Menegakkan Keadilan Pajak: Seruan Gubernur Kalteng kepada Pengusaha untuk Berkontribusi kepada Daerah

 

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran, mengungkapkan keprihatinannya terhadap sejumlah pengusaha yang mencari keuntungan di wilayahnya tetapi justru membayar pajak kendaraan ke provinsi lain. Dalam pernyataan tegas yang disampaikan pada Kamis (30/1/2025), Sugianto menekankan pentingnya kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Fenomena Pengusaha Enggan Gunakan Plat KH

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kendaraan roda empat yang digunakan oleh pengusaha di Kalteng ternyata menggunakan pelat nomor dari provinsi lain. Padahal, kendaraan-kendaraan tersebut dioperasikan di wilayah Kalteng dan dimanfaatkan untuk menjalankan bisnis serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Gubernur Sugianto menilai bahwa praktik ini mengurangi potensi penerimaan pajak daerah yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan.

“Kalau beli mobil harus pakai pelat KH, supaya pajaknya dibayarkan untuk Kalteng. Kita mencari nafkah di sini, mengembangkan usaha di sini, masak pajaknya malah dibayarkan ke daerah lain? Ini pengusaha-pengusaha yang melakukan ini,” ungkapnya dengan nada tegas.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Dengan pajak ini, pemerintah daerah dapat membiayai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Namun, jika pajak tersebut justru mengalir ke provinsi lain, Kalteng akan kehilangan potensi pendapatan yang besar.

Dampak terhadap Pembangunan Daerah

Gubernur menekankan bahwa pemerintahannya telah menyiapkan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antara program-program tersebut adalah kuliah gratis bagi mahasiswa Kalteng, fasilitas kesehatan yang lebih baik, pembangunan universitas, perbaikan jalan, serta rumah sakit berkualitas.

“Semua ini butuh anggaran yang besar. Kita ingin meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalteng, tapi bagaimana bisa berjalan maksimal jika para pengusaha yang menikmati fasilitas di sini justru membayar pajak ke provinsi lain? Bayangkan jika semua pajak kendaraan mereka masuk ke kas daerah, tentu akan banyak program yang bisa kita percepat realisasinya,” ujar Sugianto.

Menyerukan Rasa Hormat terhadap Daerah

Lebih lanjut, gubernur meminta agar pengusaha yang menjalankan bisnis di Kalteng menunjukkan penghormatan terhadap daerah yang telah memberikan mereka peluang usaha. Menurutnya, tidak adil jika seseorang memanfaatkan sumber daya dan peluang ekonomi yang ada di satu wilayah, tetapi enggan memberikan kontribusi balik melalui pajak.

“Mereka menjalankan usaha di sini, bisnis mereka berkembang di Kalteng, seharusnya mereka juga memberikan kontribusi nyata dengan membayar pajak di sini. Ini bukan sekadar masalah aturan, tetapi juga tentang menghormati daerah yang telah menjadi tempat mereka mencari makan,” kata Sugianto.

Menurutnya, pembayaran pajak kendaraan di luar daerah bukan sekadar praktik menghindari kewajiban, tetapi juga mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap perkembangan ekonomi Kalteng.

Pajak sebagai Pilar Pembangunan

Pajak daerah, khususnya dari kendaraan bermotor, merupakan komponen penting dalam pendanaan program-program pemerintah. Pendapatan dari pajak kendaraan bisa digunakan untuk membangun dan memelihara jalan raya, memperbaiki transportasi publik, serta meningkatkan kualitas layanan pemerintahan kepada masyarakat.

Gubernur menegaskan bahwa jika semua kendaraan yang beroperasi di Kalteng menggunakan pelat KH dan membayar pajak di daerah tersebut, maka PAD akan meningkat secara signifikan. Hal ini akan mempercepat realisasi berbagai program pembangunan yang telah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jika pengusaha memiliki kesadaran penuh akan kewajiban pajak mereka, maka kita bisa membangun lebih banyak jalan, rumah sakit yang lebih modern, serta meningkatkan kualitas pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada dana pusat,” tambahnya.

Langkah Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Ini

Untuk mengatasi persoalan ini, Pemerintah Provinsi Kalteng berencana melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain:

1. Sosialisasi dan Edukasi Pemerintah akan meningkatkan sosialisasi kepada pengusaha dan masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan di daerah tempat kendaraan tersebut digunakan. Kampanye ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi pengusaha, kepolisian, serta dinas pajak daerah.
2. Pemberian Insentif Salah satu strategi yang sedang dipertimbangkan adalah pemberian insentif bagi wajib pajak yang membayar pajak kendaraannya di Kalteng, seperti diskon pajak atau layanan prioritas dalam administrasi kendaraan.
3. Penegakan Aturan Pemerintah juga berencana bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan razia terhadap kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di Kalteng dalam jangka waktu lama. Jika terbukti menghindari pajak daerah, maka pemilik kendaraan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Kerja Sama dengan Dealer Kendaraan Pemprov akan bekerja sama dengan dealer kendaraan di Kalteng agar mereka mendorong pelanggan untuk langsung mendaftarkan kendaraan dengan pelat KH saat membeli mobil baru.

Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan dari para pengusaha, diharapkan PAD Kalteng dapat meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Ini akan berdampak langsung pada percepatan pembangunan di berbagai sektor yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

“Pembangunan daerah tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kontribusi dari semua pihak, termasuk para pengusaha yang telah mendapatkan manfaat dari sumber daya di Kalteng. Jika mereka benar-benar peduli terhadap kemajuan daerah ini, maka membayar pajak kendaraan di sini seharusnya menjadi hal yang wajar,” tutup Sugianto.

Seruan Gubernur Sugianto Sabran bukan hanya tentang pajak kendaraan, tetapi juga tentang tanggung jawab dan kepedulian terhadap daerah. Pengusaha yang berbisnis di Kalteng diharapkan memiliki rasa memiliki dan turut serta dalam membangun daerah dengan membayar pajak secara adil dan benar. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka Kalimantan Tengah akan semakin maju dan sejahtera dengan pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakatnya.