Jakarta – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan perkembangan signifikan dengan alokasi anggaran mencapai Rp 40,29 triliun pada tahun 2024. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, mengungkapkan bahwa hingga 31 Desember 2024, progres fisik pembangunan IKN telah mencapai 87,9% dari total anggaran tahun tersebut.

 

Detail Anggaran dan Proyek Prioritas

Alokasi dana sebesar Rp 40,29 triliun tersebut diperuntukkan bagi berbagai proyek infrastruktur yang menjadi tulang punggung pembangunan IKN. Rincian anggaran mencakup sektor sumber daya air, pembangunan jalan dan jembatan, proyek infrastruktur perkotaan, hingga pengembangan hunian bagi pekerja dan aparatur sipil negara (ASN).

 

1. Sektor Sumber Daya Air: Rp 1,45 Triliun

Dana ini dialokasikan untuk proyek-proyek pengendalian banjir di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), termasuk pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai 1A lanjutan serta pengelolaan banjir Sungai Sepaku. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk mencegah risiko bencana banjir di IKN sekaligus menjamin keberlanjutan ekosistem air di kawasan tersebut.

 

2. Pembangunan Jalan dan Jembatan: Rp 18,32 Triliun

Sebagai tulang punggung konektivitas IKN, sektor Bina Marga menyerap anggaran terbesar, yaitu Rp 18,32 triliun. Dana ini digunakan untuk berbagai proyek strategis seperti pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN, dermaga logistik, serta Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat dan timur. Selain itu, proyek jalan tol yang dikerjakan mencakup pembangunan beberapa seksi, di antaranya:

 

Proyek jalan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas menuju dan dari IKN, mendukung aktivitas logistik, serta mempercepat mobilisasi pekerja dan masyarakat.

 

3. Infrastruktur Perkotaan: Rp 12,09 Triliun

Pada sektor Cipta Karya, anggaran sebesar Rp 12,09 triliun difokuskan pada pembangunan instalasi pengolahan air minum (IPA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku serta jaringan perpipaannya. Selain itu, beberapa proyek lain yang dibiayai antara lain:

• Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1, 2, dan 3 di KIPP beserta jaringan perpipaannya
• Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) 1 di KIPP
• Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II
• Bangunan Gedung di Kawasan Istana Kepresidenan, Kantor Kemensetneg, Kantor Kementerian PU, Kantor OIKN, serta Kantor Kementerian Koordinator.

 

4. Sektor Perumahan: Rp 8,43 Triliun

Untuk menjamin hunian bagi pekerja konstruksi serta ASN yang akan bertugas di IKN, anggaran sebesar Rp 8,43 triliun dialokasikan dalam sektor perumahan. Proyek-proyek utama yang dibiayai meliputi:

• Optimalisasi pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN dan HPK Tahap II
• Pembangunan Dormitory PSSI
• Rumah Susun (Rusun) bagi ASN dan sektor pertahanan-keamanan (Hankam)
• Hunian Vertikal untuk personel TNI

Dengan pembangunan hunian ini, pemerintah memastikan fasilitas perumahan yang layak bagi pekerja dan aparatur yang akan mendukung kelangsungan pemerintahan dan aktivitas ekonomi di IKN.

 

Komitmen Pemerintah dalam Mewujudkan IKN sebagai Smart City

Selain fokus pada pembangunan fisik, pemerintah juga menargetkan agar IKN menjadi kota berbasis teknologi dan ramah lingkungan. Beberapa proyek yang sedang dikembangkan mencakup sistem manajemen kota berbasis digital, infrastruktur hijau, serta pengelolaan energi terbarukan untuk mendukung keberlanjutan kota masa depan.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya sekadar pemindahan ibu kota, tetapi juga mencerminkan transformasi besar dalam sistem pemerintahan, ekonomi, serta tata kelola perkotaan. Dengan progres pembangunan yang telah mencapai hampir 90%, pemerintah optimistis bahwa tahap awal pemindahan ibu kota dapat berjalan sesuai rencana.

Meskipun progres pembangunan telah mencapai 87,9%, tantangan tetap ada, terutama terkait investasi dan partisipasi swasta dalam pembangunan IKN. Pemerintah terus berupaya menarik minat investor, baik dalam negeri maupun asing, untuk turut serta dalam proyek ini.

Selain itu, isu lingkungan juga menjadi perhatian utama. Beberapa kalangan menyoroti perlunya kajian lebih lanjut terkait dampak lingkungan akibat pembangunan masif di kawasan hutan Kalimantan. Pemerintah memastikan bahwa setiap proyek yang dikerjakan telah melalui analisis dampak lingkungan (AMDAL) serta menerapkan prinsip keberlanjutan dalam pengembangannya.

Dengan anggaran Rp 40,29 triliun yang telah terserap pada 2024 dan progres fisik mencapai 87,9%, IKN semakin mendekati realisasi sebagai ibu kota baru Indonesia. Proyek-proyek yang sedang dikerjakan tidak hanya bertujuan untuk menciptakan infrastruktur dasar, tetapi juga meletakkan fondasi bagi kota yang modern, berkelanjutan, dan siap menjadi pusat pemerintahan serta ekonomi baru di Indonesia.

Pemerintah optimistis bahwa dengan sinergi berbagai pihak, termasuk dukungan dari sektor swasta dan masyarakat, IKN dapat berkembang sesuai harapan dan menjadi model bagi pengelolaan kota masa depan yang lebih efisien dan berdaya saing global.

