Foto : Suara Pontianak

Pontianak – Aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kalimantan Barat di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis (20/2) menjadi ajang perdebatan sengit antara mahasiswa dan perwakilan anggota dewan. Unjuk rasa ini tidak hanya menyuarakan aspirasi lokal, tetapi juga mengkritisi kebijakan nasional yang dinilai memberatkan masyarakat.

Sekitar 350 demonstran dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat memenuhi halaman kantor DPRD Kalbar sejak pagi hari. Mereka membawa spanduk, poster, serta menyampaikan orasi terkait berbagai permasalahan yang mereka anggap mendesak. Dari kelangkaan gas hingga kebijakan efisiensi anggaran untuk program makan bergizi gratis, mahasiswa menyuarakan berbagai isu yang mereka anggap perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

 

Mahasiswa Soroti Isu Nasional dan Lokal

Dalam orasi mereka, mahasiswa menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat kecil. Program makan bergizi gratis, yang awalnya dijanjikan sebagai solusi atas ketimpangan gizi di berbagai daerah, dinilai mengalami hambatan akibat pengurangan anggaran yang tidak transparan.

Muhammad Najmi Ramadhan, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tanjungpura (Untan), menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal isu ini hingga mendapat jawaban konkret dari pemerintah.

“Kami ingin melihat transparansi dalam setiap kebijakan. Jika anggaran dipangkas, kami ingin tahu ke mana dialihkan. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya menyejahterakan rakyat justru menjadi beban bagi masyarakat,” ujar Najmi dengan suara lantang di hadapan massa aksi.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti bencana yang kerap melanda Kalimantan Barat, seperti banjir dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla). Mereka menuntut tindakan nyata dari pemerintah daerah dalam menangani bencana yang terus berulang setiap tahun.

“Setiap tahun, kita selalu mendengar pemerintah berjanji menangani banjir dan karhutla, tetapi kenyataannya masih sama. Apakah harus menunggu korban lebih banyak lagi baru ada tindakan?” ujar seorang orator dari atas mobil komando.

 

Dialog dengan DPRD: Saling Adu Argumen

Setelah beberapa jam melakukan aksi unjuk rasa, perwakilan mahasiswa akhirnya diterima dalam dialog terbuka dengan anggota DPRD Kalimantan Barat. Diskusi ini berlangsung cukup panas, dengan mahasiswa yang terus menekan anggota dewan agar memberikan solusi konkret.

Mulyadi Tawik dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan bahwa kebijakan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari strategi Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam memperbaiki sistem pemerintahan.

“Kita harus bersabar dulu, ini baru beberapa bulan Pak Prabowo memimpin. Kebijakan yang sekarang diterapkan adalah bagian dari perbaikan struktural jangka panjang,” ujar Mulyadi.

Namun, pernyataan ini langsung mendapat reaksi dari mahasiswa yang merasa bahwa alasan ‘bersabar’ bukanlah jawaban atas berbagai permasalahan yang mereka suarakan.

“Jika kami diminta bersabar, lalu kapan ada tindakan nyata? Apakah masyarakat harus menanggung semua dampaknya tanpa kepastian?” sergah salah satu perwakilan mahasiswa yang hadir dalam dialog tersebut.

Zulfydar Zaidar dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mencoba meredam ketegangan dengan mengapresiasi semangat mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik. Ia menekankan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga transparansi pemerintahan.

“Kami cuma punya mata dua, telinga dua, tapi dengan penguatan dari adik-adik mahasiswa, kami bisa lebih memahami persoalan yang terjadi di lapangan. Kalian adalah kekuatan bagi perubahan,” ujar Zulfydar.

 

Aksi Berlanjut: Mahasiswa Tak Akan Diam

Meski dialog telah dilakukan, mahasiswa menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti hanya pada diskusi. Ketua BEM Untan, Najmi Ramadhan, memastikan bahwa mereka akan terus mengawal perkembangan kebijakan yang mereka kritisi hingga ada solusi konkret.

“Kami akan turun ke jalan lagi jika tuntutan kami tidak mendapat respons yang nyata. Ini bukan sekadar wacana, ini adalah perjuangan demi masyarakat,” tegas Najmi.

Aksi unjuk rasa ini membuktikan bahwa mahasiswa dan masyarakat Kalbar tetap kritis dalam mengawal kebijakan pemerintah. Dengan dialog yang telah terjalin, diharapkan ada langkah nyata dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Barat. Namun, apakah suara mahasiswa akan benar-benar didengar atau hanya akan menjadi bagian dari retorika politik semata? Waktu yang akan menjawab.

 

Mahasiswa Gelar Aksi di DPRD Kalbar, Tuntut Pemerintah Batalkan Pemotongan Anggaran

Pontianak – Ratusan mahasiswa yang tergabung dengan elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kalimantan Barat pada Kamis (20/2/2025) sore. Mereka menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, khususnya yang berdampak pada sektor infrastruktur dan pendidikan.

Dalam aksi yang berlangsung damai tersebut, mahasiswa menolak pemangkasan anggaran yang dinilai akan memperburuk kondisi fasilitas publik di Kalbar. Mereka menyerukan agar DPRD berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah pusat.

Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi PAN, Zulfydar Zaidar, menegaskan bahwa pihaknya menghargai semangat mahasiswa sebagai agen perubahan.

"Kami menyambut baik aspirasi yang disampaikan dan akan meneruskannya kepada pimpinan DPRD. Nantinya, fraksi-fraksi juga akan membahas lebih lanjut tuntutan ini," ujar Zulfydar.

Senada dengannya, Syarif Amin dari Fraksi NasDem menegaskan bahwa mahasiswa menolak pemotongan anggaran yang menyentuh sektor vital seperti infrastruktur dan pendidikan.

"Mahasiswa mengingatkan agar efisiensi tidak sampai mengorbankan pembangunan, terutama di bidang infrastruktur dan pendidikan," jelasnya.

Sementara itu, Mulyadi Tawik dari Fraksi PKB menyoroti permasalahan yang selama ini dihadapi masyarakat Kalbar, seperti jalan rusak, banjir, hingga fasilitas kesehatan yang belum memadai.

"Kalbar wilayahnya luas, infrastrukturnya masih kurang, pendidikan dan kesehatan juga belum optimal. Sementara di sisi lain, ada kebijakan efisiensi yang justru memangkas anggaran untuk sektor-sektor penting ini," kata Mulyadi.

Meski demikian, ia menilai bahwa pemerintahan Presiden Prabowo masih dalam tahap awal sehingga kebijakannya belum bisa dievaluasi secara menyeluruh. Ia juga mengapresiasi sikap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan cara yang sopan dan dialog terbuka.

Sebagai bentuk tindak lanjut, DPRD Kalbar menandatangani dokumen perjanjian untuk meneruskan tuntutan mahasiswa ke tingkat yang lebih tinggi. Aksi ini menjadi bukti bahwa mahasiswa tetap berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah demi kepentingan masyarakat luas.