Efisiensi Anggaran 2025, Pemkab Malinau Pangkas Pagu 6 Proyek Strategis Daerah: Fokus Kualitas, Bukan Kuantitas

  

Malinau, Kalimantan Utara — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau mengambil langkah strategis dalam menjaga stabilitas fiskal dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan tahun 2025. Melalui kebijakan efisiensi belanja, enam dari sepuluh proyek pembangunan strategis yang dirancang dalam tahun anggaran 2025 mengalami penyesuaian pagu anggaran secara signifikan. Kebijakan ini disampaikan secara resmi pada Selasa, 15 April 2025.

Langkah penyesuaian tersebut bukan tanpa alasan. Bupati Malinau, Wempi W Mawa, menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi ini adalah bentuk nyata dari penyesuaian atas kondisi fiskal nasional, terutama terkait perubahan komposisi dana transfer pusat ke daerah. “Efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan Pemerintah Republik Indonesia, yang mengharuskan penyesuaian anggaran seiring dengan perubahan porsi dana transfer yang diterima daerah,” ungkapnya.

Menurut Wempi, meskipun anggaran mengalami pengurangan, pemerintah tetap berkomitmen agar pembangunan tetap berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. “Kita fokus pada efektivitas dan kualitas pelaksanaan, bukan semata-mata pada besar kecilnya anggaran,” tegasnya.

 

Enam Proyek Strategis Alami Revisi Anggaran

Dari total sepuluh proyek strategis yang masuk dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2025, enam proyek mengalami penyesuaian anggaran. Salah satu yang paling mencolok adalah proyek peningkatan drainase kawasan perkotaan Desa Malinau Hulu Tahap III. Awalnya proyek ini dirancang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9,8 miliar, namun setelah dilakukan evaluasi, pagunya disesuaikan menjadi hanya Rp 2,9 miliar.

Efisiensi drastis juga diterapkan pada proyek pengembangan puskesmas. Proyek ini awalnya diproyeksikan memerlukan anggaran sebesar Rp 4,4 miliar, namun direvisi menjadi Rp 2,5 miliar. Pemangkasan ini diyakini tidak akan mengurangi fungsionalitas utama puskesmas, melainkan lebih diarahkan untuk mengoptimalkan alokasi terhadap aspek yang benar-benar mendesak dan prioritas.

Sektor pendidikan turut terkena dampak efisiensi. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), yang sebelumnya direncanakan menghabiskan Rp 2,3 miliar, kini hanya dianggarkan sebesar Rp 1,2 miliar. Begitu pula dengan proyek pembangunan ruang kelas baru (RKB), yang pagunya dikurangi dari Rp 2,1 miliar menjadi Rp 1 miliar.

Selain itu, dua proyek infrastruktur jalan juga mengalami penyesuaian anggaran. Proyek lanjutan peningkatan jalan Raja Pandita–Tanjung Lapang yang semula dirancang dengan dana Rp 8,5 miliar kini dikurangi menjadi Rp 7,1 miliar. Sementara itu, proyek pembangunan Jalan Desa Mentarang Baru yang sebelumnya dirancang senilai Rp 5 miliar, kini hanya mendapat alokasi Rp 3,5 miliar.

 

Total Penghematan Mencapai Lebih dari Rp 13 Miliar

Jika ditotal, keenam proyek yang mengalami penyesuaian tersebut menghasilkan penghematan anggaran sebesar lebih dari Rp 13 miliar. Ini merupakan jumlah yang cukup signifikan dan menjadi salah satu bukti nyata dari keseriusan Pemkab Malinau dalam menjaga efisiensi penggunaan dana pembangunan.

Langkah ini juga menjadi cerminan kepemimpinan yang bijak dalam mengelola keuangan daerah, apalagi di tengah ketidakpastian global dan nasional yang turut berdampak pada postur APBD daerah.

“Daripada memaksakan pembangunan dengan anggaran yang besar namun tidak efisien, lebih baik kita menyesuaikan skala prioritas dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat,” ujar salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Malinau yang turut terlibat dalam proses perencanaan anggaran.

 

Empat Proyek Tetap Sesuai Rencana

Meskipun enam proyek mengalami penyesuaian, empat proyek lainnya tetap dijalankan sesuai rencana awal tanpa perubahan alokasi anggaran. Di antaranya adalah program subsidi transportasi udara dan sungai — dua sektor yang menjadi tulang punggung konektivitas masyarakat di wilayah pedalaman Malinau.

Kehadiran program subsidi transportasi ini sangat vital bagi warga, khususnya yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Karena itu, proyek ini tetap dipertahankan agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Selain itu, pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan juga tetap dilanjutkan tanpa pemangkasan. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Malinau untuk mendukung peningkatan layanan kesehatan di daerah, terutama dengan memberikan fasilitas layak bagi para tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil.

 

Menjaga Pembangunan Berbasis Skala Prioritas

Kebijakan efisiensi ini juga menjadi wujud dari perencanaan pembangunan yang lebih adaptif dan realistis. Pemerintah Kabupaten Malinau menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya soal besar kecilnya anggaran, tetapi juga tentang bagaimana mengelola dan mengalokasikan sumber daya secara bijak dan tepat sasaran.

“Dengan adanya efisiensi ini, kita akan lebih fokus pada proyek-proyek yang berdampak langsung bagi masyarakat, serta mempercepat penyelesaian pembangunan yang sedang berjalan,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau dalam kesempatan berbeda.

Langkah efisiensi ini juga menjadi bagian dari persiapan Pemkab Malinau menghadapi tantangan fiskal di tahun-tahun mendatang, di mana pemerintah pusat terus mendorong daerah untuk lebih mandiri dan inovatif dalam menggali sumber pendapatan dan mengelola belanja.

 

Menuju Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

Seiring dengan kebijakan efisiensi ini, Pemkab Malinau juga terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui proses perencanaan yang partisipatif dan terbuka, masyarakat diajak untuk terlibat dan memahami skema anggaran daerah.

Bupati Wempi menegaskan bahwa pengurangan anggaran tidak akan berarti pengurangan manfaat. Justru, katanya, dengan penyesuaian ini pemerintah bisa lebih fokus dalam menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai kualitas yang diharapkan.

“Tujuan kita adalah kesejahteraan masyarakat. Anggaran bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapainya,” tutup Wempi dengan optimisme.

Melalui strategi efisiensi ini, Malinau menunjukkan bahwa keterbatasan bukan halangan untuk tetap membangun, selama ada komitmen, inovasi, dan keberanian untuk membuat keputusan yang tepat. Tahun 2025 bisa jadi momentum penting bagi daerah ini dalam menata pembangunan yang lebih berkualitas, terarah, dan berorientasi pada hasil.