Pemprov Kalbar Sambut Aspirasi Massa CPNS dan CPPPK: Perjuangan Menuju Kepastian Pengangkatan

  

Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merespons secara positif aksi audiensi ratusan calon aparatur sipil negara (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) yang menyampaikan penolakan terhadap kebijakan penundaan pengangkatan mereka. Aksi yang dilakukan oleh para tenaga honorer ini menggema di halaman Kantor Gubernur Kalbar, menandai upaya kolektif mereka dalam memperjuangkan hak untuk segera diangkat sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, menyatakan bahwa Pemprov memahami keresahan para peserta aksi dan berjanji akan membawa aspirasi mereka ke pemerintah pusat agar bisa mendapatkan kepastian yang lebih jelas. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemprov dalam memperjuangkan hak-hak tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus seleksi CPNS dan CPPPK.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerima dengan terbuka penyampaian aspirasi dari Persatuan Tenaga Kontrak Kalimantan Barat. Mereka merasa resah karena adanya surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang menyatakan bahwa pengangkatan CPNS dan CPPPK secara nasional mengalami penundaan. Berdasarkan aturan terbaru, pengangkatan CPNS baru akan dilakukan pada 1 Oktober 2025, sementara CPPPK akan diangkat pada 1 Maret 2026,” jelas Harisson saat menemui peserta aksi di Kantor Gubernur Kalbar.

 

Kekhawatiran Tenaga Honorer yang Tak Kunjung Diangkat

Dalam kesempatan itu, Harisson juga menyampaikan bahwa para peserta aksi memiliki sejumlah kekhawatiran terkait keputusan penundaan ini. Salah satunya adalah mengenai kepastian gaji selama masa tunggu pengangkatan.

“Kekhawatiran utama mereka adalah apakah selama masa tunggu ini mereka tetap akan mendapatkan gaji atau tidak. Selain itu, beberapa dari mereka juga sudah mendekati usia pensiun. Jika penundaan ini tetap diberlakukan, ada kemungkinan mereka batal diangkat karena sudah melewati batas usia yang ditentukan. Padahal, mereka sudah dinyatakan lulus seleksi,” ungkapnya.

Data dari Pemprov Kalbar menunjukkan bahwa saat ini terdapat 1.277 tenaga honorer yang telah lulus seleksi di provinsi tersebut. Dari jumlah tersebut, 51 orang merupakan CPNS, sementara 1.226 lainnya adalah CPPPK. Selain itu, pemerintah juga berencana melaksanakan seleksi tambahan bagi 293 calon P3K pada April mendatang.

Menyikapi keresahan ini, Pemprov Kalbar memastikan bahwa mereka akan mengambil langkah konkret guna menyampaikan keluhan tenaga honorer kepada pemerintah pusat. Harisson menegaskan bahwa Gubernur Kalimantan Barat telah menugaskan Wakil Gubernur serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera bertolak ke Jakarta guna mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah pusat.

 

Pemprov Kalbar Kirim Delegasi ke Jakarta untuk Perjuangkan Aspirasi CPNS dan CPPPK

Sebagai langkah konkret dalam merespons tuntutan para tenaga honorer, Pemprov Kalbar mengambil inisiatif untuk menyampaikan aspirasi ini langsung ke DPR RI dan Menpan RB. Gubernur Kalimantan Barat menugaskan Wakil Gubernur dan Kepala BKD untuk menyampaikan surat resmi yang berisi permintaan agar pengangkatan CPNS dan CPPPK tetap dilaksanakan sesuai jadwal semula tanpa ada penundaan.

“Bapak Gubernur telah menandatangani surat resmi yang akan disampaikan kepada Ketua Komisi II DPR RI dan Menteri PAN-RB. Inti dari surat tersebut adalah permohonan agar jadwal pengangkatan CPNS dan CPPPK tidak diundur ke bulan Oktober 2025 maupun Maret 2026, melainkan tetap berjalan sesuai dengan jadwal awal,” terang Harisson.

Langkah ini mendapat apresiasi dari para peserta aksi, yang merasa bahwa aspirasi mereka benar-benar didengar dan diperjuangkan oleh pemerintah daerah. Salah satu perwakilan tenaga honorer, Fitriadi, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Pemprov Kalbar atas respons cepat yang diberikan.

