Proyeksi Ambisius IKN: Tantangan dan Peluang Menuju Investasi Rp 100 Triliun pada 2025

  

Upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan proyek ambisius Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut, meskipun target investasi Rp 100 triliun pada 2024 belum tercapai. Hingga akhir 2024, realisasi investasi baru mencapai Rp 58 triliun, hasil dari delapan tahap groundbreaking proyek yang dimulai sejak 2023. Dengan tekad kuat, Otorita IKN kini melanjutkan target serupa untuk 2025 hingga 2029, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Otorita IKN, melalui Juru Bicara Troy Pantouw, mengonfirmasi bahwa target investasi jangka panjang masih menjadi prioritas utama dalam rencana pengembangan IKN. Sepanjang 2023 hingga 2024, delapan tahap groundbreaking berhasil digelar, menghasilkan komitmen investasi senilai Rp 58 triliun. Meski demikian, pencapaian ini masih jauh dari ekspektasi awal. Tahun 2025 diharapkan menjadi momentum baru dengan melanjutkan groundbreaking tahap kesembilan, meski jadwal pastinya masih menunggu konfirmasi Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan, dukungan Presiden Prabowo terhadap pembangunan IKN tetap kuat. Proyek ini dibiayai melalui tiga sumber utama, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), investasi swasta, serta Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hingga saat ini, investasi swasta tercatat sebesar Rp 58 triliun, sementara pembiayaan dari APBN mencapai Rp 68 triliun. Untuk KPBU, sejumlah usulan tengah diproses, mencakup proyek jalan, terowongan multifungsi (MUT), dan pembangunan hunian, yang melibatkan perusahaan seperti Intiland dan Nindya Karya.

Upaya menarik investasi asing terus diintensifkan oleh Otorita IKN. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, melaporkan bahwa pihaknya menerima berbagai surat pernyataan minat investasi (Letter of Intent atau LoI) dari calon investor, terutama dari negara-negara Eropa. Finlandia menjadi salah satu negara yang menunjukkan komitmen serius dengan mengajukan empat LoI, salah satunya telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Agung berharap bahwa kerja sama ini dapat segera terealisasi, sehingga aliran investasi asing ke IKN semakin meningkat. Optimisme ini didukung oleh kunjungan Kedutaan Besar Finlandia untuk Indonesia bersama Business Finland ke lokasi proyek. Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Pekka Kaihilahti, menyatakan kesiapannya untuk berbagi keahlian dalam pengembangan kota pintar. “Kami memiliki pengalaman terbaik dalam pembangunan kota pintar dan ingin berkontribusi di Indonesia,” ujar Pekka.

Selain Finlandia, Swedia juga menunjukkan minat besar dalam berinvestasi di IKN, khususnya di sektor kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Delegasi Parlemen Swedia yang mengunjungi IKN awal Januari 2025 menyampaikan niat membawa sejumlah investor untuk terlibat lebih jauh dalam proyek tersebut. Basuki Hadimuljono menyambut baik inisiatif ini dan berharap kolaborasi dengan Swedia dapat segera terealisasi.

 Meski optiisme menyelimuti rencana investasi tahun-tahun mendatang, dinamika pada 2024 memberikan pelajaran berharga. Realisasi investasi sebesar Rp 58 triliun dianggap belum memadai untuk mendukung ambisi besar IKN. Sejumlah tantangan signifikan diidentifikasi, mulai dari minimnya infrastruktur dasar hingga kekhawatiran para investor terkait aspek keberlanjutan lingkungan dan dampak sosial.

Komisi VI DPR RI menjadi salah satu pihak yang kritis terhadap lambatnya perkembangan investasi di IKN. Dalam rapat pada Juni 2024, Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, Amin Ak, mempertanyakan kelanjutan investasi besar yang sebelumnya digadang-gadang pemerintah, seperti dari CEO Tesla, Elon Musk. Alih-alih berinvestasi di IKN, Elon Musk justru fokus memperluas layanan Starlink di Indonesia. Menteri Investasi kala itu, Bahlil Lahadalia, mengakui bahwa belum rampungnya pembangunan tahap pertama menjadi salah satu alasan utama investor asing menahan diri untuk berkomitmen lebih jauh.

Suryadi Jaya Purnama, anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024, juga menyarankan agar pemerintah mengevaluasi megaproyek IKN secara menyeluruh. Ia menyoroti sejumlah permasalahan, seperti ketersediaan lahan seluas 2.086 hektare yang sempat menjadi isu publik. Selain itu, Suryadi menilai investasi di IKN cenderung stagnan karena proyek ini lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur publik, sementara jumlah penduduknya diperkirakan tidak akan mencapai lima juta orang dalam waktu dekat. “Investasi baru menguntungkan jika jumlah penduduk mencapai minimal lima juta dalam sepuluh tahun pertama,” ujarnya.

Salah satu hambatan utama dalam menarik minat investor asing adalah standar Environmental, Social, and Governance (ESG) yang ketat. Negara-negara maju, seperti Finlandia dan Swedia, cenderung menghindari proyek yang berpotensi menyebabkan deforestasi atau berdampak negatif pada masyarakat lokal. Permasalahan ini menjadi perhatian serius bagi Otorita IKN, mengingat proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur melibatkan pengubahan lahan skala besar.

Meski demikian, Otorita IKN berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan IKN sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Upaya ini mencakup perencanaan kota pintar yang ramah lingkungan, efisiensi energi, serta pengelolaan limbah yang inovatif. Harapannya, langkah-langkah ini dapat menarik lebih banyak investor asing yang berkomitmen pada prinsip ESG.

Dengan target investasi Rp 100 triliun yang diperpanjang hingga 2025, Otorita IKN menghadapi tantangan besar namun bukan tanpa peluang. Keberhasilan menarik minat negara-negara maju seperti Finlandia dan Swedia menunjukkan bahwa potensi kerja sama internasional masih terbuka lebar. Selain itu, dukungan pemerintah pusat melalui alokasi APBN dan skema KPBU memberikan dasar yang kuat bagi kelanjutan proyek ini.

Namun, agar target ambisius ini tercapai, pemerintah perlu mengatasi hambatan utama yang selama ini menghambat masuknya investasi. Ini mencakup percepatan penyelesaian infrastruktur dasar, memastikan kepastian hukum bagi investor, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial di wilayah IKN.

Proyek pembangunan IKN adalah salah satu inisiatif terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Meski perjalanan menuju realisasi penuh masih panjang, komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintah dan antusiasme investor asing memberikan harapan besar. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, target investasi Rp 100 triliun bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan pada 2025.

Kini, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa langkah-langkah konkret diambil untuk merealisasikan visi besar ini. Dengan demikian, IKN tidak hanya menjadi simbol baru Indonesia, tetapi juga model pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan.