Prabowo Dorong Pendirian Museum Demokrasi di IKN: Wujud Edukasi Sejarah Politik Indonesia

  

Foto : U-Report

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pendirian museum atau galeri bertema demokrasi di area lobi gedung legislatif Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Museum ini diharapkan dapat menjadi pusat edukasi bagi masyarakat mengenai perjalanan demokrasi di Indonesia, mulai dari era kemerdekaan hingga perkembangan sistem politik modern saat ini.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo ingin area tersebut menjadi simbol dan saksi sejarah perkembangan demokrasi di tanah air. Ide ini diusulkan dalam pertemuan yang membahas desain kawasan legislatif dan yudikatif di IKN, yang turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta perwakilan Otorita IKN.

“Beliau (Presiden Prabowo) meminta agar ada museum atau galeri di lobi gedung legislatif yang bisa menggambarkan perjalanan demokrasi Indonesia. Ini akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk memahami lebih dalam bagaimana sistem demokrasi berkembang di negeri ini,” kata Diana dalam diskusi dengan media di kantornya, Rabu (12/3/2025).

 

Museum Demokrasi: Mencatat Sejarah Politik Indonesia

Gagasan museum demokrasi di IKN ini berangkat dari keinginan Prabowo agar ibu kota baru tidak hanya menjadi pusat pemerintahan dan bisnis, tetapi juga pusat edukasi sejarah dan budaya politik. Museum ini nantinya akan menampilkan berbagai peristiwa penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, mulai dari era Demokrasi Parlementer (1950-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966), Orde Baru (1966-1998), hingga era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 dan terus berkembang hingga sekarang.

Diana menjelaskan bahwa museum ini akan dirancang dengan konsep modern, memadukan teknologi digital dan interaktif agar pengunjung dapat memahami sejarah dengan cara yang lebih menarik. Diharapkan, museum ini tidak hanya menjadi tempat edukasi bagi masyarakat umum tetapi juga menjadi referensi akademik bagi peneliti dan mahasiswa yang ingin mendalami sejarah politik Indonesia.

Selain itu, museum ini juga akan menampilkan dokumen-dokumen bersejarah, rekaman pidato tokoh-tokoh politik, hingga simulasi interaktif mengenai proses pemilu dan pengambilan keputusan di parlemen. Dengan demikian, masyarakat bisa melihat langsung bagaimana proses demokrasi berjalan di Indonesia dari masa ke masa.

 

Audiensi dengan Presiden: Proses Penyusunan Desain

Dalam rangka merealisasikan ide ini, tim desain telah mengadakan audiensi dengan Presiden Prabowo untuk membahas konsep dan rencana pembangunan museum tersebut. Pertemuan ini turut dihadiri oleh para perancang yang sebelumnya memenangkan sayembara desain kawasan legislatif dan yudikatif di IKN.

"Saya membawa tim perencana yang memenangkan sayembara desain untuk kawasan legislatif dan yudikatif agar mereka bisa langsung menjelaskan konsep dan gagasan desain yang diajukan," ujar Diana.

Menurutnya, tim desain telah menyusun beberapa opsi untuk kawasan legislatif dan yudikatif, termasuk integrasi museum demokrasi ke dalam area lobi gedung parlemen. Saat ini, mereka tengah melakukan revisi atas desain yang telah disampaikan agar selaras dengan visi Presiden Prabowo.

Namun, keputusan final masih menunggu persetujuan langsung dari Presiden. Diana menyebut bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk mengatur pertemuan lanjutan guna mendapatkan arahan lebih lanjut.

“Kami masih menunggu waktu yang tepat untuk mempresentasikan revisi desain ini kepada Bapak Presiden agar mendapatkan persetujuan akhir,” tambahnya.

Meski mendapat dukungan penuh dari pemerintah, pembangunan museum demokrasi di IKN tentu menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa museum ini benar-benar dapat memberikan pemahaman yang objektif mengenai sejarah demokrasi di Indonesia tanpa ada kepentingan politik tertentu yang mendominasi narasi.

Selain itu, keberlanjutan museum ini juga harus diperhitungkan. Pengelolaan museum membutuhkan anggaran operasional yang tidak sedikit, termasuk untuk perawatan koleksi, pengembangan teknologi interaktif, serta program edukasi yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah berencana melibatkan akademisi, sejarawan, dan komunitas masyarakat sipil dalam perancangan konten museum agar lebih komprehensif.

Di sisi lain, masyarakat juga menyambut positif gagasan ini. Beberapa aktivis dan akademisi menilai bahwa museum demokrasi dapat menjadi sarana penting dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, terutama generasi muda. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang demokrasi, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses politik dan pemerintahan.

 

Proses Lelang Menunggu Persetujuan Presiden

Setelah persetujuan akhir dari Presiden Prabowo didapatkan, tahap selanjutnya adalah proses lelang untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. Otorita IKN akan memimpin proses ini dengan skema design and build, yang memungkinkan desain dan konstruksi dilakukan secara simultan untuk mempercepat realisasi proyek.

“OIKN yang akan melakukan lelang untuk pelaksanaan di tahun 2025-2027. Jadi nanti dengan skema design and build agar bisa lebih efisien dan cepat,” ungkap Diana.

Dalam skema ini, kontraktor yang terpilih tidak hanya bertanggung jawab atas pembangunan fisik, tetapi juga harus memastikan bahwa desain yang diterapkan sesuai dengan standar yang telah disepakati. Dengan demikian, kawasan legislatif, yudikatif, dan museum demokrasi dapat selesai dalam kurun waktu yang ditargetkan.

 

Masa Depan IKN sebagai Pusat Demokrasi dan Edukasi

Pembangunan museum demokrasi di IKN menjadi bagian dari visi besar pemerintahan Prabowo untuk menjadikan ibu kota baru sebagai simbol kemajuan demokrasi Indonesia. Dengan adanya museum ini, diharapkan IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga tempat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Seiring dengan itu, proyek ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat, memperkuat transparansi dalam sistem pemerintahan, serta memberikan wawasan yang lebih luas kepada generasi muda mengenai pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika museum ini berhasil direalisasikan, maka Indonesia akan memiliki salah satu pusat edukasi politik yang paling modern di kawasan Asia Tenggara. Ini akan menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia terus berkembang dan semakin matang seiring waktu.

Dengan berbagai persiapan yang tengah dilakukan, publik menantikan bagaimana museum demokrasi ini akan menjadi salah satu ikon penting di IKN, sekaligus menegaskan bahwa ibu kota baru bukan hanya sekadar pusat administrasi, tetapi juga tempat di mana sejarah, budaya, dan masa depan demokrasi Indonesia bertemu dalam satu ruang.