200 Ribu UMKM Kalbar Dapat Fasilitas Legalitas dan Modal: Strategi Pemerintah Wujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh

 

Pontianak — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengukuhkan komitmennya dalam memperkuat sektor ekonomi kerakyatan dengan meluncurkan program besar-besaran yang menyasar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebanyak 200 ribu UMKM yang tersebar di 14 kabupaten dan kota di Kalbar menjadi target utama dari program fasilitasi legalitas dan akses permodalan berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilengkapi subsidi bunga pinjaman.

Program yang mulai dijalankan pada semester kedua tahun 2025 ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing. Menurut Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, inisiatif ini lahir dari pemahaman mendalam terhadap peran sentral UMKM dalam menggerakkan roda perekonomian nasional maupun daerah.

"UMKM bukan hanya pelaku ekonomi pinggiran, melainkan tulang punggung perekonomian nasional. Kontribusi mereka terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar 60 persen dan menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja. Maka, sudah sewajarnya jika mereka mendapatkan perhatian dan dukungan maksimal," ujar Krisantus dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak.

 

Menyederhanakan Legalitas Usaha

Salah satu kendala utama yang selama ini dihadapi pelaku UMKM adalah proses legalitas usaha yang rumit dan memakan waktu. Pemerintah Kalbar merespons dengan melakukan penyederhanaan prosedur perizinan, termasuk melalui integrasi layanan digital berbasis OSS (Online Single Submission). Dengan sistem ini, pelaku UMKM cukup melakukan pendaftaran secara daring tanpa perlu melalui birokrasi berlapis.

“Banyak pelaku UMKM enggan mengurus izin karena merasa prosesnya ribet dan tidak tahu harus mulai dari mana. Maka, kami hadirkan sistem terpadu yang ramah pengguna dan didampingi oleh petugas di lapangan,” jelas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalbar, Agustina Rahayu.

Pemerintah juga memberikan pendampingan hukum gratis serta pelatihan teknis dalam pengurusan dokumen seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), sertifikasi halal, hingga izin edar dari BPOM. Legalitas ini menjadi kunci untuk membuka peluang pemasaran lebih luas dan menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta.

 

Perlindungan Produk Lokal Melalui HKI

Tak hanya legalitas, program ini juga mencakup perlindungan kekayaan intelektual (HKI) bagi produk-produk UMKM lokal. Pemerintah menyediakan fasilitas pendaftaran merek, hak cipta, hingga desain industri secara gratis bagi pelaku usaha yang memenuhi syarat. Langkah ini dinilai penting dalam menjaga orisinalitas produk dan mencegah pembajakan.

“Produk Kalbar banyak yang unik, mulai dari olahan kuliner, kerajinan tangan, hingga kain tenun. Sayangnya, tidak semua terlindungi secara hukum. Ini yang kami perbaiki lewat fasilitasi HKI,” kata Krisantus.

Program HKI ini juga melibatkan kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar serta perguruan tinggi lokal yang menyediakan klinik kekayaan intelektual.

 

Akses Permodalan yang Lebih Inklusif

Dukungan terhadap UMKM tidak berhenti di tahap legalitas. Pemerintah Kalbar juga membuka akses permodalan yang lebih luas melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga Rp500 juta. Tahun 2025, alokasi KUR untuk Kalbar mencapai Rp3 triliun, dan hingga April sudah tersalurkan Rp844 miliar ke berbagai sektor usaha.

KUR ini diberikan dengan bunga rendah karena adanya subsidi dari pemerintah, dan pelaku usaha hanya perlu memenuhi persyaratan dasar seperti memiliki NIB dan rencana usaha yang jelas. Prosesnya juga didampingi oleh petugas dari perbankan mitra serta dinas terkait.

"Kami ingin memastikan UMKM tidak hanya bertahan, tapi juga naik kelas. Modal usaha yang mudah diakses adalah kunci pertumbuhan," tambah Krisantus.

 

Pendampingan Intensif untuk UMKM Pemula

Khusus bagi pelaku usaha pemula, pemerintah Kalbar menyediakan jalur pendampingan khusus. Skema ini mencakup pelatihan kewirausahaan, pembukuan sederhana, strategi pemasaran digital, hingga simulasi penyusunan proposal usaha. Langkah ini diharapkan bisa menekan angka kegagalan usaha yang biasanya tinggi pada tahun-tahun pertama.

“Tidak cukup memberi modal tanpa bekal keterampilan. Maka kami kombinasikan pelatihan dengan fasilitasi modal agar hasilnya optimal,” jelas Agustina Rahayu.

Salah satu penerima manfaat program, Haris (28), pelaku usaha makanan beku di Kabupaten Sanggau, mengaku mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan dan pendampingan. “Dulu saya cuma coba-coba jualan, sekarang usaha saya sudah punya izin dan dapat tambahan modal dari KUR. Omzet juga naik tiga kali lipat,” ujarnya.

 

Peran Lembaga Pendidikan dan Swasta

Sebagai upaya berkelanjutan, pemerintah daerah juga menggandeng lembaga pendidikan tinggi dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan program. Universitas Tanjungpura dan Politeknik Negeri Pontianak menjadi mitra strategis dalam penyediaan tenaga ahli, mentor bisnis, dan penelitian terapan bagi UMKM.

Sementara itu, perusahaan swasta diajak untuk menjadi bagian dari ekosistem UMKM sebagai mitra pembinaan, pembeli tetap, atau penyedia teknologi produksi. Kolaborasi ini ditujukan untuk menciptakan rantai nilai yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

 

Pusat Inkubasi dan Digitalisasi UMKM

Rencana besar lainnya adalah membangun pusat-pusat inkubasi bisnis di sejumlah kabupaten/kota strategis seperti Pontianak, Singkawang, Ketapang, dan Sintang. Inkubator ini akan menjadi tempat para pelaku UMKM baru belajar, mengembangkan produk, serta terkoneksi dengan pasar dan investor.

Pemerintah juga mendorong digitalisasi UMKM melalui pelatihan e-commerce, manajemen media sosial, hingga pengembangan website dan toko daring. Dengan demikian, UMKM di Kalbar bisa menjangkau pasar nasional bahkan internasional.

Transformasi sektor UMKM di Kalimantan Barat diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, serta penciptaan nilai tambah di daerah. Pemerintah menargetkan kontribusi UMKM terhadap PDRB daerah meningkat signifikan dalam lima tahun ke depan.

Menurut ekonom dari Universitas Tanjungpura, Dr. Rudi Hartono, pendekatan holistik yang dilakukan Pemprov Kalbar sangat tepat. "Pemberdayaan UMKM tidak bisa hanya satu sisi. Legalitas, modal, keterampilan, dan pasar harus berjalan bersamaan. Saya optimistis, jika program ini konsisten, UMKM Kalbar akan menjadi motor utama ekonomi daerah."

Di sisi lain, masyarakat pun semakin antusias untuk memulai usaha berkat dukungan penuh dari pemerintah. Data dari Dinas Koperasi dan UMKM menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah pendaftaran UMKM baru selama triwulan pertama 2025.

Dengan berbagai strategi dan dukungan yang menyeluruh ini, Kalimantan Barat meneguhkan posisinya sebagai provinsi yang pro-UMKM. Inisiatif ini menjadi contoh nyata bahwa ketika negara hadir secara utuh bagi rakyat kecil, maka ekonomi kerakyatan bukan hanya slogan, tetapi jalan nyata menuju kemakmuran bersama.