Subsidi Ongkos Angkut (SOA) di Kaltara: Antara Harapan dan Tantangan dalam Menjaga Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan

  

Tarakan, 26 Februari 2025 – Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang dan penumpang yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) hingga kini belum mendapat kepastian anggaran. Namun, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara tetap optimistis bahwa program ini akan tetap berjalan di tahun 2025.

Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltara, Hasriyani, menegaskan bahwa meskipun hingga saat ini belum ada kepastian anggaran, namun pihaknya yakin bahwa program SOA tetap akan diupayakan untuk dijalankan. Menurutnya, SOA merupakan program strategis yang sangat berperan dalam menjaga stabilitas harga barang dan memperlancar mobilitas masyarakat di daerah perbatasan dan wilayah terluar Kaltara.

 

SOA: Solusi Krusial bagi Masyarakat di Wilayah Terpencil

Program SOA merupakan salah satu bentuk komitmen Pemprov Kaltara dalam membantu masyarakat di daerah perbatasan dan wilayah terpencil. Dengan adanya subsidi ini, barang-barang kebutuhan pokok yang dikirim ke wilayah tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan barang-barang yang tidak masuk dalam skema subsidi SOA.

“Subsidi ini sangat membantu masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah perbatasan dan daerah yang sulit dijangkau. Tanpa subsidi, harga barang bisa melambung tinggi karena biaya transportasi yang mahal,” jelas Hasriyani dalam wawancaranya dengan Radar Tarakan.

Namun, tahun ini Pemprov Kaltara menghadapi tantangan besar dalam hal alokasi anggaran. Pemangkasan anggaran yang cukup signifikan menyebabkan beberapa program strategis, termasuk SOA, belum mendapatkan kepastian pendanaan. Hingga saat ini, kode rekening untuk program SOA di dinas terkait masih tercatat nol.

 

Dinamika Anggaran dan Upaya Lobi Pemerintah

Meski kondisi ini cukup menantang, Hasriyani menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan program ini tetap masuk dalam daftar kegiatan yang dianggarkan. Ia mengaku telah menyampaikan tembusan kepada Gubernur Kaltara serta Sekretaris Provinsi Kaltara selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar program ini tetap mendapatkan prioritas.

Menurutnya, meskipun belum ada keputusan resmi, Gubernur Kaltara secara lisan telah menyatakan bahwa program SOA tetap akan dianggarkan. Namun, kepastian tertulis mengenai besaran anggaran dan teknis pelaksanaannya masih dinantikan dalam waktu dekat.

“Secara lisan, Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa SOA nanti tetap teranggarkan. Kami berharap dalam waktu dekat ini sudah ada kepastian tertulis, sehingga kami bisa segera menyesuaikan anggaran yang diberikan dengan frekuensi distribusi ke titik-titik penerima manfaat yang telah diusulkan oleh pemerintah kabupaten dan kota,” terang Hasriyani.

 

Urgensi SOA dalam Stabilitas Ekonomi Wilayah Perbatasan

Sejak pertama kali diterapkan, program SOA telah menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kestabilan harga barang di wilayah perbatasan. Tanpa adanya subsidi ini, biaya logistik akan meningkat drastis, yang berimbas pada kenaikan harga barang di daerah terpencil. Hal ini berpotensi meningkatkan beban ekonomi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat distribusi barang.

“Kami tidak ingin masyarakat di perbatasan mengalami kesulitan karena harga barang yang melambung tinggi. Oleh karena itu, kami berusaha semaksimal mungkin agar program ini tetap berjalan,” tambahnya.

Disperindagkop dan UKM Kaltara juga berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait agar pelaksanaan program ini tetap berjalan dengan optimal. Menurut Hasriyani, salah satu strategi yang tengah dipersiapkan adalah penyesuaian mekanisme distribusi dan pemetaan ulang titik-titik penerima manfaat agar subsidi dapat disalurkan secara lebih efektif dan efisien.

 

Peran SOA dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Program SOA tidak hanya berdampak pada stabilitas harga barang tetapi juga memiliki peran signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan biaya transportasi yang lebih murah, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan akses terhadap barang kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan pendidikan yang layak.

Masyarakat di daerah perbatasan Kaltara sering kali menghadapi keterbatasan akses akibat kondisi geografis yang sulit. Oleh karena itu, keberlanjutan program ini tidak hanya sebatas subsidi ekonomi tetapi juga bagian dari pembangunan sosial yang berkelanjutan. “Kami ingin memastikan masyarakat perbatasan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” tambah Hasriyani.

Selain itu, program SOA juga memiliki dampak positif terhadap pengembangan ekonomi lokal. Dengan biaya distribusi yang lebih rendah, para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah terpencil dapat menjalankan bisnis mereka dengan lebih efisien dan kompetitif.

 

Menanti Keputusan Final: Akankah SOA Tetap Berjalan?

Meski optimisme masih tinggi, kepastian anggaran menjadi kunci utama dalam keberlanjutan program SOA. Hingga keputusan final dari Pemprov Kaltara diumumkan, masyarakat dan para pelaku usaha di wilayah terdampak masih harus menunggu.

“Kami berharap dalam waktu dekat ada kepastian tertulis. Yang jelas, kami tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa program SOA ini tidak berhenti di tengah jalan. Ini menyangkut kesejahteraan banyak orang, terutama di daerah perbatasan,” pungkas Hasriyani.

Dengan segala tantangan yang ada, program SOA tetap menjadi harapan bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kaltara. Semua pihak kini menantikan langkah konkret dari Pemprov Kaltara dalam memastikan bahwa subsidi ini tetap berjalan demi kesejahteraan masyarakat yang bergantung padanya.

Sebagai program yang berdampak luas bagi masyarakat, SOA juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, serta organisasi sosial. Partisipasi aktif dalam mengawal program ini dapat mempercepat keputusan pemerintah dalam memberikan kepastian anggaran.

Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih transparan dalam penyusunan anggaran, serta membuka ruang dialog dengan masyarakat terkait tantangan yang dihadapi. Selain itu, keterlibatan sektor swasta dalam mendukung program ini juga dapat menjadi opsi untuk memastikan keberlanjutan subsidi dalam jangka panjang.

Sebagai kesimpulan, meskipun tantangan anggaran masih menjadi hambatan utama, optimisme terhadap keberlanjutan program SOA tetap menyala. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan subsidi ini tetap menjadi solusi bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Kaltara.