Skandal CU Lantang Tipo: Dugaan Penyelewengan Dana dan Pemotongan Premi Asuransi Senilai Rp 146 Miliar Menjadi Sorotan Nasional

  

Dendi Rizky, pelapor penyelewengan dana. Foto : dok Istimewa

Kasus besar yang mengguncang sektor keuangan Kalimantan Barat ini terus menjadi perhatian publik. CU Lantang Tipo, sebuah lembaga keuangan berbasis koperasi yang dikenal luas di Kalbar, kini berada di tengah pusaran skandal keuangan besar. Dugaan penyelewengan dana titipan anggota serta pemotongan premi asuransi yang melibatkan institusi ini telah menimbulkan kerugian finansial yang masif. Dengan total kerugian yang ditaksir mencapai Rp 146 miliar dari penggelapan dana titipan anggota, ditambah Rp 10 miliar dari pemotongan premi asuransi, kasus ini menjadi salah satu skandal koperasi terbesar di Indonesia.

 

Langkah Dendi Rizky: Melaporkan ke Tim Lapor Mas Wapres

Salah satu sosok kunci dalam kasus ini adalah Dendi Rizky, yang bertindak sebagai pelapor sekaligus penggerak utama untuk membawa kasus ini ke tingkat nasional. Merasa tidak cukup hanya dengan proses penyidikan di tingkat daerah oleh Polda Kalimantan Barat, Dendi memutuskan untuk mengadukan kasus ini ke Tim Lapor Mas Wapres. Platform pengaduan ini dibentuk oleh Wakil Presiden RI sebagai upaya untuk menampung dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai berbagai isu penting, termasuk dugaan korupsi dan pelanggaran hukum lainnya.

Menurut Dendi, pengaduannya diterima oleh Tim Lapor Mas Wapres pada 12 November 2024. Respons pertama dari tim diterima lima hari kemudian, tepatnya pada 17 November 2024. Dalam balasan tersebut, Tim Lapor Mas Wapres meminta Dendi untuk mengirimkan bukti-bukti terkait kasus ini agar dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut. Namun, hingga saat ini, Dendi memilih untuk menahan pengiriman bukti-bukti tersebut. Alasannya, ia ingin menghormati proses penyidikan yang sedang berlangsung di Polda Kalbar. “Kami akan menyerahkan bukti-bukti itu jika penyidikan di tingkat daerah tidak menunjukkan perkembangan berarti,” jelas Dendi dalam sebuah pernyataan resmi.

 

Skema Dugaan Penyelewengan: Dari Pemotongan Premi hingga Penggelapan Dana

Berdasarkan informasi awal yang terungkap, modus operandi dalam kasus ini mencakup dua aspek utama:

Pemotongan Premi Asuransi: Anggota CU Lantang Tipo diduga dikenakan pemotongan premi asuransi secara sepihak. Pemotongan ini dilakukan tanpa transparansi, sehingga menimbulkan kerugian finansial bagi para anggota yang seharusnya mendapatkan perlindungan asuransi penuh.

Penyelewengan Dana Titipan Anggota: Dalam kasus yang lebih besar, dana titipan anggota koperasi diduga digelapkan oleh pihak-pihak tertentu di dalam CU Lantang Tipo. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan anggota, tetapi malah dialihkan untuk tujuan yang tidak jelas.

Total kerugian yang dihadapi oleh anggota koperasi mencapai angka yang mengejutkan. Dengan Rp 10 miliar terkait pemotongan premi asuransi dan Rp 146 miliar untuk dana titipan anggota, skandal ini tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi.

 

Respons Pemerintah dan Harapan Pelapor

Dendi Rizky menaruh harapan besar pada pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Dendi, pasangan pemimpin ini memiliki komitmen kuat untuk memberantas korupsi, termasuk pada skala besar yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Ia berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kasus ini melalui intervensi dari Tim Lapor Mas Wapres.

“Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal keadilan. Kami berharap pemerintah tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret jika penyidikan di tingkat daerah tidak membuahkan hasil yang memuaskan,” ujar Dendi.

Pihak pelapor juga menegaskan bahwa perhatian pemerintah sangat penting untuk memastikan kasus ini tidak hanya berhenti pada level penyidikan, tetapi benar-benar sampai pada tahap pengadilan yang adil. Dalam hal ini, peran Tim Lapor Mas Wapres diharapkan dapat menjadi pendorong utama untuk membuka jalan keadilan bagi seluruh pihak yang dirugikan.

Kasus ini telah menarik perhatian luas, tidak hanya di Kalimantan Barat tetapi juga di tingkat nasional. Banyak pihak menilai bahwa skandal ini mencerminkan perlunya reformasi mendalam dalam sistem pengelolaan koperasi di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas, koperasi seharusnya menjadi pilar ekonomi rakyat. Namun, kasus CU Lantang Tipo justru menyoroti celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Masyarakat, khususnya para anggota koperasi, menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh dari CU Lantang Tipo. Beberapa anggota bahkan mengungkapkan kekhawatiran bahwa kasus ini dapat merusak reputasi koperasi secara umum, sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga serupa.

Proses hukum dalam kasus ini tidaklah mudah. Dengan jumlah kerugian yang sangat besar, penyidikan memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan. Selain itu, kerumitan kasus ini juga melibatkan banyak pihak, mulai dari pengurus koperasi hingga pihak ketiga yang diduga terlibat dalam pengelolaan dana.

Pihak Polda Kalbar sendiri menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini hingga tuntas. Namun, masyarakat tetap mengamati dengan cermat perkembangan penyidikan, terutama mengingat banyaknya kasus serupa yang sebelumnya tidak menemui titik terang. “Kami tidak ingin kasus ini menjadi salah satu yang hanya berhenti di tengah jalan,” kata salah seorang anggota koperasi yang enggan disebutkan namanya.

Skandal CU Lantang Tipo adalah cermin dari tantangan besar dalam pengelolaan lembaga keuangan berbasis komunitas di Indonesia. Kasus ini mengingatkan kita semua akan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat dalam setiap lembaga keuangan, termasuk koperasi. Dengan total kerugian yang mencapai Rp 156 miliar, dampak kasus ini tidak hanya dirasakan oleh para anggota koperasi, tetapi juga oleh masyarakat luas yang kehilangan kepercayaan terhadap sistem koperasi.

Dendi Rizky dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pengaduan ini telah membuka jalan untuk membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi. Harapan besar kini bertumpu pada pemerintah, penegak hukum, dan Tim Lapor Mas Wapres untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Bagi para anggota CU Lantang Tipo dan masyarakat Kalimantan Barat, kasus ini adalah ujian besar untuk melihat apakah hukum benar-benar dapat menjadi panglima di negeri ini.