Efisiensi Anggaran: Infrastruktur Kalimantan Tengah Terpangkas Rp 79 Miliar, Apa Dampaknya?

  

Palangka Raya, 17 Februari 2025 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur setelah kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan pemangkasan dana sebesar Rp 79 miliar. Pemotongan ini merupakan bagian dari total pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang mencapai Rp 125 miliar.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng, Syahfiri, menjelaskan bahwa pemotongan dana tersebut terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant (SG) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Anggaran yang terpangkas mencakup sektor pekerjaan umum seperti pembangunan jalan dan jembatan, serta irigasi pertanian dan ketahanan pangan akuatik.

“Kami menerima pengurangan anggaran sebesar Rp 125 miliar, yang terbagi dalam beberapa sektor pembangunan. Pemangkasan terbesar terjadi pada alokasi DAU SG untuk pekerjaan umum, yaitu sekitar Rp 79 miliar,” ungkap Syahfiri saat ditemui di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (17/2/2025).

Selain itu, dana DAK fisik yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur irigasi sawah dan sektor perikanan juga mengalami pemangkasan sekitar Rp 49 miliar. Syahfiri menambahkan bahwa meskipun ada pemangkasan, pemerintah tetap berusaha menjaga agar pembangunan infrastruktur di Kalteng tidak mengalami hambatan signifikan.

 

Dampak Pemotongan Anggaran bagi Infrastruktur Kalteng

Meskipun terjadi pemangkasan, pemerintah daerah memastikan bahwa proyek-proyek yang telah berjalan tidak akan terganggu. Syahfiri menegaskan bahwa jalan-jalan utama yang sudah dibangun masih dalam kondisi baik dan anggaran pemeliharaan tetap tersedia.

“Dampak dari pemotongan ini relatif kecil. Kami tetap memastikan infrastruktur yang ada tetap bisa digunakan dan tidak terbengkalai. Pemangkasan lebih banyak berpengaruh pada program-program yang baru akan dimasukkan dalam APBD 2025,” ujarnya.

Namun, pemangkasan ini tetap menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan proyek-proyek baru yang telah direncanakan. Beberapa program pembangunan jalan di daerah terpencil serta peningkatan akses ke wilayah pertanian kemungkinan besar akan mengalami penyesuaian.

Selain itu, pemangkasan dana DAK fisik yang menyentuh irigasi dan perikanan juga dapat berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kalteng. Irigasi sawah yang seharusnya diperbaiki atau diperluas untuk mendukung produktivitas pertanian berisiko tertunda. Begitu pula dengan sektor perikanan, yang membutuhkan infrastruktur penunjang untuk meningkatkan hasil tangkapan dan budidaya.

 

Kebijakan Efisiensi: Infrastruktur Tetap Prioritas

Menanggapi pemotongan anggaran ini, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng, Katma F. Dirun, menyatakan bahwa efisiensi dilakukan dengan menyesuaikan anggaran dari berbagai pos yang kurang mendesak. Salah satu langkah yang diambil adalah mengalihkan anggaran perjalanan dinas dan penyediaan alat tulis kantor (ATK) untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

“Efisiensi dilakukan agar anggaran yang ada dapat lebih efektif digunakan. Kami memotong anggaran perjalanan dinas dan ATK, kemudian mengalihkannya ke pos-pos yang berdampak lebih besar bagi masyarakat, seperti pembangunan akses jalan perumahan,” jelas Katma.

Menurutnya, era digitalisasi memungkinkan pengurangan anggaran untuk kebutuhan alat tulis dan administrasi kantor. Dengan adanya sistem elektronik, kebutuhan fisik seperti ATK tidak lagi sebesar sebelumnya. Dana yang dialihkan ini diharapkan dapat digunakan untuk proyek yang lebih langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Dengan kebijakan ini, kami justru ingin memastikan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Misalnya, pembangunan akses jalan yang menghubungkan pemukiman warga dengan jalan utama atau fasilitas publik lainnya. Ini jauh lebih penting dibandingkan belanja ATK,” tambahnya. 

Kebijakan pemotongan anggaran ini mencerminkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efisien di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Dengan adanya efisiensi ini, diharapkan proyek-proyek yang paling vital tetap dapat terlaksana tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.

Namun, pertanyaan besar yang muncul adalah apakah pemangkasan ini akan mempengaruhi target pembangunan jangka panjang di Kalteng? Beberapa pihak berpendapat bahwa meskipun dampaknya disebut kecil, pemotongan anggaran infrastruktur dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada pembangunan infrastruktur.

Para pelaku usaha, khususnya di bidang konstruksi dan pertanian, juga mengkhawatirkan efek dari efisiensi ini. Mereka berharap pemerintah tetap berkomitmen untuk mendorong pembangunan yang merata, termasuk di daerah-daerah terpencil yang masih membutuhkan perhatian lebih.

Ke depan, pemerintah Kalteng berencana untuk mencari solusi alternatif guna mengatasi keterbatasan anggaran. Salah satu opsi yang mungkin dipertimbangkan adalah menggandeng investor swasta atau mencari sumber pendanaan lain seperti dana hibah dari lembaga nasional maupun internasional.

“Yang pasti, pemerintah akan terus berupaya agar pembangunan infrastruktur di Kalteng tidak terhambat. Kami akan mencari solusi yang paling memungkinkan agar pembangunan tetap berjalan sesuai rencana,” pungkas Katma.

Pemotongan anggaran infrastruktur di Kalimantan Tengah sebesar Rp 79 miliar menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Meskipun dampaknya diklaim tidak terlalu besar, tetap ada risiko keterlambatan pada beberapa proyek strategis. Kebijakan efisiensi yang diterapkan, seperti pengalihan anggaran perjalanan dinas dan ATK, diharapkan dapat membantu menyeimbangkan keuangan daerah.

Ke depan, upaya mencari sumber pendanaan lain atau melakukan efisiensi yang lebih strategis menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan. Dengan pengelolaan yang cermat, diharapkan Kalteng tetap mampu mempertahankan momentum pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.