Mahasiswa Pontianak Gelar Demonstrasi Besar-besaran, Tolak Efisiensi Anggaran yang Rugikan Rakyat

  

Foto : Kalbar Online

Pontianak – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Pontianak turun ke jalan dalam aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (20/2). Mereka bergabung dalam aliansi masyarakat sipil untuk menyampaikan tiga tuntutan utama yang dinilai krusial bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

Dalam aksi ini, mahasiswa dengan tegas menolak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Mereka menilai kebijakan ini justru berdampak negatif terhadap sektor-sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial. Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah untuk segera melakukan mitigasi bencana serta menghentikan segala bentuk perusakan lingkungan yang semakin masif di Kalimantan Barat.

 

Mahasiswa: Efisiensi Anggaran Jangan Rugikan Rakyat!

Koordinator aksi, Muhammad Najmi Ramadhan, menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini tidak hanya menyulitkan masyarakat, tetapi juga berpotensi melemahkan berbagai program pembangunan di daerah. Ia menegaskan bahwa mahasiswa dan masyarakat menolak kebijakan ini jika implementasinya tidak adil dan hanya menekan sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat.

“Hari ini kami benar-benar menolak efisiensi anggaran karena hal ini benar-benar merugikan masyarakat kita. Dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial,” ujar Najmi dengan penuh semangat usai menyerahkan tuntutan kepada perwakilan DPRD Kalbar.

Lebih lanjut, Najmi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya berlaku pada sektor pelayanan publik, tetapi juga menyentuh sektor pejabat publik.

“Kalau memang harus ada efisiensi, maka seharusnya juga diterapkan pada anggaran untuk pejabat publik. Jangan hanya rakyat yang dikorbankan,” tambahnya dengan nada tegas.

Selain menyoroti isu efisiensi anggaran, mahasiswa juga menyoroti persoalan bencana alam yang kerap melanda Kalimantan Barat. Isu banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian utama, mengingat dampaknya yang luas terhadap masyarakat dan ekosistem di daerah ini.

“Kami tidak ingin masyarakat Kalimantan Barat terus-menerus menjadi korban bencana alam. Pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat mengurangi dampak bencana yang merugikan masyarakat kami,” ujar Najmi.

Mahasiswa menuntut pemerintah daerah untuk lebih serius dalam menangani bencana yang terjadi setiap tahunnya. Mereka meminta agar ada kebijakan konkret yang mengedepankan pencegahan dan mitigasi daripada hanya tindakan reaktif saat bencana sudah terjadi. Selain itu, mereka juga menuntut penghentian segala bentuk perusakan lingkungan yang semakin marak, termasuk pembalakan liar dan pembukaan lahan tanpa kontrol yang menyebabkan deforestasi.

 

Dewan DPRD Menyambut Aspirasi Mahasiswa

Aksi demonstrasi ini mendapat tanggapan dari tiga anggota DPRD Kalimantan Barat yang berasal dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mereka menyatakan apresiasi terhadap keberanian mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.

Zulfydar Zaidar Mochtar dari Fraksi PAN menegaskan bahwa mahasiswa adalah agen perubahan yang harus didengar oleh pemerintah.

“Kami akan menyampaikan hasil ini kepada pimpinan dan Ketua DPRD, dan berharap Ketua akan merilis resmi hasil yang kami terima dari para mahasiswa,” ungkap Zulfydar.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad, juga menyoroti bahwa efisiensi anggaran yang berdampak pada infrastruktur dan pendidikan adalah hal yang patut diperhatikan. Ia berjanji akan membawa aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi.

“Kami menerima aspirasi mahasiswa untuk menjaga agar anggaran infrastruktur dan pendidikan tidak terpotong. Kami akan teruskan ke tingkat lebih tinggi,” jelasnya.

Senada dengan dua anggota dewan lainnya, Fraksi PKB yang diwakili oleh Mulyadi Tawik juga menyatakan dukungannya terhadap tuntutan mahasiswa. Ia menilai bahwa perbaikan infrastruktur dan layanan kesehatan memang menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Kalimantan Barat.

“Kami berharap tuntutan mahasiswa bisa masuk ke dalam perbaikan-perbaikan kebijakan yang ada. Kami harus bersabar, karena perubahan ini membutuhkan waktu,” tuturnya.

Mulyadi menambahkan bahwa isu efisiensi anggaran yang diprotes oleh mahasiswa tidak hanya terjadi di Kalimantan Barat, tetapi juga hampir di seluruh Indonesia. Namun, menurutnya, efisiensi anggaran harus dilakukan dengan tepat sasaran agar tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar.

“Efisiensi anggaran memang perlu dilakukan, tetapi harus tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar,” tegasnya.

Aksi mahasiswa ini berlangsung dengan damai dan tertib. Ratusan mahasiswa berkumpul dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Mereka juga menggelar orasi secara bergantian untuk menyampaikan berbagai keluhan masyarakat terkait kebijakan pemerintah yang dianggap kurang berpihak pada rakyat kecil.

Tidak hanya mahasiswa, sejumlah elemen masyarakat sipil juga turut serta dalam aksi ini. Mereka menyatakan dukungan terhadap tuntutan mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan infrastruktur di Kalimantan Barat.

“Kami sangat mendukung perjuangan mahasiswa karena mereka memperjuangkan hak-hak kita semua. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh dikorbankan demi alasan efisiensi anggaran,” ujar salah satu peserta aksi yang berasal dari komunitas pemerhati kebijakan publik di Pontianak.

Demonstrasi ini bukanlah akhir dari perjuangan mahasiswa di Kalimantan Barat. Mereka berjanji akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa tuntutan yang mereka sampaikan benar-benar didengar dan diimplementasikan.

“Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan mengenai tuntutan kami. Kami akan terus bergerak dan mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah,” tegas Najmi di akhir aksi.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran mahasiswa dan masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam proses kebijakan, aksi demonstrasi ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana suara rakyat dapat disampaikan secara kolektif kepada para pemangku kebijakan. Kini, tinggal menunggu respons dari pemerintah dan langkah konkret yang akan diambil untuk menjawab tuntutan tersebut.