Nasib Proyek Tiga Investor Besar di IKN Setelah Pemangkasan Anggaran

  

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus menjadi sorotan, terutama setelah pemangkasan anggaran APBN 2025 yang sempat menimbulkan tanda tanya bagi sejumlah investor. Meskipun terjadi perubahan pada alokasi Dana Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk IKN, tiga investor besar, yaitu Ciputra Development, Hermina, dan Mayapada, tetap menunjukkan komitmen mereka terhadap proyek di ibu kota baru Indonesia ini.

 

Pemangkasan Anggaran IKN 2025 dan Dampaknya

Dalam Rapat Terbatas (Ratas) pada 21 Januari 2025 dan 3 Februari 2025, pemerintah mengonfirmasi bahwa anggaran IKN sebesar Rp 48,8 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan tahap kedua yang berlangsung pada periode 2025-2029. Namun, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pemangkasan anggaran DIPA IKN dari Rp 6,3 triliun menjadi Rp 5,2 triliun, berkurang sebesar Rp 1,15 triliun. Hal ini menimbulkan spekulasi tentang kelangsungan beberapa proyek swasta yang bekerja sama dengan pemerintah.

Namun, tak lama setelah pemangkasan ini diumumkan, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun untuk mendukung pembangunan ibu kota baru tersebut. Dengan adanya tambahan dana ini, pemerintah berharap proyek-proyek strategis tetap berjalan sesuai rencana.

 

Ciputra Development: Tetap Lanjut dengan Skema KPBU

Salah satu pengembang properti ternama di Indonesia, PT Ciputra Development Tbk (CTRA), menegaskan bahwa proyek mereka di IKN tetap berjalan sesuai rencana. Perusahaan ini mengembangkan 10 tower apartemen untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta 20 rumah tapak bagi pejabat eselon 1. Proyek tersebut berada di zona 1C (bagian selatan) dan 1B (bagian tengah) kawasan IKN.

Direktur CTRA, Harun Hajadi, mengungkapkan bahwa proyek ini menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sehingga bergantung pada regulasi dan arahan dari Otorita IKN. Meskipun ada pemangkasan anggaran, ia menegaskan bahwa perusahaannya belum menerima pemberitahuan tentang adanya penundaan atau perubahan rencana.

"Sampai saat ini kami tidak mendapatkan pemberitahuan adanya penundaan ataupun lainnya, proses masih berjalan seperti biasa," ujar Harun.

Namun demikian, ia juga mengakui bahwa belum ada kepastian mengenai kapan ground breaking proyek akan dilakukan. Menurutnya, semua keputusan masih berada di tangan OIKN karena proyek ini bukan murni investasi komersial, melainkan bagian dari KPBU.

 

Rumah Sakit Hermina: Tetap Optimis Meskipun Ada Tantangan

Sementara itu, PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL), yang mengelola jaringan rumah sakit Hermina, juga memastikan bahwa proyek mereka di IKN tetap berjalan meskipun terjadi pemblokiran anggaran APBN 2025 untuk IKN. Direktur Utama HEAL, Hasmoro, menyatakan bahwa pihaknya tetap optimis dalam menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Hermina Nusantara di ibu kota baru ini.

 

"Jalan terus dengan optimis," kata Hasmoro.

Rumah Sakit Hermina Nusantara tahap pertama direncanakan memiliki kapasitas 100 tempat tidur dan diharapkan dapat selesai dalam tahun ini. Pada tahap berikutnya, kapasitas rumah sakit akan ditingkatkan menjadi 200 tempat tidur.

Rumah sakit ini dibangun di atas lahan seluas 20.700 meter persegi dengan total luas bangunan mencapai 28.210 meter persegi. Investasi yang dikucurkan untuk pembangunan rumah sakit ini mencapai Rp 650 miliar. Meskipun kondisi ekonomi dan regulasi dapat berubah, Hasmoro menegaskan bahwa perusahaan akan tetap mengikuti perkembangan situasi dan menyesuaikan rencana mereka sesuai kebutuhan.

 

Mayapada Hospital Nusantara: Beroperasi Sepenuhnya

Investor besar lainnya, Grup Mayapada, melalui anak usahanya PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ), juga tetap menjalankan proyek rumah sakit di IKN. Mayapada Hospital Nusantara telah beroperasi penuh dan menjadi rumah sakit kedua yang berdiri di ibu kota baru ini. Pendiri Grup Mayapada, Dato' Sri Tahir, mengonfirmasi bahwa proyek rumah sakitnya berjalan normal tanpa hambatan.

 

"Singkat [saja], RS tetap jalan seperti normalnya," ujar Tahir.

Ia juga menjelaskan bahwa rumah sakit tersebut sudah beroperasi secara penuh dan saat ini fokusnya adalah memberikan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat di IKN serta wilayah Kalimantan pada umumnya. Meski demikian, Tahir tidak menargetkan kapan rumah sakit tersebut akan mulai menghasilkan keuntungan.

 

"Sudah full operasi, kalau keuntungan memang investasi di RS ada waktunya," tambahnya.

Corporate Secretary SRAJ, Arie Farisandi, menegaskan bahwa Grup Mayapada tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan di IKN, tetapi juga berupaya menjangkau masyarakat di seluruh Kalimantan. Ia memastikan bahwa hingga saat ini pemblokiran anggaran pemerintah tidak berdampak signifikan terhadap operasional rumah sakit mereka.

"Namun ke depannya tentunya kami selalu mencermati perkembangan situasi sehingga kami bisa menyesuaikannya dengan rencana-rencana Perseroan," jelas Arie.

Meskipun pemangkasan anggaran dan dinamika politik dapat mempengaruhi eksekusi proyek, ketiga investor besar ini tetap optimis dalam melanjutkan investasi mereka di IKN. Pemerintah pun terus mencari solusi agar proyek strategis tetap berjalan sesuai rencana.

Keberlanjutan proyek IKN akan sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk dukungan regulasi, ketersediaan infrastruktur, serta kestabilan ekonomi nasional. Dengan adanya komitmen dari sektor swasta, IKN masih memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kota yang modern dan berkelanjutan seperti yang direncanakan sejak awal.

Sementara itu, para pemangku kepentingan baik dari pemerintah maupun investor swasta diharapkan tetap menjaga komunikasi dan koordinasi yang erat demi memastikan bahwa pembangunan ibu kota baru ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.