nusantara tak hanya akan memiliki ibu kota baru secara administratif, tapi juga wajah baru yang mencerminkan tekad Indonesia menjadi negara maju yang inklusif dan berkelanjutan.