“Kami mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh pemerintah daerah. Dengan adanya surat resmi dari Gubernur dan pengiriman delegasi ke Jakarta, kami merasa perjuangan kami mendapatkan dukungan penuh dari Pemprov. Ini adalah bentuk nyata dari perhatian pemerintah terhadap nasib kami,” ungkapnya.

 

Solusi dari Pemprov Kalbar: Gaji Tetap Dianggarkan dalam APBD

Di tengah ketidakpastian pengangkatan, Pemprov Kalbar berupaya memberikan jaminan kepada para tenaga honorer agar tetap mendapatkan penghasilan selama masa tunggu. Harisson menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran dalam APBD untuk memastikan bahwa mereka yang telah dinyatakan lulus tetap mendapatkan gaji.

“Kami ingin menegaskan bahwa tidak ada istilah tenaga honorer yang lulus seleksi CPNS dan CPPPK akan dibiarkan tanpa gaji. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah menganggarkan gaji bagi mereka yang sudah dinyatakan lolos seleksi, dan ini akan tetap dialokasikan dalam APBD,” ujarnya.

Selain itu, bagi tenaga honorer yang mendekati usia pensiun, Pemprov memastikan bahwa mereka tetap akan mendapatkan solusi yang sesuai dengan regulasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Langkah-langkah yang diambil ini diharapkan bisa memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang telah berjuang bertahun-tahun untuk diangkat menjadi pegawai tetap.

 

Aksi Solidaritas: Perjuangan Bersama Menuju Kepastian

Aksi audiensi yang dilakukan oleh ratusan tenaga honorer di Kalbar merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang lebih luas. Di berbagai daerah di Indonesia, gelombang protes serupa juga terjadi, menunjukkan bahwa kebijakan penundaan pengangkatan CPNS dan CPPPK telah menimbulkan dampak yang cukup besar bagi ribuan tenaga honorer di seluruh negeri.

Para peserta aksi di Kalbar berharap agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan segera memberikan kepastian mengenai nasib mereka. Salah satu peserta aksi, Yuniarti, yang telah mengabdi sebagai tenaga honorer selama lebih dari 15 tahun, mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin harapannya pupus di tengah jalan akibat kebijakan yang berubah-ubah.

“Saya sudah mengabdi selama 15 tahun, dan akhirnya saya lulus seleksi CPPPK. Tapi sekarang saya harus menghadapi ketidakpastian lagi. Saya hanya ingin kepastian bahwa saya benar-benar akan diangkat sesuai jadwal, bukan malah terus menunggu tanpa kepastian,” tuturnya dengan mata berkaca-kaca.

Dengan aksi yang berlangsung damai dan penuh solidaritas, para tenaga honorer berharap agar aspirasi mereka didengar tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga oleh pemerintah pusat. Mereka meyakini bahwa pengangkatan segera akan memberikan kepastian hidup bagi ribuan tenaga honorer yang telah mengabdikan diri bertahun-tahun untuk melayani masyarakat.

Aksi audiensi ratusan CPNS dan CPPPK di Kalimantan Barat menjadi sorotan penting dalam dinamika kebijakan kepegawaian nasional. Pemprov Kalbar merespons cepat dengan menugaskan Wakil Gubernur dan Kepala BKD untuk membawa aspirasi ini langsung ke DPR RI dan Menpan RB. Selain itu, solusi berupa penganggaran gaji bagi tenaga honorer selama masa tunggu juga menjadi langkah strategis dalam mengurangi keresahan mereka.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, kini harapan terbesar tenaga honorer di Kalbar adalah agar pemerintah pusat benar-benar mendengarkan aspirasi mereka dan mengembalikan jadwal pengangkatan CPNS dan CPPPK sesuai dengan ketetapan awal. Mereka ingin kepastian, bukan janji yang terus tertunda.

Sebagaimana disampaikan Fitriadi dalam aksinya, “Kami hanya ingin hak kami untuk diangkat sebagai pegawai tetap direalisasikan sesuai jadwal. Kami sudah menunggu cukup lama. Jangan biarkan kami terus menunggu tanpa kepastian.”