Otorita IKN Berupaya Menarik Kehadiran Diplomatik Lebih Cepat

Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin gencar menarik perhatian dunia dengan berbagai strategi percepatan pembangunannya. Salah satu langkah terbaru yang diusulkan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, adalah memberikan lahan gratis bagi negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan mereka di IKN sebelum tahun 2028. Usulan ini akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan resmi.

"Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya hanya menyampaikan usulan ini kepada Bapak Presiden sebagai bagian dari upaya menarik kehadiran diplomatik lebih cepat," ujar Basuki dalam pernyataan resminya pada Minggu (16/2/2025).

 

Langkah Strategis Menyambut Transformasi IKN

Langkah ini selaras dengan target utama IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia yang baru. Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan IKN akan beroperasi secara penuh sebagai ibu kota politik negara pada tahun 2028. Kehadiran kantor-kantor kedutaan asing di kawasan tersebut akan menjadi bukti konkret bahwa komunitas internasional mendukung perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Menurut Basuki, salah satu kendala utama dalam menarik kedutaan asing ke IKN adalah faktor biaya dan kepastian lahan. Dengan menawarkan lahan secara gratis, diharapkan negara-negara sahabat lebih terdorong untuk segera memulai pembangunan kantor perwakilan mereka.

"Demi mempercepat transisi, kami telah menyiapkan area seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound. Ini akan menjadi kawasan eksklusif yang menampung kantor-kantor kedutaan asing," tambahnya.

 

Antisipasi Tantangan dalam Implementasi

Namun, gagasan pemberian lahan gratis ini juga memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah ini akan menjadi langkah yang efektif dalam jangka panjang? Bagaimana dengan aspek legalitas dan regulasi terkait kepemilikan serta penggunaan lahan oleh negara asing?

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Bima Prasetya, menyampaikan bahwa kebijakan ini bisa menjadi strategi diplomasi yang kuat, tetapi tetap harus dikaji secara mendalam.

"Memberikan lahan gratis memang bisa menarik perhatian negara-negara sahabat, tetapi pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan, seperti potensi spekulasi lahan atau hambatan hukum terkait pengalihan kepemilikan tanah," jelasnya.

Dari perspektif ekonomi, pemberian lahan gratis juga harus disertai dengan insentif lainnya agar negara-negara sahabat tertarik berinvestasi lebih lanjut dalam pembangunan IKN. Misalnya, pemerintah dapat menawarkan skema kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership/PPP) untuk mendukung infrastruktur dasar di sekitar area diplomatic compound.

 

Tanggapan Komunitas Internasional

Sejumlah negara sudah menunjukkan ketertarikan untuk memindahkan kantor kedutaannya ke IKN, termasuk beberapa mitra strategis Indonesia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Namun, belum ada pernyataan resmi dari pihak kedutaan mengenai respons mereka terhadap usulan pemberian lahan gratis ini.

Seorang diplomat senior dari salah satu negara ASEAN yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa kebijakan ini bisa menjadi faktor yang menarik, tetapi masih perlu diperjelas aspek regulasi dan fasilitas yang akan disediakan.

"Kami tentu mempertimbangkan potensi relokasi ke IKN, tetapi ada beberapa aspek yang perlu diperjelas, seperti keamanan, aksesibilitas, dan infrastruktur pendukung yang tersedia," katanya.

Sementara itu, Duta Besar Jepang untuk Indonesia sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap proyek IKN dan menyebutkan bahwa Jepang tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota tersebut, termasuk dalam aspek infrastruktur dan teknologi.

 

Masa Depan IKN sebagai Pusat Diplomatik

Jika usulan ini diterima oleh Presiden Prabowo, maka IKN akan semakin cepat berkembang sebagai pusat diplomatik yang sejajar dengan ibu kota-ibu kota lain di dunia, seperti Canberra di Australia atau Brasília di Brasil. Konsep diplomatic compound di IKN diharapkan dapat menjadi ekosistem yang mendukung kerja sama internasional lebih erat antara Indonesia dan negara-negara sahabatnya.

Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa langkah ini tidak hanya menjadi strategi jangka pendek, melainkan juga menjadi bagian dari visi jangka panjang dalam membangun IKN sebagai kota masa depan yang modern, hijau, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, kebijakan ini masih harus melalui berbagai tahapan evaluasi sebelum benar-benar diimplementasikan. Publik dan komunitas internasional tentu akan terus mencermati bagaimana pemerintah Indonesia mengelola proses perpindahan ibu kota ini agar tetap transparan, efektif, dan menguntungkan bagi semua pihak.

Basuki Pastikan Pemangkasan Anggaran Tak Hambat Infrastruktur IKN, Tahap Dua Tetap Jalan

SEPAKU – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran pemerintah tidak akan menghambat pembangunan infrastruktur di IKN. Ia memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana, memasuki tahap kedua pada 2025-2028.

"Efisiensi anggaran tidak berpengaruh, pembangunan Kota Nusantara terus lanjut masuk tahap dua," ujar Basuki di Sepaku, Penajam Paser Utara, Sabtu (15/2).

Mantan Menteri PUPR itu menyebut bahwa pembangunan IKN telah mendapat restu pemerintah dengan alokasi APBN sekitar Rp48,8 triliun, ditambah dukungan dari skema pembiayaan di luar APBN. Tahap kedua akan berfokus pada pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif, yang dijadwalkan dimulai pada April 2025. Ini sejalan dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.

Tak hanya itu, kawasan investasi juga mulai dipersiapkan agar proyek perbankan dan investasi lainnya dapat segera direalisasikan.

"OIKN sudah rencanakan pembangunan infrastruktur di kawasan investasi agar segera dibangun," imbuhnya.

Sementara itu, infrastruktur umum seperti jalan, sistem air minum, serta sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) dan multi-utility tunnel (MUT) masih dalam proses pelelangan.

"Pembangunan ini paling lambat dilakukan setelah hari raya dan ditargetkan selesai pada 2026. Jadi pada tahun itu, Nusantara akan semakin nyata dengan gedung-gedung serta kawasan baru," jelas Basuki.

Seluruh pegawai OIKN juga dipastikan mulai berkantor di Nusantara secara penuh pada Maret 2025.

Pemangkasan anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Presiden Prabowo menargetkan penghematan sebesar Rp306,69 triliun, dengan rincian Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.

Meskipun terjadi efisiensi besar-besaran, Basuki memastikan bahwa visi pembangunan IKN tetap berjalan tanpa hambatan.