Sinergi Kemenham Kalteng dan Kemenkum Kalbar: Memperkuat Koordinasi Demi Pelayanan Publik yang Lebih Baik

  

Pontianak – Dalam upaya mempererat hubungan kelembagaan serta meningkatkan koordinasi antarwilayah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Kalimantan Tengah (Kalteng), Kristiana M Samosir, beserta jajaran pejabat, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Barat (Kalbar). Kunjungan ini bertujuan untuk membangun sinergi yang lebih kuat dalam mendukung kebijakan nasional, terutama dalam hal hak asasi manusia (HAM), keimigrasian, dan pemasyarakatan di wilayah masing-masing.

Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar, Jonny P Simamora, yang menegaskan bahwa sinergi antarinstansi merupakan kunci dalam menjalankan tugas pemerintahan yang efektif. Ia menyebutkan bahwa koordinasi yang baik antara dua wilayah kerja yang berdekatan ini akan mempermudah implementasi kebijakan dan menyelaraskan langkah dalam menjalankan tugas pemerintahan yang berkaitan dengan HAM, hukum, serta keimigrasian.

 

Memperkuat Hubungan Kelembagaan untuk Efisiensi Kerja

Dalam kesempatan tersebut, Kristiana M Samosir menyampaikan pentingnya memperkuat hubungan kelembagaan, terutama dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat nasional. Ia menekankan bahwa pertemuan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga bagian dari langkah strategis dalam memperjelas pedoman kerja antarinstansi.

“Kunjungan ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami untuk membangun sinergi yang lebih erat. Dengan adanya komunikasi yang intensif, kita dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Langkah ini juga akan membantu menetapkan pedoman yang jelas dan terukur dalam menjalankan tugas-tugas di wilayah masing-masing,” ujar Kristiana.

Selain itu, ia menekankan bahwa sinergi ini akan berdampak pada peningkatan efisiensi kerja di lapangan. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, hambatan birokrasi bisa diminimalisir, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih cepat dan efektif.

 

Menyikapi Restrukturisasi Kementerian

Pertemuan ini juga membahas salah satu isu penting, yaitu restrukturisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang kini mengalami perubahan menjadi satu kementerian koordinator dan tiga kementerian terpisah, yaitu:

 

• Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
• Kementerian Hukum
• Kementerian HAM
• Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

 

Perubahan struktur ini diprediksi akan berdampak pada berbagai kebijakan, termasuk dalam hal tata kelola pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, Kemenham Kalteng dan Kemenkum Kalbar sepakat untuk terus berkoordinasi guna menyikapi transformasi ini secara optimal.

“Kami memahami bahwa perubahan dalam struktur pemerintahan ini akan membawa tantangan baru, namun kami juga melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan efektivitas dalam bekerja. Dengan adanya pembagian tugas yang lebih spesifik di tingkat kementerian, maka pelayanan kepada masyarakat dapat lebih terarah dan profesional,” tambah Jonny P Simamora.

Ia juga menegaskan bahwa koordinasi antara dua kantor wilayah ini sangat penting dalam menghadapi perubahan tersebut, terutama dalam memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan tetap selaras dengan kebutuhan daerah masing-masing.

 

Dampak Langsung bagi Masyarakat

Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam koordinasi ini adalah bagaimana kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas beberapa langkah strategis yang akan diambil untuk memastikan bahwa pelayanan publik, terutama di bidang HAM dan keimigrasian, semakin baik dan efisien.

“Kita ingin memastikan bahwa perubahan kebijakan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Misalnya, dalam bidang pemasyarakatan, bagaimana kita bisa memastikan bahwa hak-hak narapidana tetap terjaga, atau dalam bidang keimigrasian, bagaimana pelayanan kepada warga negara Indonesia maupun warga asing dapat semakin cepat dan efisien,” kata Kristiana.

Dengan sinergi yang lebih kuat, diharapkan hambatan administratif yang sering kali menjadi kendala dalam pelayanan publik dapat diatasi. Selain itu, kolaborasi antarinstansi juga diharapkan dapat menciptakan inovasi baru dalam pelayanan, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari koordinasi yang lebih baik ini.

 

Meningkatkan Sinergi dan Inovasi

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Kemenham Kalteng dan Kemenkum Kalbar sepakat untuk membentuk tim kerja yang akan secara rutin melakukan koordinasi serta mengevaluasi berbagai kebijakan yang diterapkan. Tim ini akan bekerja untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Di samping itu, kedua belah pihak juga berencana untuk mengadakan lebih banyak forum diskusi dan pelatihan bersama guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kerja masing-masing. Dengan begitu, para pegawai yang bertugas dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat perubahan struktur kementerian.

Dengan adanya koordinasi yang lebih erat, diharapkan pelayanan publik di kedua wilayah ini dapat semakin optimal, serta masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan yang lebih terarah dan efektif. Sinergi antara Kemenham Kalteng dan Kemenkum Kalbar ini menjadi bukti bahwa dengan komunikasi yang baik dan kerja sama yang solid, berbagai tantangan dalam pemerintahan dapat diatasi demi kepentingan masyarakat luas.