Gubernur Kalbar Ria Norsan Pastikan Hak Guru Honorer Terpenuhi, Dewan Pendidikan Beri Dukungan Penuh

  

Pontianak, Kalimantan Barat – Kebijakan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang memastikan hak-hak guru honorer dan tenaga tata usaha di lingkungan satuan pendidikan tetap terpenuhi mendapat apresiasi luas. Salah satu dukungan utama datang dari Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik serta masa depan pendidikan di provinsi ini.

Ketua Dewan Pendidikan Kalbar, Muhammad Ali, dalam keterangan resminya menegaskan bahwa keputusan Gubernur Norsan menunjukkan komitmen kuat terhadap dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan sektor vital yang tidak hanya membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, tetapi juga berperan dalam kemajuan sosial dan ekonomi daerah. Oleh karena itu, memastikan keberlanjutan tenaga pendidik, baik yang berstatus ASN maupun honorer, adalah langkah strategis yang patut diapresiasi.

 

Pentingnya Keberlanjutan Guru Honorer di Kalbar

Muhammad Ali menjelaskan bahwa kondisi pendidikan di Kalimantan Barat saat ini masih berada di peringkat bawah dibandingkan dengan sejumlah provinsi lain. Tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya tenaga pengajar dan sarana pendidikan yang belum merata, menjadikan kebijakan ini sangat relevan.

"Kekurangan guru di Kalbar sudah terjadi secara masif. Banyak guru ASN yang pensiun, sementara penerimaan tenaga pendidik baru tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Jika tenaga honorer dirumahkan, bukan hanya mereka yang terdampak secara ekonomi, tetapi juga akan menimbulkan masalah besar dalam keberlanjutan proses belajar-mengajar," ujar Ali.

Keputusan Ria Norsan untuk tetap mempertahankan tenaga honorer juga dianggap sebagai cerminan political will yang kuat dari pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pendidikan. Dengan kebijakan ini, guru honorer yang telah mengabdikan dirinya untuk dunia pendidikan tidak perlu khawatir kehilangan pekerjaan dan dapat terus berkontribusi dalam mencerdaskan generasi muda.

 

Tantangan dan Realitas Guru Honorer

Secara nasional, permasalahan tenaga pendidik honorer masih menjadi isu yang kompleks. Guru honorer sering kali mendapatkan gaji yang jauh lebih rendah dibandingkan guru ASN, meskipun beban kerja mereka hampir sama. Selain itu, status mereka yang tidak pasti sering kali membuat mereka berada dalam ketidakpastian terkait masa depan karier mereka.

Di Kalimantan Barat, keberadaan guru honorer sangat krusial, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh guru ASN. Banyak sekolah di pelosok yang hanya mengandalkan tenaga honorer untuk menjalankan proses belajar-mengajar. Jika mereka diberhentikan tanpa solusi yang jelas, maka sistem pendidikan di daerah tersebut bisa terganggu secara signifikan.

 

Dukungan dari Dewan Pendidikan dan DPRD

Selain memberikan apresiasi, Dewan Pendidikan Kalbar juga menegaskan pentingnya peran legislatif dalam mendukung kebijakan ini. Muhammad Ali menyatakan bahwa keputusan eksekutif seperti ini harus diiringi dengan dukungan dari pihak legislatif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Pegawai honorer, baik guru maupun tenaga tata usaha, telah membuktikan profesionalisme, dedikasi tinggi, dan kontribusi nyata dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan ini harus didukung dengan regulasi yang berpihak kepada tenaga pendidik honorer," tegasnya.

Dewan Pendidikan juga mengimbau seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD, untuk memastikan adanya payung hukum yang jelas dalam menjamin kesejahteraan tenaga honorer. Regulasi yang lebih kuat akan memberikan jaminan bahwa tenaga honorer tidak hanya dipertahankan dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki masa depan yang lebih pasti dalam karier mereka.

 

Solusi Jangka Panjang untuk Guru Honorer

Meskipun kebijakan ini merupakan langkah positif, solusi jangka panjang tetap diperlukan agar status tenaga honorer tidak terus menerus berada dalam ketidakpastian. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:

• Rekrutmen ASN Secara Bertahap – Pemerintah dapat membuka jalur seleksi ASN secara bertahap untuk mengakomodasi tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun.
• Peningkatan Kesejahteraan – Selain menjamin keberlanjutan pekerjaan, pemerintah perlu memastikan bahwa kesejahteraan tenaga honorer lebih diperhatikan, baik melalui kenaikan honorarium maupun tunjangan lainnya.
• Pendidikan dan Pelatihan – Guru honorer perlu mendapatkan pelatihan dan sertifikasi agar mereka semakin kompeten dan memiliki peluang lebih besar untuk diangkat menjadi ASN.
• Sinergi dengan Pihak Swasta – Pemerintah daerah dapat menggandeng sektor swasta dalam mendukung dunia pendidikan, misalnya melalui program beasiswa bagi tenaga pendidik atau insentif bagi sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar.

 

Dampak Positif Kebijakan Ini

Dengan tetap mempertahankan tenaga honorer, kebijakan Gubernur Ria Norsan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi berbagai pihak:

• Bagi Guru Honorer: Kepastian kerja dan keberlanjutan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
• Bagi Siswa dan Sekolah: Ketersediaan tenaga pengajar tetap terjaga sehingga proses pendidikan tidak terganggu.
• Bagi Masyarakat: Pendidikan yang lebih baik akan berdampak pada peningkatan SDM dan kesejahteraan masyarakat Kalbar secara keseluruhan.
• Bagi Pemerintah Daerah: Peningkatan kualitas pendidikan yang dapat berkontribusi pada pembangunan daerah secara keseluruhan.

 

Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, untuk tetap mempertahankan guru honorer dan tenaga tata usaha merupakan langkah yang tepat dan strategis di tengah tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan di daerah ini. Dukungan dari Dewan Pendidikan Kalbar serta dorongan bagi DPRD untuk membuat regulasi yang mendukung tenaga honorer menunjukkan bahwa kebijakan ini harus menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam memperbaiki sistem pendidikan.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, serta seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tenaga pendidik honorer tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik demi masa depan pendidikan Kalimantan Barat yang lebih maju. (Redaksi)