Misteri Tambang Kaltim: Kekayaan yang Tak Sepenuhnya Dimiliki Rakyat Benua Etam

 

Balikpapan, Indonesia – Di tengah usulan kontroversial yang mengemuka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada kampus, pertanyaan mendasar yang mengemuka adalah: sebenarnya, tambang di Kalimantan Timur (Kaltim) ini untuk siapa? Sebuah pertanyaan yang bukan sekadar retorika, melainkan refleksi dari kondisi nyata yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Kaltim merupakan salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Setiap hari, ratusan ponton melintasi Sungai Mahakam, mengangkut berton-ton emas hitam ke berbagai penjuru, baik domestik maupun internasional. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kaltim menyumbang produksi batu bara nasional dengan angka fantastis, mencapai 800 juta ton per tahun. Dalam dua dekade terakhir, total produksi mencapai sekitar 3,66 miliar ton, dengan nilai estimasi mencapai Rp 3.747 triliun. Meski angka ini begitu besar, banyak pihak mempertanyakan, seberapa besar manfaatnya bagi rakyat setempat?

 

Kampus dan Tambang: Usulan Kontroversial DPR

DPR tengah menggagas ide agar perguruan tinggi dapat mengelola pertambangan. Usulan ini menuai beragam tanggapan, terutama dari kalangan akademisi dan masyarakat yang menyoroti potensi dampak serta manfaat kebijakan ini. Jika ide ini direalisasikan, kampus mana yang berhak mengelola tambang? Apakah kampus yang berlokasi di daerah tambang, seperti Kaltim, akan mendapatkan hak istimewa? Atau justru kampus di luar Kaltim yang akan memperoleh akses lebih besar?

Pertanyaan ini bukan tanpa dasar. Selama ini, pengelolaan tambang di Kaltim lebih banyak dikuasai oleh perusahaan dari luar provinsi. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan, karena hasil kekayaan alam tersebut lebih banyak mengalir keluar dibanding kembali kepada masyarakat lokal.

 

Paradoks Kekayaan Alam dan Kesejahteraan Masyarakat Kaltim

Realitas di Kaltim mencerminkan paradoks yang mencolok. Di satu sisi, wilayah ini adalah salah satu daerah terkaya di Indonesia dalam hal sumber daya alam, tetapi di sisi lain, kesejahteraan masyarakatnya belum mencerminkan potensi besar tersebut. Sumber daya alam seperti batu bara, minyak, dan kayu terus dieksploitasi, namun distribusi manfaatnya dinilai tidak seimbang.

Banyak perusahaan tambang di Kaltim yang dianggap kurang peduli terhadap pendidikan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Hanya segelintir perusahaan yang benar-benar memberikan kontribusi nyata, salah satunya adalah Bayan Resources. Perusahaan ini diketahui telah menyalurkan beasiswa bernilai miliaran rupiah kepada pelajar Kaltim, baik melalui universitas lokal seperti Universitas Balikpapan maupun universitas di Pulau Jawa. Mereka juga memberikan hibah kepada beberapa perguruan tinggi sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Namun, upaya seperti ini masih jauh dari cukup untuk menutup ketimpangan yang ada.

 

Peluang dan Tantangan Jika Kampus Diberi Hak Kelola Tambang

Jika kampus benar-benar diberikan izin untuk mengelola tambang, pertanyaan berikutnya adalah: apakah kampus memiliki kapasitas dan sumber daya untuk mengelolanya? Dunia akademik tentu memiliki keunggulan dalam hal riset dan inovasi, tetapi pengelolaan tambang adalah persoalan yang sangat kompleks.

Selain itu, perlu dipertimbangkan apakah kampus hanya akan dijadikan alat bagi pihak lain yang berkepentingan, atau benar-benar diberikan kewenangan penuh untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Jika kampus di Kaltim memiliki kesempatan ini, maka seharusnya manfaatnya lebih besar dirasakan oleh masyarakat setempat.

Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius:

• Transparansi dan Akuntabilitas: Apakah pengelolaan oleh kampus akan lebih transparan dibanding perusahaan tambang konvensional?
• Dampak Lingkungan: Bagaimana kampus akan memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak merusak lingkungan?
• Keberlanjutan: Apakah model ini akan memberikan manfaat jangka panjang atau hanya mengulang pola eksploitasi yang sudah terjadi sebelumnya?

