Basuki Tegas Lanjutkan IKN: "Tak Ada Alasan untuk Mundur”

  

Kalimantan Timur – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus melaju di tengah pergantian pemerintahan. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa proyek ambisius yang digagas Presiden Joko Widodo itu tetap berlanjut tanpa hambatan berarti. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, komitmen pembangunan diperkuat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025-2029.

“Tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan pembangunan IKN,” ujar Basuki dalam keterangan resminya, Rabu, 16 April 2025. Ia menegaskan bahwa proyek ini telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga keberlanjutannya menjadi prioritas negara.

Basuki menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang digelar di Ruang Serbaguna Kantor Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur, pada Selasa, 15 April 2025. Rapat ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, konsultan, dan kontraktor konstruksi.

 

Tata Kelola Baru di Bawah Kementerian

Dalam forum tersebut, Basuki yang juga mantan Menteri PUPR menyatakan bahwa ke depan, pengerjaan proyek-proyek infrastruktur IKN akan dikelola dengan pendekatan yang lebih terstruktur melalui mekanisme kementerian. Ini dilakukan untuk memastikan sinergitas dan efektivitas pelaksanaan di lapangan, termasuk evaluasi terhadap seluruh paket pekerjaan infrastruktur yang sedang berjalan.

Dengan pengalamannya di bidang infrastruktur, Basuki ingin memastikan bahwa proyek IKN bukan sekadar simbol, melainkan juga menjadi representasi kemajuan tata kelola pembangunan nasional yang terukur dan berkelanjutan.

“Koordinasi erat antarinstansi sangat penting agar proyek sebesar ini tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga mencerminkan standar kualitas yang tinggi dan tata kelola yang baik,” tegasnya.

 

Finalisasi Desain Gedung Negara

Sementara itu, Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, mengungkapkan bahwa sejumlah proyek vital seperti gedung legislatif dan yudikatif kini sudah memasuki tahap finalisasi desain. Setelah proses tersebut rampung, proyek-proyek itu akan segera masuk tahap lelang.

 

“Rencana kami, proses lelang dapat dimulai pada Mei atau Juni 2025,” ujar Troy.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk merealisasikan IKN sebagai pusat pemerintahan politik baru Indonesia, dengan fasilitas lengkap yang mencakup kantor eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.

 

IKN Dibuka untuk Kunjungan Publik

Di tengah pembangunan yang masih berlangsung, Otorita IKN membuka akses bagi masyarakat untuk berkunjung ke kawasan KIPP. Kebijakan ini sudah mulai diberlakukan sejak September tahun lalu. Menurut Troy, pembukaan ini merupakan bentuk transparansi dalam pembangunan.

“Kami ingin masyarakat bisa melihat langsung progres pembangunan ibu kota baru. Ini bagian dari keterbukaan informasi kepada publik,” kata Troy.

Pengunjung dapat datang setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 17.30 WITA. Mereka akan memulai tur dari Rest Area Nusantara dan diantar menggunakan bus listrik menuju Halte Bus Kemenko 3. Di sana, masyarakat bisa melihat Plaza Seremoni, Galeri UMKM, serta Taman Kusuma Bangsa.

Kunjungan ini tidak dikenai biaya, namun pengunjung diwajibkan mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi resmi IKN bernama IKNOW. Petugas dari Otorita, relawan, dan aparat keamanan akan berjaga untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama kunjungan.

Troy menambahkan bahwa pembukaan kunjungan ini tidak membutuhkan alokasi anggaran khusus. “Kegiatan ini didukung oleh SDM yang sudah tersedia dan didesain agar tetap efisien,” tuturnya.

 

Kritik: IKN Bukan Taman Wisata

Meski disambut baik oleh sebagian masyarakat, kebijakan pembukaan akses IKN justru menuai kritik dari sejumlah kalangan akademisi. Salah satunya datang dari Ekonom dan pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat.

Menurutnya, membuka kawasan yang masih dalam tahap pembangunan kepada masyarakat umum bukanlah langkah yang tepat. Ia menilai tindakan tersebut dapat mengaburkan esensi utama dari pembangunan IKN itu sendiri.

“IKN bukan taman rekreasi,” tegas Achmad. Ia menyebut bahwa kunjungan massal ke kawasan pembangunan hanya akan menciptakan keramaian yang tidak substansial, bahkan berpotensi membahayakan keselamatan dan mengganggu pekerjaan konstruksi.

Pendiri Narasi Institute ini juga menilai bahwa pembukaan kawasan untuk publik tidak serta-merta berarti transparansi atau pengawasan publik yang sesungguhnya. Menurutnya, pengawasan publik yang sejati membutuhkan akses terhadap informasi yang lengkap dan mekanisme penyampaian masukan yang terstruktur.

“Wisata massal ke KIPP tidak memenuhi unsur transparansi dan partisipasi publik. Ini lebih menyerupai ‘turisme konstruksi’ ketimbang kontrol publik yang bermakna,” kritiknya.

 

Solusi Partisipasi Publik yang Lebih Bermakna

Sebagai alternatif, Achmad menyarankan agar Otorita IKN mengembangkan mekanisme partisipasi publik yang lebih konstruktif. Salah satunya dengan menyelenggarakan forum dengar pendapat secara rutin, di mana masyarakat bisa mengakses data realisasi proyek dan memberikan masukan secara langsung.

Ia juga mengusulkan pembentukan panel pengawas independen yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan perwakilan masyarakat sipil. Selain itu, platform digital yang user-friendly bisa dikembangkan agar publik dapat memantau progres proyek dan menyampaikan opini secara terdokumentasi.

“Partisipasi semacam itu akan membangun kepercayaan publik dan memberi dampak nyata bagi keberhasilan pembangunan,” tandasnya.

 

Lanjutkan Warisan Jokowi

Dengan pengesahan anggaran Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN di bawah pemerintahan Prabowo, terlihat bahwa pemerintah baru tetap menjadikan proyek ini sebagai prioritas. Presiden Prabowo bahkan telah menegaskan bahwa IKN akan tetap menjadi Proyek Strategis Nasional, menandakan kesinambungan antara visi pemerintahan lama dan baru.

Basuki Hadimuljono pun menjadi simbol kesinambungan itu. Dengan jabatan barunya sebagai Kepala Otorita IKN, ia membawa pengalaman panjang di dunia infrastruktur, dan bertekad mengawal proyek ini hingga tuntas.

“Pembangunan IKN tidak hanya tentang memindahkan ibu kota, tapi juga menciptakan wajah baru Indonesia di mata dunia,” kata Basuki.

Dengan langkah-langkah yang semakin konkret dan kolaborasi lintas sektor yang diperkuat, IKN perlahan tapi pasti mendekati wujud idealnya sebagai kota masa depan—ramah lingkungan, cerdas, dan inklusif. Namun demikian, tantangan masih banyak. Dan seperti dikatakan Basuki, satu hal yang pasti: “Tidak ada alasan untuk berhenti.”