Revisi Desain Kompleks Yudikatif dan Legislatif IKN: Presiden Prabowo Instruksikan Studi Banding ke Tiga Negara

  

Pemerintah Indonesia kembali melakukan langkah strategis dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan merevisi desain kompleks yudikatif dan legislatif. Keputusan ini muncul setelah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menginstruksikan studi banding ke tiga negara yang dinilai memiliki karakteristik serupa dengan Indonesia dalam hal tata kelola pemerintahan dan desain institusi negara.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah meminta tim terkait untuk melakukan studi banding ke Mesir, Turki, dan India. Ketiga negara tersebut dianggap memiliki kemiripan dengan Indonesia dalam aspek perencanaan kota dan desain bangunan pemerintahan.

 

Instruksi Studi Banding: Mencari Model yang Tepat untuk IKN

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (13/2/2025), Dody menyampaikan bahwa Prabowo melihat adanya potensi adaptasi dari desain kompleks yudikatif dan legislatif di tiga negara tersebut. “Pada saat beliau ke sana, kantor-kantor yudikatif dan legislatifnya menurut dia punya karakter yang mirip-mirip dengan di Indonesia. Dari situ, tim nanti akan merekonstruksi gambarnya dan akan disampaikan ke presiden lagi,” jelasnya.

Langkah studi banding ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam memastikan bahwa desain kompleks pemerintahan di IKN tidak hanya fungsional tetapi juga mencerminkan kearifan lokal dan efisiensi dalam pembiayaan pembangunan. Sejalan dengan hal ini, tim desain yang dipimpin oleh Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, akan mengkaji lebih dalam tentang aspek tata letak, keamanan, serta keberlanjutan desain dari kompleks pemerintahan di ketiga negara tersebut.

 

Anggaran Pembangunan IKN: Tambahan Rp8,1 Triliun untuk 2025

Seiring dengan revisi desain, Otorita IKN (OIKN) yang dipimpin oleh Basuki Hadimuljono juga telah menerima tambahan anggaran untuk tahun 2025. Pada Rabu (12/2/2025), pemerintah mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp8,1 triliun guna mempercepat pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, dan sistem pendukungnya.

Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa sebelumnya, Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal OIKN adalah Rp6,395 triliun. Namun, setelah dilakukan efisiensi belanja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pagu alokasi anggaran dikoreksi menjadi Rp5,242 triliun.

Meskipun terjadi pengurangan pada DIPA awal, kebutuhan pembangunan tetap tinggi. Berdasarkan perhitungan pemerintah, kebutuhan anggaran untuk proyek IKN pada 2025 mencapai Rp14,4 triliun. Dengan pengurangan DIPA awal, pemerintah memutuskan untuk mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun guna menutupi kebutuhan yang ada.

 

Revisi Desain: Menyeimbangkan Estetika, Keamanan, dan Efisiensi

Revisi desain kompleks yudikatif dan legislatif ini tidak hanya mempertimbangkan aspek estetika, tetapi juga faktor keamanan, efisiensi penggunaan ruang, serta keberlanjutan lingkungan. Pemerintah menargetkan agar desain yang akan diadaptasi dari studi banding dapat mencerminkan identitas nasional Indonesia sekaligus mengakomodasi kemajuan teknologi dalam pengelolaan pemerintahan.

Turki, Mesir, dan India dipilih sebagai negara tujuan studi banding bukan tanpa alasan. Ketiga negara tersebut memiliki sejarah panjang dalam membangun pusat pemerintahan yang kokoh dan berkelanjutan. Turki, misalnya, dengan pengalaman pembangunan ibu kota barunya, Ankara, menawarkan wawasan tentang desain gedung pemerintahan yang modern tetapi tetap mempertahankan nuansa budaya. Sementara itu, Mesir memiliki kompleks pemerintahan yang monumental dan bersejarah, sedangkan India dikenal dengan sistem tata kota dan struktur institusi pemerintahan yang efisien.

“Revisi ini bukan sekadar mengganti desain, tetapi lebih pada bagaimana kita membangun kompleks pemerintahan yang bisa bertahan hingga puluhan bahkan ratusan tahun ke depan,” ujar Dody.

 

Dampak Revisi Desain terhadap Progres Pembangunan IKN

Meskipun revisi desain ini membawa tantangan tersendiri dalam timeline pembangunan IKN, pemerintah tetap optimis bahwa target penyelesaian tahap awal pembangunan IKN pada 2024–2025 masih dapat terpenuhi. Dalam perencanaan terbaru, proyek IKN diharapkan dapat menjadi pusat pemerintahan yang modern, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

OIKN juga telah menyusun strategi untuk memastikan bahwa revisi desain tidak akan menghambat progres pembangunan secara keseluruhan. “Kami akan menyesuaikan desain dengan tetap mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya. Jadi, revisi ini bukan berarti mundur, tetapi justru memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan visi yang lebih matang,” tambah Basuki.

Sementara itu, Diana Kusumastuti sebagai Ketua Tim Desain IKN mengungkapkan bahwa setelah hasil studi banding selesai, tim akan segera menyusun konsep baru yang akan diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan final sebelum dieksekusi.

 

Respon Publik dan Harapan terhadap Revisi Desain IKN

Langkah pemerintah dalam melakukan revisi desain ini mendapatkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan pakar perencanaan kota. Beberapa pihak mendukung keputusan ini karena dianggap sebagai langkah proaktif dalam membangun ibu kota yang benar-benar terencana dengan baik. Namun, ada juga yang mengkhawatirkan bahwa perubahan desain ini dapat menyebabkan peningkatan anggaran yang tidak terduga.

“Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa revisi desain ini tidak menambah beban fiskal negara secara signifikan,” kata seorang ekonom infrastruktur dari salah satu universitas ternama di Indonesia. “Jika dilakukan dengan cermat, ini bisa menjadi langkah yang positif untuk memastikan IKN memiliki kompleks pemerintahan yang efisien dan tahan lama.”

Di sisi lain, beberapa warga yang tinggal di sekitar wilayah IKN juga berharap agar pembangunan tetap berjalan sesuai dengan rencana awal. “Kami ingin melihat hasil nyata dari pembangunan ini, karena kami sudah lama menantikan perubahan yang dijanjikan oleh pemerintah,” ujar seorang warga dari Penajam Paser Utara, lokasi utama pembangunan IKN.

Revisi desain kompleks yudikatif dan legislatif di IKN merupakan langkah penting dalam memastikan ibu kota baru Indonesia dapat berfungsi dengan optimal dan mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Dengan melakukan studi banding ke tiga negara, pemerintah berharap dapat mengambil inspirasi terbaik untuk diterapkan di IKN.

Tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun yang dialokasikan untuk 2025 juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menyelesaikan pembangunan IKN sesuai dengan visi yang telah dicanangkan. Meskipun ada tantangan dalam proses revisi ini, pemerintah tetap optimis bahwa pembangunan IKN dapat berjalan sesuai target dan menjadi pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan berkelanjutan bagi Indonesia di masa depan.