 

Alternatif: Kolaborasi Kampus dengan Perusahaan Tambang

Alih-alih memberikan izin langsung kepada kampus untuk mengelola tambang, ada alternatif lain yang mungkin lebih realistis dan berkelanjutan, yaitu memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dengan perusahaan tambang yang sudah ada. Saat ini, beberapa perusahaan memang telah membuka peluang bagi mahasiswa untuk magang, menerima lulusan sebagai tenaga kerja, serta melibatkan dosen dalam riset dan konsultasi. Namun, jumlahnya masih sangat terbatas.

Jika model ini diperluas dan diwajibkan bagi semua perusahaan tambang di Kaltim, manfaat bagi dunia akademik bisa lebih maksimal. Kampus bisa berperan dalam mengembangkan teknologi pertambangan yang lebih ramah lingkungan, mengawasi proses ekstraksi agar lebih berkelanjutan, serta melakukan riset untuk mencari energi alternatif yang bisa mengurangi ketergantungan terhadap batu bara.

 

Perlunya Audit dan Evaluasi Pembagian Hasil Tambang

Sebelum terburu-buru memberikan izin kepada kampus untuk mengelola tambang, ada baiknya dilakukan audit menyeluruh terhadap skema pembagian hasil tambang yang selama ini berlaku di Indonesia. Siapa saja pihak yang sebenarnya mendapatkan keuntungan terbesar dari industri pertambangan? Seberapa besar bagian yang benar-benar kembali kepada negara dan masyarakat? Seberapa banyak yang justru mengalir ke pihak-pihak tertentu tanpa memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah tambang?

Jika kampus ingin terlibat, mereka juga bisa berperan dalam melakukan evaluasi dan penelitian terkait pembagian hasil ini. Dengan begitu, kebijakan yang diambil di masa depan bisa lebih adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya segelintir elite ekonomi dan politik.

 

Jangan Abaikan Reklamasi dan Energi Terbarukan

Selain masalah pengelolaan tambang, ada isu lain yang tak kalah penting, yaitu reklamasi lahan bekas tambang. Sejauh ini, masih banyak perusahaan yang belum memenuhi kewajiban mereka untuk memperbaiki lahan yang telah dieksploitasi. Akibatnya, banyak lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka, menciptakan bahaya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Jika kampus benar-benar ingin terlibat dalam industri tambang, mereka harus memastikan bahwa aspek reklamasi dan keberlanjutan tidak diabaikan. Lebih dari itu, perguruan tinggi juga harus berperan aktif dalam mengembangkan energi terbarukan. Cadangan batu bara Kaltim diperkirakan masih bisa bertahan sekitar 20 tahun ke depan, tetapi apa yang terjadi setelah itu? Indonesia tidak bisa selamanya bergantung pada energi fosil.

Oleh karena itu, kampus perlu mulai fokus pada riset dan inovasi di bidang energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi. Dengan begitu, ketika cadangan batu bara habis, Kaltim tidak akan kehilangan sumber daya ekonominya secara tiba-tiba.

 

Kelola dengan Bijak, Jangan Serakah

Diskusi mengenai siapa yang seharusnya mengelola tambang di Kaltim tidak bisa hanya dilihat dari perspektif ekonomi semata. Ada aspek keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan yang harus dipertimbangkan. Jika kampus memang diberikan izin untuk mengelola tambang, maka harus ada mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa tujuan utamanya adalah untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar membuka peluang bagi segelintir pihak untuk memperkaya diri.

Yang lebih penting, jangan sampai kebijakan ini justru memperburuk kondisi lingkungan dan menambah daftar panjang eksploitasi sumber daya alam yang tidak berpihak kepada masyarakat setempat. Jika kita tidak bijak dalam mengelola kekayaan alam ini, maka generasi mendatang hanya akan mewarisi lahan yang gersang tanpa ada kepastian ekonomi.

Sebagai bangsa, kita harus berpikir jangka panjang. Jangan hanya tergoda oleh keuntungan sesaat, tetapi abaikan keberlanjutan hidup anak cucu kita di masa depan.