Anggaran PUPR-Pera Kaltim Dipangkas Rp 427 Miliar: DPRD Dorong Fokus ke Prioritas, Bukan Sekadar Efisiensi

 

Foto : pu.go.id

Samarinda – Musim refocusing kembali menghantam belanja pembangunan. Kali ini, giliran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kalimantan Timur (Kaltim) yang harus menyesuaikan langkah. Seperti perahu yang menghindari badai fiskal, anggaran yang semula dirancang melimpah, kini harus dipangkas hingga ratusan miliar rupiah. Persisnya, Rp 427 miliar terpaksa dilepas demi menyeimbangkan neraca daerah yang ikut terdampak efisiensi dari pusat.

Namun, di tengah pemangkasan yang tidak sedikit itu, DPRD Kaltim menegaskan satu hal: pembangunan tak boleh kehilangan arah. Skala prioritas harus tetap menjadi kompas utama. Tak cukup hanya memangkas, namun mesti cermat memilih apa yang penting, apa yang harus ditunda, dan mana yang boleh dilupakan.

 

Refocusing: Antara Keniscayaan dan Tantangan

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung Karang Paci – sebutan akrab untuk Kantor DPRD Kaltim – suasana berjalan hangat namun penuh perhatian. Komisi III DPRD Kaltim, yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, duduk bersama Dinas PUPR-Pera untuk membedah konsekuensi dari pemangkasan anggaran.

Angka yang dibicarakan bukan kecil. Dari total alokasi awal sebesar Rp 3,6 triliun, kini tinggal tersisa Rp 3,2 triliun. Kepala Dinas PUPR-Pera, Aji Muhammad Fitra Firnanda – yang kerap disapa Nanda – menyebut bahwa penyesuaian ini merupakan hasil dari rasionalisasi anggaran demi menjaga stabilitas fiskal. Namun, ia meyakinkan bahwa pembangunan inti tidak akan terganggu secara signifikan.

“Yang paling banyak dikurangi adalah anggaran perjalanan dinas, hampir 75 persen. Sementara proyek-proyek prioritas, insyaallah tetap aman,” ungkapnya dengan nada optimistis.

 

Dilema Pengurangan: Potong Lemak, Pertahankan Tulang

Refocusing anggaran bukan barang baru dalam pemerintahan. Sejak pandemi hingga fluktuasi fiskal pasca pemulihan ekonomi, kebijakan ini kerap digunakan sebagai strategi adaptif. Namun, tetap saja, prosesnya tak pernah mudah.

Bayangkan seorang koki yang diminta memangkas bahan baku untuk tetap menyajikan hidangan lezat. Ia harus memilih mana bahan yang bisa dikurangi tanpa mengurangi cita rasa. Begitulah kira-kira tantangan yang kini dihadapi PUPR-Pera.

Berbagai kegiatan penunjang dan operasional yang dianggap tidak mendesak atau tak menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas menjadi sasaran utama pemangkasan. Perjalanan dinas, seminar, dan belanja non-fisik lainnya menjadi “korban” pertama. Tapi tentu, tekanan terbesarnya adalah memastikan pembangunan fisik – yang menjadi etalase kinerja dinas ini – tetap bisa berjalan optimal.

 

Dewan Memahami, Tapi Tak Lengah

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menanggapi situasi ini dengan kepala dingin. Menurutnya, kondisi ini bukan sesuatu yang bisa dihindari, melainkan harus dihadapi secara realistis.

“Pergeseran anggaran ini memang satu-satunya pilihan rasional. Kita di dewan memahami bahwa efisiensi dari pusat berdampak ke daerah, dan Kaltim tak terkecuali. Tapi yang paling penting, anggaran yang tersisa harus digunakan seefektif mungkin,” ujarnya.

Lebih dari sekadar penyesuaian, Abdulloh menekankan pentingnya integrasi antara program-program yang sudah ada dengan visi-misi kepala daerah baru. Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, menurutnya, membawa janji kampanye yang harus segera dieksekusi. Dan tanpa refocusing, janji itu bisa tertunda hingga tahun depan.

“Inilah kenapa refocusing ini juga menjadi jalan untuk memastikan program prioritas pasangan Rudy–Seno bisa mulai dijalankan tahun ini. Kalau tidak, bisa-bisa semua baru bergerak di 2026,” kata Abdulloh.

