Jaksa Nakal dan Proyek Bermasalah di Kalimantan Barat: Investigasi BAPAN Ungkap Fakta Mengejutkan

  

Kalimantan Barat kembali diguncang oleh skandal proyek pemerintah yang diduga melibatkan sejumlah oknum jaksa. Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (BAPAN) Provinsi Kalimantan Barat mengklaim telah mengumpulkan bukti-bukti kuat terkait keterlibatan oknum penegak hukum dalam praktik penyalahgunaan wewenang yang berujung pada kerugian negara. Investigasi ini dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang resah dengan kondisi proyek-proyek pemerintah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Stevanus Febyan Babaro, selaku Kepala BAPAN Kalimantan Barat, mengungkapkan bahwa temuan timnya menunjukkan fakta mengejutkan. Ia menyoroti bahwa para oknum jaksa yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum, justru diduga menjadi aktor utama dalam penyalahgunaan proyek-proyek pemerintah.

 

Komitmen Kajagung Diuji: Antara Kenyataan dan Janji

Beberapa waktu lalu, Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, mengeluarkan pernyataan tegas bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi jaksa yang menyalahgunakan kewenangan mereka. Pernyataan tersebut sempat menjadi viral di berbagai platform media sosial, memunculkan harapan bahwa penegakan hukum di Indonesia akan semakin transparan dan bersih.

Namun, Stevanus Febyan menegaskan bahwa pernyataan itu harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji manis. "Lagi viral statement Kajagung bahwa ia akan menindak tegas setiap oknum jaksa yang bermain proyek, mulai dari sanksi internal maupun sanksi pidana. Ya semoga aja bukan sekadar lips service karena semakin banyak fakta yang terungkap mengenai oknum jaksa nakal belakangan ini," tegasnya.

 

Modus Operandi Jaksa Nakal: Dari Fee Proyek hingga Pendampingan Bermasalah

Dari hasil investigasi BAPAN, modus yang digunakan oleh oknum jaksa dalam permainan proyek pemerintah cukup bervariasi. Ada yang langsung mengerjakan proyek tertentu melalui perusahaan yang mereka kendalikan secara diam-diam, ada pula yang meminta fee dari proyek yang telah mereka tentukan sebelumnya.

"Bentuknya beragam, ada yang langsung mengerjakan suatu proyek tertentu, ada yang minta fee tiap proyek yang sudah mereka ketahui dan ditarget, bahkan ada yang minta setoran dari modus pendampingan atau pengawasan," beber Febyan.

Salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah praktik 'pendampingan hukum' yang justru berujung pada intervensi dan tekanan terhadap pelaksanaan proyek. Dengan dalih mengawasi dan memastikan proyek berjalan sesuai aturan, oknum-oknum ini justru memanfaatkan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi.

 

BPK Enggan Melakukan Audit: Kenapa?

Salah satu aspek yang menimbulkan kecurigaan dalam kasus ini adalah keengganan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap proyek-proyek yang diduga dikuasai oleh oknum jaksa. BAPAN menemukan bahwa banyak proyek yang bermasalah, baik dari segi kualitas maupun penyelesaian, tetapi tidak tersentuh audit.

"Data-data yang kami peroleh sejauh ini sudah banyak sekali, semua terkait dan terhubung orang-orangnya. Rata-rata pekerjaannya tidak sesuai spek dan bermasalah. Proyek yang diduga dikerjakan oleh oknum-oknum jaksa nakal ini pun diketahui kemudian bahwa BPK tak berani untuk melakukan audit, bahkan parahnya pelaksana proyek-proyek ini lolos dari jeratan hukum," ungkap Febyan.

Keengganan BPK ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ada tekanan atau intervensi dari pihak tertentu yang membuat lembaga pengawas keuangan ini tidak bisa menjalankan tugasnya dengan optimal?

 

Dampak Buruk bagi Masyarakat dan Kepercayaan Publik

Permasalahan ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Proyek-proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi warga justru berakhir dengan hasil yang mengecewakan. Infrastruktur yang dibangun dengan dana besar sering kali tidak sesuai standar, bahkan dalam beberapa kasus, proyek-proyek tersebut mangkrak tanpa kejelasan.

Selain itu, keterlibatan oknum penegak hukum dalam praktik korupsi ini juga semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Alih-alih menjadi penegak keadilan, para pelaku justru menjadi contoh buruk dalam penyalahgunaan kekuasaan.

 

Masyarakat Didorong untuk Melapor

Dalam upaya memberantas praktik semacam ini, Febyan mengajak masyarakat untuk berani melaporkan segala bentuk penyimpangan yang mereka ketahui. Ia menjamin bahwa data dan identitas pelapor akan dirahasiakan demi keamanan.

“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui dan memiliki informasi mengenai proyek-proyek yang dikerjakan oknum jaksa untuk segera melapor kepada kami. Data dan identitas akan kami rahasiakan. Masyarakat harus berperan aktif untuk bahu membahu menyelesaikan permasalahan ini. Kita hidup di negara yang berlandaskan hukum. Ketika hukum sudah semakin dipermainkan, percayalah semua sektor dan lini kehidupan kita akan kacau dan merasakan dampaknya,” tegasnya.

 

Langkah Selanjutnya: Melapor ke Kajagung, KPK, dan Presiden

BAPAN berkomitmen untuk tidak hanya berhenti pada tahap investigasi. Semua temuan yang telah mereka kumpulkan akan segera dilaporkan ke berbagai lembaga berwenang, termasuk Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Presiden Prabowo Subianto.

Febyan menegaskan bahwa ini adalah momentum yang tepat bagi aparatur negara untuk berbenah dan menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan. “Segala bentuk temuan ini akan kami laporkan pada Kajagung, KPK, dan Bapak Presiden, agar pada momentum yang baik ini saatnya aparatur berbenah untuk penegakan hukum yang profesional sesuai dengan ASTACITA, visi misi Presiden Prabowo,” pungkasnya.

Kasus ini menunjukkan betapa seriusnya tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama ketika pelakunya justru berasal dari institusi yang seharusnya menegakkan hukum. Temuan BAPAN di Kalimantan Barat bisa menjadi pintu masuk untuk pengungkapan kasus serupa di berbagai daerah lain.

Kini, bola ada di tangan Kejaksaan Agung, KPK, dan pemerintah pusat. Apakah mereka akan membuktikan komitmen mereka dalam memberantas korupsi, atau justru membiarkan kasus ini tenggelam seperti banyak skandal lainnya? Waktu yang akan menjawabnya. Namun, satu hal yang pasti, masyarakat harus tetap waspada dan berani bersuara demi keadilan dan masa depan yang lebih baik.