Pendidikan Gratispol Kaltim: Upaya Meningkatkan SDM Unggul Melalui Pendanaan Kuliah S1 hingga S3

  

Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi menggulirkan program pendidikan gratis bertajuk Gratispol yang mencakup pendanaan penuh bagi mahasiswa jenjang S1 hingga S3. Program ini menjadi salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud dan Seno Aji, dengan target implementasi dalam 100 hari pertama masa kepemimpinan mereka.

Program Gratispol didesain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kaltim dengan memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih luas kepada masyarakat. Pada tahap awal pelaksanaannya, program ini akan difokuskan pada mahasiswa yang terdaftar di program studi (prodi) dengan akreditasi unggul (A) untuk jenjang S1 dan S2, serta prodi berakreditasi "Baik Sekali" untuk jenjang S3. Seiring dengan perkembangan program, kebijakan ini akan diperluas agar mencakup seluruh mahasiswa tanpa batasan akreditasi prodi.

 

Pendataan Perguruan Tinggi Dimulai

Sejumlah perguruan tinggi di Kaltim, khususnya di Kota Samarinda, mulai melakukan pendataan mahasiswa dan dosen yang memenuhi kriteria penerima bantuan pendidikan Gratispol. Pemprov Kaltim juga telah mengeluarkan surat pemberitahuan resmi dengan nomor 400.3.1/2/B.KESRA-I/2025 sebagai dasar pelaksanaan pendataan.

Rektor Universitas Mulawarman (Unmul), Prof. Abdunnur, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima surat pemberitahuan tersebut dan sedang dalam tahap koordinasi dengan pemerintah daerah. “Kami telah menerima undangan untuk rapat koordinasi terkait program Gratispol. Saat ini, kami masih melakukan pendataan mahasiswa yang memenuhi syarat, serta dosen yang berminat untuk mengikuti tugas belajar S2 dan S3,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Prof. Zurqoni, mengungkapkan bahwa pihaknya juga sedang dalam proses menghimpun data mahasiswa yang berhak menerima beasiswa ini. “Kami masih dalam tahap kompilasi jumlah mahasiswa yang memenuhi kriteria. Informasi yang kami terima menyebutkan bahwa pada tahap awal, prioritas diberikan kepada mahasiswa dari prodi yang telah terakreditasi unggul untuk jenjang S1 dan S2, serta S3 yang minimal berakreditasi Baik Sekali,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa UINSI Samarinda sepenuhnya mendukung program ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas SDM di Kalimantan Timur. “Kami berharap program ini dapat direalisasikan sesuai target dan tepat sasaran,” tambahnya.

 

Respon Perguruan Tinggi Swasta

Tak hanya perguruan tinggi negeri, beberapa perguruan tinggi swasta (PTS) di Kaltim juga telah menerima surat pemberitahuan terkait program Gratispol. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim, Farid Wadjdy, menyatakan bahwa pihaknya masih mempelajari isi surat tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. “Kami sedang mengkaji detail dari program ini. Setelahnya, kami akan memberikan tanggapan resmi,” katanya singkat.

Sementara itu, Pj Rektor Universitas 17 Agustus (Untag) 1945 Samarinda, Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan data mahasiswa yang memenuhi kriteria, tanpa mengajukan kuota secara spesifik. “Namun, jika harus ditetapkan kuota, kami berharap dapat memperoleh 30–40 persen dari daya tampung kami. Ini agar keseimbangan antara keberlanjutan operasional kampus, anggaran pemerintah, dan pemerataan akses pendidikan tetap terjaga,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa beberapa mahasiswa telah menerima bantuan melalui skema KIP Kuliah, sehingga persentase beasiswa Gratispol perlu diatur dengan cermat agar tidak mengganggu keberlangsungan pendidikan di PTS. “Program ini harus didesain agar tetap ada mahasiswa reguler yang tidak sepenuhnya bergantung pada beasiswa. Dengan demikian, beasiswa dapat berjalan optimal tanpa membebani anggaran pemerintah secara berlebihan,” jelasnya.

 

Kriteria dan Sasaran Penerima Beasiswa

Program Gratispol ini dirancang untuk menyasar berbagai kategori mahasiswa agar lebih tepat sasaran. Salah satu kriteria utama adalah mahasiswa berprestasi, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Selain itu, mahasiswa dari keluarga pra-sejahtera yang tidak menerima bantuan KIP Kuliah juga menjadi prioritas penerima beasiswa ini.

“Jika sesuai janji, semua warga Kaltim berhak mendapatkan pendanaan biaya pendidikan. Namun, jika ada kuota terbatas, kami akan menerapkan seleksi yang lebih ketat. Penerima idealnya adalah mereka yang berprestasi, berasal dari keluarga pra-sejahtera tetapi tidak menerima KIP, serta berasal dari daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang memiliki keterbatasan akses pendidikan,” terang Evi Kurniasari.

Tak hanya itu, beasiswa ini juga diharapkan dapat lebih difokuskan pada mahasiswa di jurusan yang strategis bagi pembangunan daerah. Jurusan yang menjadi prioritas antara lain teknik, pertanian, ekonomi kreatif, psikologi, ilmu sosial, pendidikan, dan kesehatan. “Kami berharap ada skema yang memastikan lulusan dari program ini bisa langsung berkontribusi bagi Kaltim, misalnya melalui kontrak pengabdian atau ikatan dinas,” tambahnya.

Meski program ini mendapat dukungan luas, beberapa tantangan tetap perlu diantisipasi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah mekanisme pembiayaan dan pencairan dana agar tidak mengganggu operasional perguruan tinggi, terutama bagi PTS yang masih bergantung pada biaya pendidikan dari mahasiswa reguler.

Selain itu, sistem seleksi penerima beasiswa harus dirancang dengan transparan dan tidak tumpang tindih dengan program bantuan pendidikan lainnya, seperti KIP Kuliah. “Seleksi penerima harus adil dan mempertimbangkan kebutuhan daerah. Afirmasi khusus bagi mahasiswa dari daerah 3T sangat penting agar mereka mendapat kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan tinggi,” ujar Evi.

Program Gratispol juga diharapkan tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendukung pengembangan soft skills, pelatihan kewirausahaan, dan bimbingan karir bagi mahasiswa. Dengan demikian, lulusan program ini memiliki daya saing tinggi dan siap menghadapi tantangan dunia kerja.

Sebagai langkah pengawasan, monitoring dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa mahasiswa penerima beasiswa tetap berprestasi dan tidak mengalami putus kuliah. Salah satu mekanisme yang diusulkan adalah kewajiban magang atau kerja sosial bagi penerima beasiswa, agar mereka memiliki pengalaman praktis yang berguna bagi pengembangan diri dan kontribusi mereka di Kaltim.

Program Gratispol merupakan langkah ambisius Pemprov Kaltim dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Dengan perencanaan yang matang dan sistem yang transparan, program ini dapat menjadi investasi jangka panjang dalam membangun SDM unggul di Kalimantan Timur.

Dukungan penuh dari perguruan tinggi negeri maupun swasta, serta pengawasan yang ketat dalam implementasi, menjadi kunci keberhasilan program ini. Diharapkan, program pendidikan gratis ini benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Kaltim, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.