 

Strategi Bertahan di Tengah Badai Anggaran

Meskipun terjadi pengurangan, semangat membangun tak boleh surut. Hal itu jadi prinsip dasar yang dijadikan pegangan oleh Dinas PUPR-Pera. Dengan segala keterbatasan yang ada, dinas ini bertekad tetap menjaga momentum pembangunan, terutama proyek-proyek yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Nanda menyebut bahwa proyek-proyek infrastruktur jalan, jembatan, dan perumahan rakyat tetap akan menjadi prioritas. Sebab proyek-proyek ini bukan hanya menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga penunjang ekonomi lokal dan konektivitas antarwilayah.

“Kami tidak akan mengorbankan proyek-proyek utama. Jalan dan jembatan yang sudah masuk tahap pengerjaan tetap lanjut. Yang kami kurangi adalah program-program tambahan, yang bisa kita tahan sementara,” jelasnya.

 

Peluang di Perubahan Anggaran

Di balik pemangkasan, harapan tetap terbuka. Abdulloh menyebut bahwa angka Rp 3,2 triliun itu masih bisa berubah dalam APBD Perubahan. Asalkan, pendapatan daerah menunjukkan tren positif. Jika penerimaan daerah meningkat, bukan tidak mungkin anggaran yang terpangkas bisa dikembalikan, atau setidaknya ada ruang tambahan untuk program prioritas.

“APBD Perubahan nanti jadi titik krusial. Kita lihat perkembangan pendapatan daerah. Kalau positif, tentu ada ruang revisi. Ini belum akhir,” tegasnya.

Maka dari itu, dewan juga mendorong pemerintah provinsi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), terutama dari sektor-sektor unggulan seperti pertambangan, kehutanan, dan jasa. Semua sektor yang mampu menyumbang pendapatan mesti dimaksimalkan agar ruang fiskal bisa kembali lapang.

 

Fokus Prioritas, Bukan Tambal Sulam

Yang jadi perhatian utama Komisi III adalah bagaimana agar pemangkasan tidak menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Karena itu, mereka meminta Dinas PUPR-Pera benar-benar memilah program secara selektif.

Jangan sampai dana yang terbatas justru habis untuk kegiatan yang kurang berdampak. Setiap rupiah harus ditempatkan pada program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kita minta PUPR-Pera tidak hanya sekadar memangkas, tapi juga mengevaluasi efektivitas program yang masih berjalan. Jangan hanya potong sana-sini tapi tanpa pertimbangan strategis,” tukas Abdulloh.

Ia menegaskan bahwa lembaganya siap mendukung dan mengawasi secara ketat, memastikan setiap langkah PUPR-Pera tetap berada di jalur yang benar.

 

Rudy–Seno dan Harapan Baru untuk Kaltim

Tak bisa dimungkiri, pergantian kepala daerah membawa harapan baru. Pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji datang dengan segudang janji dan semangat pembaruan. Dari pembangunan infrastruktur skala besar, perumahan rakyat, hingga program konektivitas pedalaman.

Refocusing anggaran kali ini, meski terkesan sebagai langkah defensif, justru bisa menjadi peluang awal untuk menyelaraskan langkah antara OPD dan kepala daerah. Dinas PUPR-Pera pun didorong untuk mulai memasukkan program-program prioritas Rudy–Seno ke dalam rencana kerja 2025.

Dengan begitu, pembangunan tidak sekadar berjalan seperti biasa, tetapi bergerak ke arah yang benar – arah yang sesuai dengan visi pemimpin terpilih.

 

Menyusun Ulang Puzzle Pembangunan

Apa yang terjadi di Kaltim saat ini ibarat menyusun ulang puzzle besar bernama pembangunan daerah. Beberapa keping harus dipindah, sebagian lainnya ditunda untuk sementara, tapi tujuannya tetap sama: menciptakan gambar besar yang harmonis, adil, dan berdampak.

Dengan refocusing anggaran, pemerintah dan DPRD mengambil langkah realistis – menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah. Tantangannya kini adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.

Anggaran boleh berkurang, tapi semangat membangun tak boleh surut. Karena sejatinya, pembangunan bukan sekadar angka di atas kertas, tapi soal keberanian mengambil keputusan dan keteguhan menjalankannya demi masyarakat.

Dan dari Karang Paci ke seluruh penjuru Kalimantan Timur, semua kini menunggu: seberapa jauh janji pembangunan bisa dibuktikan, meski dengan anggaran yang lebih ramping?