Optimalisasi Pajak Daerah sebagai Solusi Strategis untuk Mengatasi Banjir di Kalimantan Selatan

  

Banjir Tahunan dan Dampaknya di Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana banjir. Faktor utama yang menyebabkan tingginya potensi banjir di provinsi ini adalah kondisi geografisnya yang didominasi oleh dataran rendah serta curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Selain itu, maraknya aktivitas manusia yang kurang memperhatikan aspek lingkungan, seperti penebangan hutan secara liar, pembukaan lahan yang tidak terkontrol, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, semakin memperburuk kondisi ekosistem di wilayah tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, banjir yang melanda berbagai daerah di Kalimantan Selatan tidak hanya berdampak pada sektor pemukiman, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya sering kali mengalami kerusakan akibat bencana ini. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang tersedia agar dapat mengurangi risiko dan dampak banjir yang terjadi secara rutin.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana banjir adalah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Pajak daerah memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendanaan utama dalam mendukung upaya mitigasi bencana, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir maupun insentif bagi masyarakat dan perusahaan yang berkontribusi dalam pelestarian lingkungan.

 

Pajak Daerah dan Kontribusinya dalam Pendanaan Mitigasi Bencana

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pembangunan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Selatan 2024, terdapat beberapa jenis pajak daerah yang menjadi sumber utama PAD, antara lain:

• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
• Pajak Air Permukaan
• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
• Pajak Rokok

Namun, hingga saat ini, belum terdapat alokasi khusus dalam APBD yang secara eksplisit ditujukan untuk mitigasi bencana banjir. Dana yang terkumpul dari pajak daerah masih lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur umum tanpa adanya prioritas khusus bagi upaya pencegahan bencana. Padahal, dengan tingkat risiko banjir yang tinggi dan dampak ekonomi yang besar, sudah seharusnya pemerintah daerah mengalokasikan persentase tertentu dari penerimaan pajak daerah untuk mendanai program mitigasi bencana.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2021, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengucurkan dana rekonstruksi pasca bencana sebesar Rp66 miliar kepada lima kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang terdampak banjir. Meskipun bantuan ini sangat membantu dalam pemulihan pasca bencana, ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat tidak dapat menjadi solusi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas fiskalnya sendiri melalui optimalisasi pajak daerah agar lebih mandiri dalam menangani bencana.

 

Pajak Lingkungan sebagai Instrumen Rehabilitasi dan Konservasi

Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah pemberlakuan pajak lingkungan sebagai sumber pendapatan daerah yang dialokasikan khusus untuk upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem. Pajak ini dapat dikenakan kepada perusahaan tambang dan industri lainnya yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan.

Kalimantan Selatan memiliki potensi tambang batu bara yang sangat besar, yang di satu sisi memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah tetapi di sisi lain juga menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, seperti degradasi lahan dan pencemaran air. Dengan memberlakukan pajak lingkungan, pemerintah daerah dapat memperoleh tambahan pendapatan yang kemudian dapat dialokasikan untuk program-program konservasi seperti:

• Reboisasi dan penghijauan lahan kritis
• Rehabilitasi lahan pasca tambang
• Revitalisasi daerah aliran sungai (DAS)

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan, seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi atau pelaksanaan program corporate social responsibility (CSR) yang berorientasi pada kelestarian lingkungan.

 

Pajak Berbasis Risiko Bencana (Risk-Based Tax)

Selain pajak lingkungan, pemerintah daerah juga dapat menerapkan pajak berbasis risiko bencana (risk-based tax) sebagai mekanisme untuk mengurangi dampak banjir. Pajak ini dapat diberlakukan dalam bentuk peningkatan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi bangunan yang berada di zona rawan banjir. Pendapatan dari pajak ini nantinya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur mitigasi banjir, seperti pembangunan tanggul, perbaikan sistem drainase, dan pengembangan sistem peringatan dini.

Sebagai langkah kompensasi, pemerintah daerah juga dapat memberikan pengurangan pajak atau insentif bagi pemilik properti yang telah menerapkan langkah-langkah mitigasi mandiri, seperti pembangunan sumur resapan, penggunaan atap hijau, atau sistem drainase berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih terdorong untuk berkontribusi secara aktif dalam upaya pencegahan banjir.

 

Digitalisasi dan Transparansi dalam Pengelolaan Pajak Daerah

Untuk memastikan bahwa optimalisasi pajak daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah daerah perlu menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana pajak. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem perpajakan digital yang memungkinkan masyarakat untuk memantau alokasi dan penggunaan dana pajak secara real-time.

Penerapan sistem digitalisasi perpajakan juga akan meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak serta mengurangi potensi kebocoran anggaran. Dengan data yang lebih akurat dan sistem pengelolaan yang transparan, pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam mendukung upaya mitigasi bencana banjir.

 

Kolaborasi Antar Sektor dalam Mitigasi Banjir

Optimalisasi pajak daerah juga dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:

• Kerja Sama dengan Sektor Swasta
  Menggunakan pendapatan pajak daerah untuk menstimulasi investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur pengendalian banjir melalui skema Public-Private Partnership (PPP).

• Pemberdayaan Masyarakat
  Mengalokasikan sebagian dana dari pajak daerah untuk program edukasi masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan dan langkah-langkah mitigasi bencana.

• Program Insentif bagi Pelaku Usaha dan Warga
  Memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha yang menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan dan warga yang berpartisipasi dalam program penghijauan atau pencegahan banjir.

Pajak daerah memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen utama dalam upaya mitigasi bencana banjir di Kalimantan Selatan. Dengan kebijakan yang tepat, seperti pajak lingkungan, pajak berbasis risiko bencana, serta alokasi dana yang transparan dan terencana, pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskal dalam menghadapi bencana. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan risiko dan dampak bencana banjir dapat dikurangi, serta kualitas hidup masyarakat Kalimantan Selatan dapat meningkat secara keseluruhan.