Anggaran IKN Diblokir: Masa Depan Ibu Kota Baru di Persimpangan Jalan

  

Kabar mengejutkan kembali mengguncang proyek ambisius Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa anggaran pembangunan IKN mengalami pemblokiran. Pernyataan tersebut ia sampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Kamis, 6 Februari 2025. Menurutnya, kondisi ini membuat progres pembangunan terhambat dan nyaris tidak bergerak.

"IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres," ujar Dody. Bahkan, ia berkelakar bahwa anggaran yang tersisa hanya cukup untuk membeli makan siang. "Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya," tambahnya dengan nada bercanda yang mencerminkan situasi serius di balik kelakar tersebut.

Namun, di balik pernyataan tersebut tersimpan kegelisahan yang mendalam. Bagaimana masa depan IKN jika pendanaannya tidak jelas? Apa dampak dari kebijakan pemblokiran anggaran ini bagi proyek yang seharusnya menjadi simbol masa depan Indonesia?

 

Pengajuan Tambahan Anggaran yang Tidak Berbuah Hasil

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 14,87 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di IKN. Tambahan tersebut merupakan bagian dari total usulan kenaikan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun yang diajukan kementerian untuk tahun 2025. Dana ini dirancang untuk mendukung berbagai sektor infrastruktur, termasuk jalan, sanitasi, hingga gedung pemerintahan.

Pengajuan tersebut mencakup beberapa alokasi penting, antara lain:

• Ditjen Bina Marga: Rp 9,9 triliun untuk pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), jalan tol, serta duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.
• Ditjen Cipta Karya: Rp 4,969 triliun untuk penyelesaian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, pembangunan gedung pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Namun, harapan mendapatkan tambahan anggaran pupus setelah Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Kebijakan ini mengharuskan kementerian dan lembaga pemerintah untuk melakukan efisiensi pengeluaran. Akibatnya, anggaran Kementerian PUPR yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun dipangkas drastis hingga Rp 81,38 triliun. Setelah pemotongan ini, pagu anggaran yang tersisa hanya Rp 29,57 triliun.

Pemangkasan tersebut menjadi pukulan besar bagi pembangunan IKN yang sangat bergantung pada dana APBN. Dengan anggaran yang diblokir, banyak proyek yang terancam terhenti, termasuk proyek-proyek yang sedang berjalan di lapangan.

 

Efek Domino: Apa Dampaknya bagi Proyek IKN?

Diblokirnya anggaran IKN menimbulkan dampak luas, tidak hanya terhadap progres pembangunan tetapi juga bagi berbagai sektor yang terlibat dalam proyek ini. Beberapa efek yang mungkin terjadi meliputi:

• Tertundanya Penyelesaian Infrastruktur Kunci
  Proyek-proyek utama seperti jalan, sistem air bersih, dan gedung pemerintahan bisa mengalami keterlambatan yang signifikan. Dengan terbatasnya anggaran, pengerjaan bisa terhenti atau berjalan lebih lambat dari yang direncanakan. 

• Ketidakpastian bagi Investor
  Para investor, baik dalam maupun luar negeri, tentu mengamati situasi ini dengan cermat. Ketidakpastian anggaran dapat menurunkan kepercayaan mereka terhadap proyek ini, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi minat investasi swasta dalam pembangunan IKN. 

• Dampak terhadap Kontraktor dan Pekerja
  Ribuan pekerja konstruksi yang terlibat dalam pembangunan IKN berpotensi terdampak. Jika proyek tertunda, perusahaan kontraktor bisa mengalami kesulitan dalam pembayaran gaji pekerja, bahkan mungkin harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). 

• Perubahan Jadwal Perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN)
  Sebelumnya, pemerintah menargetkan perpindahan ASN ke IKN mulai pertengahan 2024. Namun, dengan anggaran yang diblokir, jadwal ini bisa tertunda, yang berarti operasional pemerintahan di ibu kota baru belum bisa berjalan sesuai rencana.

 

Apa Langkah Selanjutnya?

Pemerintah kini berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, pembangunan IKN adalah proyek strategis nasional yang telah mendapat banyak sorotan dan komitmen dari berbagai pihak. Di sisi lain, efisiensi belanja yang diperintahkan oleh Presiden membuat ruang fiskal menjadi semakin terbatas.

Beberapa opsi yang bisa diambil pemerintah antara lain:

• Mencari Alternatif Pendanaan
  Pemerintah bisa lebih agresif dalam mencari sumber pendanaan dari skema investasi, baik melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun melalui Foreign Direct Investment (FDI). Keterlibatan investor asing dapat menjadi solusi untuk menutup kekurangan dana dari APBN. 

• Merevisi Prioritas Proyek
  Jika anggaran tetap terbatas, pemerintah perlu menyusun kembali skala prioritas dalam pembangunan IKN. Proyek yang dianggap paling mendesak, seperti akses transportasi dan sarana air bersih, harus didahulukan dibanding proyek lainnya.

• Negosiasi dengan DPR untuk Pemulihan Anggaran
  Pemerintah dan DPR perlu berdiskusi ulang terkait alokasi anggaran. Jika pembangunan IKN tetap menjadi prioritas nasional, maka harus ada strategi agar anggaran tidak sepenuhnya terblokir.

 

IKN di Persimpangan Jalan

Pemblokiran anggaran pembangunan IKN merupakan pukulan bagi ambisi besar pemerintah dalam mewujudkan ibu kota baru yang modern dan berkelanjutan. Keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan, tidak hanya mengenai keberlanjutan proyek, tetapi juga komitmen pemerintah dalam merealisasikan visi besar ini.

Ke depan, pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret agar proyek ini tidak terbengkalai di tengah jalan. Baik melalui restrukturisasi anggaran, menarik lebih banyak investor, atau mencari solusi kreatif lainnya, keberlanjutan proyek IKN akan menjadi ujian bagi kebijakan strategis Indonesia di masa depan. Dengan tantangan yang ada, akankah IKN tetap terwujud sesuai rencana, atau justru menjadi proyek mangkrak yang penuh ketidakpastian? Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat menentukan arah pembangunan Indonesia dalam beberapa dekade mendatang.