Anggaran IKN Diblokir, Pembangunan Tertunda: Menteri PU Sebut Dana Tak Tersedia

  

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mengalami kendala setelah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada realisasi anggaran untuk proyek strategis tersebut. Penyebabnya? Pemblokiran anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam pernyataannya di Kompleks DPR RI pada Kamis (5/2/2025), Dody menegaskan bahwa hampir seluruh anggaran Kementerian PU mengalami pemblokiran, yang berdampak langsung terhadap kelangsungan proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN. "Realisasi anggaran IKN belum ada, karena anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidak ada," ujar Dody.

 

Efisiensi Anggaran dan Implikasinya

Instruksi Presiden yang menuntut efisiensi belanja negara telah memangkas drastis pagu anggaran Kementerian PU dari semula Rp110,95 triliun menjadi hanya Rp29,57 triliun. Pengurangan anggaran ini mencapai Rp81,38 triliun, sehingga menyebabkan pembatalan sejumlah proyek strategis dan penyesuaian dalam berbagai program pembangunan.

Menurut Dody, dampak efisiensi anggaran ini sangat luas. Setidaknya ada 10 kegiatan yang harus dibatalkan akibat keterbatasan dana. Di antaranya adalah pembatalan proyek fisik dengan skema Single Years Contract (SYC) dan Multi Years Contract (MYC) baru yang bersumber dari rupiah murni, penundaan pembelian alat baru, serta penerapan selektivitas ketat dalam penggunaan dana tanggap darurat.

Selain itu, efisiensi anggaran juga mencakup pembatasan perjalanan dinas, baik dalam maupun luar negeri, serta penerapan sistem kerja paperless untuk mengurangi belanja alat tulis kantor (ATK). Tidak hanya itu, serangkaian acara seremonial kementerian, seperti Hari Bakti Kementerian PU, Hari Air, Hari Jalan, dan Hari Habitat Dunia, juga dipangkas guna menekan pengeluaran. Begitu juga dengan pelaksanaan seminar, rapat koordinasi, dan sosialisasi yang dialihkan ke format daring untuk menghemat biaya.

Tak hanya belanja operasional seperti layanan perkantoran dan pemeliharaan, sejumlah alokasi dana non-operasional seperti jasa konsultan, honor output kegiatan, serta kajian dan analisis juga turut terkena imbas penghematan. "Kita harus melakukan efisiensi yang cukup signifikan dalam semua lini operasional kementerian agar anggaran yang tersisa dapat digunakan secara optimal," lanjut Dody.

 

Harapan Tambahan Anggaran

Meski menghadapi kendala besar, Dody menegaskan bahwa pihaknya akan segera melaporkan kembali kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani, terkait kebutuhan anggaran guna mendanai program-program prioritas. Harapannya, ada tambahan alokasi anggaran yang memungkinkan proyek infrastruktur tetap berjalan sesuai rencana.

"Kalau bisa kita minta tambahan Rp1.000 triliun, kenapa tidak? Kalau bisa," kata Dody dengan nada optimis. Meski demikian, ia menyadari bahwa realitas fiskal Indonesia saat ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih ketat, terutama di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional.

 

Dampak bagi Pembangunan IKN

Pemblokiran anggaran ini tentu memberikan dampak besar terhadap pembangunan IKN, proyek ambisius yang diharapkan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia. Tanpa kepastian anggaran, sejumlah infrastruktur dasar di IKN terancam tertunda, termasuk pembangunan jalan, jaringan air bersih, perumahan ASN, serta fasilitas umum lainnya.

Saat ditanya mengenai rencana kunjungan ke IKN untuk meninjau progres pembangunan, Dody mengaku belum memiliki agenda pasti. "(Belum ada rencana ke IKN) kita urusin anggaran dulu. Nanti lah gampang ke IKN," ujarnya.

 

Tantangan Mencari Alternatif Pendanaan

Dengan anggaran yang terbatas, opsi pendanaan lain menjadi perhatian utama pemerintah. Skema kerja sama dengan investor asing dan swasta menjadi salah satu jalan keluar yang mulai dipertimbangkan untuk tetap menjaga kelangsungan proyek IKN. Bank Pembangunan Asia (ADB) dan sejumlah mitra internasional disebut-sebut sebagai pihak yang dapat berperan dalam mendukung pendanaan infrastruktur.

Namun, keterbatasan anggaran juga menimbulkan pertanyaan besar tentang daya tarik investasi di IKN. Tanpa kepastian anggaran pemerintah, investor kemungkinan akan ragu untuk berkomitmen dalam proyek ini. Selain itu, efisiensi anggaran yang ketat juga berpotensi memperlambat pengembangan infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk meningkatkan nilai ekonomi kawasan IKN.

 

Reaksi Publik dan Pakar Ekonomi

Sejumlah pakar ekonomi mengkritisi pemblokiran anggaran ini sebagai langkah yang dapat menghambat pertumbuhan sektor konstruksi dan industri terkait. Mereka menilai bahwa pembangunan infrastruktur seharusnya menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan daya saing nasional dan mempercepat pemerataan pembangunan.

Di sisi lain, masyarakat juga mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan proyek IKN. Beberapa pihak menilai bahwa sejak awal, proyek ini sudah menghadapi banyak tantangan, mulai dari pembebasan lahan hingga kepastian investasi. Dengan anggaran yang semakin terbatas, kekhawatiran bahwa proyek ini akan mangkrak semakin menguat.

Pemblokiran anggaran Kementerian PU yang berdampak pada tertundanya pembangunan IKN menandakan tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan infrastruktur dan efisiensi anggaran negara. Meskipun Menteri PU berharap ada tambahan alokasi dana, realitas fiskal Indonesia menuntut solusi inovatif dalam mendanai proyek-proyek strategis, termasuk IKN.

Sementara itu, pemerintah diharapkan dapat segera memberikan kejelasan mengenai langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan anggaran ini. Dengan demikian, visi besar pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru tidak hanya sekadar menjadi rencana di atas kertas, tetapi benar-benar bisa terealisasi sesuai target yang diharapkan.