Kalimantan Timur – Meskipun pemerintah tengah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan tidak akan terhambat. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa proyek pembangunan tetap berjalan sesuai rencana, dan wajah baru IKN akan semakin nyata pada 2026.

 

Efisiensi Tanpa Menghambat Pembangunan

Dalam pernyataannya di Sepaku pada Sabtu (15/2/2025), Basuki Hadimuljono menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan tidak akan mengganggu rencana pembangunan tahap kedua IKN yang dijadwalkan berlangsung pada periode 2025–2028.

“Efisiensi anggaran tidak berpengaruh, pembangunan Kota Nusantara terus lanjut masuk tahap dua 2025–2028,” ujar Basuki, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Basuki juga memastikan bahwa infrastruktur utama di IKN telah mendapatkan persetujuan penuh dari pemerintah pusat. Proyek ini akan berjalan dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp48,8 triliun, ditambah dengan skema pembiayaan alternatif di luar APBN untuk mendukung percepatan pembangunan.

 

Fokus Pembangunan Tahap Kedua: Menuju Ibu Kota Politik 2028

Tahap kedua pembangunan IKN akan difokuskan pada pembangunan fasilitas pemerintahan yang semakin mengukuhkan peran IKN sebagai ibu kota negara yang baru. Beberapa proyek yang akan dimulai pada April 2025 meliputi:

• Perkantoran Legislatif dan Yudikatif
  Pembangunan kantor-kantor lembaga legislatif dan yudikatif akan segera dimulai. Ini menegaskan rencana jangka panjang pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai pusat politik Indonesia pada 2028. 

• Kantor Perbankan dan Pusat Investasi
  Selain gedung-gedung pemerintahan, kawasan investasi juga akan dikembangkan lebih lanjut untuk menarik investor dalam negeri maupun asing. Beberapa institusi keuangan besar diproyeksikan untuk mendirikan kantor pusat atau cabang di IKN.

• Infrastruktur Umum
  Berbagai infrastruktur penting, seperti jalan, sistem penyediaan air minum, sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT), dan multi-utility tunnel (MUT), saat ini masih dalam tahap pelelangan. Proyek ini ditargetkan mulai berjalan paling lambat setelah Hari Raya Idul Fitri 2025.

 

Basuki menyebut bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan investasi telah dirancang secara matang agar dapat segera direalisasikan begitu persiapan teknis selesai.

 

IKN 2026: Wajah Baru Ibu Kota Nusantara

Seiring dengan percepatan pembangunan, masyarakat diperkirakan akan mulai melihat perubahan signifikan pada 2026. Berbagai gedung pemerintahan, pusat bisnis, dan infrastruktur utama akan mulai berdiri dan beroperasi, memberikan wajah baru bagi IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.

“Pembangunan infrastruktur ini paling lambat dilakukan setelah hari raya, target selesai pada 2026. Jadi, pada 2026 kita sudah bisa melihat perubahan besar—ada gedung dan kawasan baru yang telah berdiri,” ujar Basuki dengan optimisme.

 

Kesiapan Pegawai OIKN Pindah ke IKN

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang berfungsi penuh, seluruh pegawai Otorita IKN dipastikan akan mulai berkantor di Kota Nusantara secara penuh mulai Maret 2025.

Dengan kepindahan ini, aktivitas pemerintahan yang terkait dengan OIKN akan sepenuhnya berlangsung di ibu kota baru. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam mempercepat operasionalisasi IKN sebagai pusat administrasi negara.

Meskipun optimisme tinggi, tantangan tetap ada dalam pembangunan tahap kedua IKN. Beberapa di antaranya meliputi ketersediaan sumber daya manusia, penyelesaian lahan, serta kesiapan infrastruktur pendukung seperti transportasi massal dan aksesibilitas bagi masyarakat umum.

Namun, dengan adanya komitmen dari pemerintah serta dukungan dari berbagai pihak, harapan besar tetap menyelimuti proyek ambisius ini. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka pada 2026, Indonesia akan memiliki ibu kota baru yang modern, hijau, dan siap menjadi simbol kemajuan negara.

IKN bukan sekadar perpindahan pusat pemerintahan, melainkan juga transformasi besar menuju masa depan Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan.

Hemat Anggaran, Otorita IKN Gelar Kunjungan Diplomatik dengan Konsep Sederhana

IKN – Demi efisiensi anggaran, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap melangsungkan Nusantara International Partners Visit (NIPV) 2025 dengan konsep yang lebih sederhana. Acara yang digelar selama dua hari, 13-14 Februari 2025, ini menghadirkan perwakilan Kedutaan Besar dari 10 negara serta lembaga keuangan dan multilateral untuk melihat langsung perkembangan pembangunan IKN.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengajak para tamu kehormatan untuk menikmati suasana Miniatur Hutan Hujan Tropis (MHHT) yang membentang seluas 107 hektare. Dari pondok kecil yang berada di tengah kawasan tersebut, para delegasi dapat menyaksikan siluet megah Istana Garuda dan Istana Negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Sambil menikmati suguhan khas Nusantara berupa getuk, kacang, risoles, roti lapis, serta minuman jahe dan kopi, para perwakilan dari negara-negara Eropa dan Asia tampak terkesan dengan perkembangan pembangunan IKN. Mereka menyaksikan transformasi kawasan yang sebelumnya didominasi hutan industri dengan pepohonan eukaliptus menjadi pusat kota hijau yang modern dan berkelanjutan.

Menurut Basuki, konsep sederhana dalam penyelenggaraan NIPV 2025 ini merupakan bagian dari strategi penghematan anggaran yang tengah diberlakukan oleh pemerintah. “Seharusnya ini berbentuk pameran besar sebagai bentuk apresiasi kepada negara-negara sahabat yang telah mendukung pembangunan IKN, seperti ADB, Australia, Belanda, dan Inggris. Namun, karena adanya efisiensi, kami mengemasnya dalam format kunjungan diplomatik,” jelasnya, Jumat (14/2).

Meski demikian, Basuki menegaskan bahwa unsur pameran tetap ada. “Eksponya tetap berlangsung, dibuka untuk umum di galeri dan akan berjalan selama sebulan penuh, meski dalam konsep yang lebih sederhana,” tambahnya.

Kunjungan diplomatik ini diharapkan tetap dapat mempererat kerja sama dengan berbagai pihak internasional serta menunjukkan komitmen Indonesia dalam membangun IKN sebagai kota pintar (smart city) dan kota hutan (forest city) yang berkelanjutan di masa depan.