 

Banjir di Bandara VVIP IKN: Sorotan Publik, Klarifikasi Kemenhub, dan Tantangan Infrastruktur

Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi buah bibir setelah beredarnya video dan foto yang menunjukkan Bandara VVIP IKN tergenang air dan dipenuhi lumpur. Insiden ini memicu reaksi luas di masyarakat, terutama di media sosial, dengan berbagai kritik dan spekulasi terkait kualitas infrastruktur di ibu kota baru tersebut.

 

Penyebab Banjir di Bandara VVIP IKN

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan klarifikasi mengenai peristiwa ini. Plt Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F Laisa, mengungkapkan bahwa faktor utama penyebab banjir adalah tingginya curah hujan di wilayah tersebut.

"Hampir setiap hari hujan dengan intensitas tinggi, sehingga menyebabkan air tergenang di beberapa area bandara. Pengerjaan saluran drainase masih dalam proses penyelesaian, sehingga aliran air belum dapat berjalan secara optimal," ujar Lukman dalam keterangan resminya pada Selasa (4/2/2025).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun proyek Bandara VVIP IKN didesain untuk memenuhi standar internasional, kesiapan infrastruktur drainase masih menjadi tantangan utama. Pembangunan bandara yang belum sepenuhnya selesai menjadi faktor tambahan yang memperburuk situasi.

 

Langkah Penanganan Darurat oleh Kemenhub

Kemenhub telah mengambil langkah-langkah darurat untuk mengatasi genangan air di bandara. Lukman menjelaskan bahwa sebanyak 12 pompa air telah diterjunkan untuk mengalirkan air ke arah barat dan ke Sungai Riko sebagai upaya sementara.

"Apabila intensitas hujan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan, pompa-pompa ini akan tetap beroperasi untuk memastikan bahwa tidak ada genangan yang berpotensi menghambat aktivitas di bandara," tambahnya.

Selain itu, upaya pembersihan lumpur juga dilakukan secara intensif untuk mengembalikan kondisi bandara ke keadaan normal. Berdasarkan laporan terakhir, progres pembangunan bandara telah mencapai 95,59%. Diharapkan, setelah saluran drainase selesai, sistem pengelolaan air akan berjalan lebih baik sehingga kejadian serupa tidak terulang.

 

Reaksi Publik dan Viral di Media Sosial

Insiden banjir di Bandara VVIP IKN menjadi viral di media sosial, terutama di platform X (sebelumnya Twitter). Banyak warganet yang mempertanyakan kualitas pembangunan bandara yang disebut-sebut menelan anggaran besar.

Salah satu unggahan yang mendapat perhatian luas menampilkan video kondisi bandara pasca-banjir dengan caption, "Kondisi Bandara VVIP IKN Setelah Banjir, Ada Lumpur dan Genangan, keren, special efeknya lumpur."

Beberapa pengguna media sosial lainnya mengkritik kebijakan pembangunan yang dinilai tidak mempertimbangkan aspek lingkungan secara matang. "Dibangun dengan penangkapan petani, bandara VVIP IKN kini jadi lautan lumpur. Dana triliunan pajak rakyat dipakai membangun bandara ini. Petani pemilik lahan ditangkapi. Kini bandara itu jadi lautan lumpur," tulis salah satu akun.

Sindiran lainnya juga bermunculan. "Kondisi bandara IKN pasca banjir. Katanya dibilang VVIP, diliat dari mananya yak? Isinya LUMPUR doang," ungkap seorang pengguna X.

 

Evaluasi Kesiapan Infrastruktur IKN

Insiden ini memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur di IKN masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengantisipasi cuaca ekstrem. Sebagai megaproyek nasional, Bandara VVIP IKN diharapkan menjadi simbol modernisasi dan kesiapan ibu kota baru, tetapi insiden ini menunjukkan bahwa masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Ahli tata kota dan infrastruktur menekankan pentingnya perencanaan drainase yang matang dalam proyek pembangunan skala besar seperti IKN. Dalam beberapa kasus, curah hujan tinggi memang bisa menjadi tantangan, tetapi sistem drainase yang dirancang dengan baik seharusnya mampu mengatasi permasalahan tersebut.

"Salah satu aspek terpenting dalam pembangunan infrastruktur baru adalah perencanaan mitigasi bencana, termasuk banjir. Drainase yang baik harus menjadi prioritas dalam proyek-proyek semacam ini," ujar seorang pakar infrastruktur dari Universitas Indonesia.

Selain aspek teknis, transparansi dalam perencanaan dan implementasi proyek juga menjadi perhatian publik. Insiden banjir di Bandara VVIP IKN memicu pertanyaan lebih lanjut tentang pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan di kawasan tersebut.

Dalam beberapa bulan ke depan, semua mata akan tertuju pada bagaimana pemerintah dan pihak terkait menangani permasalahan ini. Apakah penyelesaian infrastruktur, termasuk sistem drainase, bisa dilakukan dengan cepat dan tepat? Bagaimana mekanisme pengawasan dan perbaikan infrastruktur lainnya di IKN?

Pemerintah perlu menjawab kritik dan kekhawatiran publik dengan tindakan nyata. Jika proyek IKN ingin benar-benar menjadi ibu kota masa depan yang modern dan berkelanjutan, maka semua aspek pembangunan harus diperhatikan secara menyeluruh, termasuk mitigasi risiko lingkungan dan perubahan iklim.

Masyarakat akan terus mengawasi perkembangan proyek ini. Apakah IKN benar-benar siap menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia yang bebas dari berbagai tantangan infrastruktur? Waktu yang akan menjawabnya.