Pembangunan IKN Harus Berlanjut: Legislator Kaltim Soroti Pemerataan dan Efisiensi Anggaran

  

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi perbincangan hangat setelah pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa proyek ini tidak boleh terhenti, meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran. Menurut Hetifah, pembangunan IKN bukan sekadar pemindahan ibu kota, tetapi juga menjadi kunci dalam upaya pemerataan pembangunan nasional.

 

Pentingnya Pembangunan IKN bagi Pemerataan Ekonomi

Sebagai legislator asal Kalimantan Timur, Hetifah menekankan bahwa proyek IKN merupakan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Menurutnya, selama ini pembangunan di Indonesia terlalu terpusat di Jawa, sementara daerah lain tertinggal dalam aspek infrastruktur, ekonomi, serta akses terhadap layanan publik yang memadai.

"Pembangunan IKN ini bukan hanya tentang memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tetapi juga tentang menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan menggerakkan sektor industri, pendidikan, teknologi, hingga kesehatan," ujar Hetifah dalam keterangannya pada Sabtu (8/2/2025).

Menurut Hetifah, pemindahan ibu kota bukanlah solusi instan untuk pemerataan pembangunan, tetapi merupakan langkah awal yang harus didukung dengan perencanaan matang dan kebijakan yang konsisten. Dengan adanya IKN, diharapkan muncul ekosistem baru yang menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

 

Anggaran Diblokir, Bagaimana Nasib Proyek IKN?

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, mengakui bahwa pihaknya mengalami kendala dalam progres pembangunan IKN akibat pemblokiran anggaran oleh Kemenkeu. Dody bahkan secara bercanda menyebut bahwa realisasi anggaran IKN masih belum ada, sehingga sulit untuk membicarakan progres pembangunan.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kok tanya progres gimana sih, anggarannya nggak ada. Progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri," ujar Dody dalam sesi tanya jawab dengan wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Namun, pernyataan ini tidak menyurutkan semangat para pendukung proyek IKN. Hetifah justru mendorong agar pemerintah memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak menghambat target strategis pembangunan. Menurutnya, meskipun penghematan perlu dilakukan dalam situasi ekonomi yang menuntut efisiensi, pengelolaan dana tetap harus dilakukan dengan transparan dan tepat sasaran.

 

Efisiensi Anggaran Tanpa Mengorbankan Progres Pembangunan

Hetifah menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan dengan cermat agar tidak berdampak negatif terhadap progres pembangunan yang sudah berjalan. Ia mengingatkan bahwa proyek IKN merupakan program jangka panjang yang harus dipastikan keberlanjutannya.

"Efisiensi anggaran ini harus dilakukan dengan cermat dan transparan. Jangan sampai pemangkasan anggaran menghambat target strategis pembangunan di IKN. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan dana tetap efisien tanpa mengorbankan progres pembangunan yang sudah berjalan," tegasnya.

Legislator Golkar itu juga mengajak seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, untuk berkolaborasi dalam mengawasi jalannya pembangunan IKN. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak sangat penting agar proyek ini dapat berjalan sesuai rencana dan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

 

Dampak Positif IKN bagi Kalimantan Timur

Lebih lanjut, Hetifah optimistis bahwa pembangunan IKN akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi Kalimantan Timur dan sekitarnya. Salah satu sektor yang diperkirakan akan berkembang pesat adalah infrastruktur, yang diharapkan akan membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang lebih baik.

"Selain menciptakan lapangan kerja, IKN juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih memadai, serta sektor pendidikan yang lebih maju," ungkap Hetifah.

Sektor teknologi dan industri kreatif juga disebut akan berkembang dengan kehadiran IKN. Dengan konsep kota pintar dan hijau, IKN diharapkan dapat menarik para pelaku industri digital dan startup untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnis mereka di wilayah tersebut.

 

Dukungan dan Pengawalan DPR untuk IKN

Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Timur, Hetifah berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pembangunan IKN. Ia menegaskan bahwa dirinya akan memastikan proyek ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar proyek mercusuar yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

"Sebagai representasi masyarakat Kalimantan Timur di DPR, saya akan terus mengawal kebijakan ini dan memastikan bahwa pembangunan IKN benar-benar membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Pernyataan Hetifah ini juga menjadi pesan bagi pemerintah agar tetap konsisten dalam menjalankan proyek IKN. Meskipun ada tantangan dalam hal anggaran, semangat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan harus tetap menjadi prioritas utama.

Di tengah berbagai tantangan, pembangunan IKN masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari aspek anggaran, kebijakan, hingga dukungan publik. Namun, dengan perencanaan yang matang serta dukungan dari berbagai pihak, proyek ini diyakini akan menjadi momentum penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih merata dan maju.

Hetifah berharap agar pemerintah dapat segera menyelesaikan kendala terkait pemblokiran anggaran dan kembali fokus pada upaya percepatan pembangunan. Ia juga mendorong agar proyek IKN tetap transparan, akuntabel, dan selalu melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya.

"Mari kita bersama-sama mendukung pembangunan IKN agar dapat berjalan sesuai rencana dan menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kerja sama yang baik, saya yakin IKN akan menjadi kota masa depan yang dapat memberikan manfaat besar bagi bangsa ini," pungkasnya.