Menelisik Kebijakan Tanah Gratis untuk Kedutaan di IKN: Prinsip Resiprokal dan Strategi Diplomasi Indonesia

  

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, baru-baru ini meluruskan pernyataan yang sempat menjadi perbincangan publik terkait kebijakan pemberian lahan gratis kepada negara-negara sahabat. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak serta-merta memberikan tanah secara cuma-cuma, melainkan didasarkan pada prinsip resiprokal atau timbal balik antarnegara.

 

Tanah Gratis untuk Kedutaan, Bukan untuk Investor

Dalam pernyataannya, Basuki menegaskan bahwa pemberian tanah hanya berlaku bagi negara yang ingin membangun kedutaan besar di IKN sebelum tahun 2028. Ini merupakan langkah strategis untuk mendorong kehadiran perwakilan diplomatik di ibu kota baru Indonesia, sejalan dengan percepatan pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur.

"Bukan tanah gratis, nggak. Itu ada prinsip resiprokal. Itu untuk duta besar, kedutaan. Kalau ada yang mau membangun sebelum tahun 2028, saya mau mengusulkan kepada Pak Presiden," ujar Basuki di Jakarta Pusat, Jumat lalu.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak berlaku bagi investor maupun pengusaha yang ingin membuka usaha di IKN. Sehingga, spekulasi bahwa lahan di ibu kota baru diberikan secara cuma-cuma kepada pihak swasta bisa ditepis.

 

Dasar Diplomasi: Prinsip Resiprokal dalam Hubungan Luar Negeri

Prinsip resiprokal yang dimaksud Basuki adalah kebijakan yang sudah lazim dalam hubungan diplomatik antarnegara. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menetapkan aturan bahwa pemberian tanah untuk pembangunan kedutaan bisa dilakukan jika negara penerima juga menerapkan kebijakan serupa kepada Indonesia.

"Di Kemlu ada aturannya. Kalau resiprokal, kalau kita di sana dikasih, di sini bisa dikasih. Tidak serta-merta," jelas Basuki.

Dengan kata lain, negara-negara yang memberikan lahan untuk kantor kedutaan Indonesia di wilayah mereka dapat menerima perlakuan serupa di IKN. Hal ini bukan hanya menjadi bagian dari etika diplomatik global, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan berbagai negara sahabat.

 

Strategi Mempercepat Pembangunan IKN

Usulan pemberian fasilitas lahan gratis bagi kedutaan besar juga merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pembangunan IKN. Dengan memberikan insentif berupa lahan bagi perwakilan diplomatik, Indonesia berharap dapat segera menarik kehadiran negara-negara lain di ibu kota baru sebelum 2028.

Menurut Basuki, usulan ini bertujuan untuk menarik minat negara-negara sahabat agar segera membangun kantor kedutaan mereka di IKN. Ia pun menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo.

"Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat," kata Basuki dalam keterangannya.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan ekosistem diplomatik di IKN bisa segera terbentuk, sekaligus menegaskan kesiapan Indonesia dalam menjalankan pemerintahan dari ibu kota baru.

 

Implikasi Kebijakan bagi Investasi dan Pembangunan IKN

Meski kebijakan ini secara spesifik ditujukan untuk kedutaan besar, banyak pihak yang melihatnya sebagai langkah awal bagi masuknya lebih banyak entitas asing ke IKN. Kehadiran kedutaan dapat menjadi faktor penarik bagi investor asing, mengingat keberadaan perwakilan diplomatik biasanya beriringan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan bisnis.

Namun, pemerintah tetap menegaskan bahwa lahan bagi investor tetap harus melalui mekanisme resmi, seperti pembelian atau sewa dalam skema investasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemberian tanah gratis ini bukanlah indikasi bahwa pemerintah akan memberikan insentif serupa bagi sektor bisnis.

Dari sisi kebijakan publik, keputusan ini juga mencerminkan bagaimana Indonesia berupaya menarik perhatian dunia terhadap proyek pembangunan IKN. Dengan mendorong kehadiran kedutaan besar sejak dini, Indonesia tidak hanya memastikan pengakuan internasional terhadap IKN, tetapi juga membangun hubungan bilateral yang lebih erat dengan negara-negara sahabat.

Meskipun kebijakan ini dinilai strategis, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

• Kesiapan Infrastruktur: Sebelum kedutaan besar didirikan, IKN harus memastikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti listrik, air, dan akses transportasi yang memadai.

• Minat Negara Sahabat: Tidak semua negara mungkin tertarik untuk segera membangun kantor kedutaan di IKN. Diperlukan strategi komunikasi yang lebih agresif untuk meyakinkan mereka.

• Persepsi Publik: Sebagian masyarakat mungkin melihat kebijakan ini sebagai ketimpangan, mengingat masih banyak persoalan domestik yang perlu ditangani, terutama dalam hal distribusi lahan untuk kepentingan rakyat.

Namun, dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang baik, kebijakan ini bisa menjadi salah satu langkah kunci dalam memastikan IKN menjadi pusat pemerintahan yang modern dan diakui secara global.

Pernyataan Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pemberian lahan gratis di IKN bukan dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan prinsip resiprokal dalam diplomasi internasional. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat kehadiran perwakilan negara asing di ibu kota baru.

Dengan kebijakan yang tepat dan koordinasi antarinstansi yang baik, Indonesia berpeluang besar untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan modern yang tidak hanya menarik perhatian dalam negeri, tetapi juga di kancah internasional. Kehadiran kedutaan besar di IKN akan menjadi bukti nyata bahwa ibu kota baru ini siap menjadi pusat diplomasi, pemerintahan, dan investasi di masa depan.