Penduduk Miskin Kalimantan Barat Menurun: Sebuah Gambaran Statistik Terbaru

  

Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mencatat perkembangan positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, jumlah penduduk miskin di wilayah ini pada bulan September 2024 tercatat sebesar 333,99 ribu orang. Angka ini menunjukkan penurunan sebanyak 2,09 ribu orang dibandingkan dengan data yang tercatat pada Maret 2024. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala BPS Kalbar, Muh Saichudin, dalam sebuah konferensi pers di Pontianak.

"Pada September 2024, persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat berada di angka 6,25 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,07 persen poin jika dibandingkan dengan posisi pada Maret 2024," ujar Muh Saichudin, seperti yang dilaporkan oleh ANTARA pada Kamis, 16 Januari 2025.

 

Peningkatan di Perkotaan, Penurunan di Perdesaan

Dalam paparan statistiknya, Muh Saichudin juga memaparkan perbedaan tren kemiskinan antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Data menunjukkan bahwa pada September 2024, persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan meningkat menjadi 4,62 persen, naik dari 4,25 persen pada Maret 2024. Sebaliknya, di wilayah perdesaan, persentase penduduk miskin justru menurun. Pada Maret 2024, angka kemiskinan di perdesaan berada di level 7,58 persen, tetapi berhasil turun menjadi 7,26 persen pada September 2024.

Secara lebih rinci, jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat sebanyak 8,88 ribu orang, dari 85,94 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 94,82 ribu orang pada September 2024. Sementara itu, di kawasan perdesaan, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 10,97 ribu orang, dari 250,14 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 239,17 ribu orang pada September 2024.

 

Garis Kemiskinan dan Komposisi Konsumsi

Pada September 2024, BPS Kalbar juga mencatat garis kemiskinan yang menjadi acuan penghitungan. Garis kemiskinan tersebut berada di angka Rp611.320,00 per kapita per bulan. Angka ini terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp460.485,00, yang mencakup 75,33 persen dari total garis kemiskinan, dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp150.835,00, atau sekitar 24,67 persen.

BPS juga mengungkapkan bahwa rata-rata rumah tangga miskin di Kalimantan Barat pada periode ini memiliki 5,54 orang anggota. Dengan demikian, rata-rata garis kemiskinan per rumah tangga adalah sebesar Rp3.386.713,00 per bulan. Hal ini memberikan gambaran tentang tantangan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga miskin di provinsi ini.

 

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan

Penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah perdesaan, dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Program pemerintah yang fokus pada pembangunan infrastruktur pedesaan, peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan sektor pertanian dianggap berperan signifikan dalam mendukung penurunan angka kemiskinan. Selain itu, keberhasilan dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan juga turut membantu meringankan beban masyarakat miskin.

Namun, peningkatan jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan menunjukkan tantangan yang berbeda. Urbanisasi, persaingan kerja yang ketat, serta meningkatnya biaya hidup di perkotaan menjadi beberapa faktor utama yang memengaruhi tren ini. Fenomena ini mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih terarah untuk mengatasi kemiskinan di daerah perkotaan, seperti melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, akses terhadap lapangan kerja, dan penyediaan perumahan yang terjangkau.

Meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan secara keseluruhan, perbedaan tren antara perkotaan dan perdesaan menunjukkan kompleksitas masalah kemiskinan di Kalimantan Barat. Hal ini menuntut adanya kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Pemerintah daerah perlu memperkuat program-program yang telah berjalan efektif di perdesaan, sambil mencari solusi inovatif untuk mengatasi tantangan di perkotaan.

Di sisi lain, garis kemiskinan yang terus diperbarui memberikan gambaran nyata tentang kebutuhan minimum masyarakat untuk hidup layak. Dengan garis kemiskinan makanan yang mencapai 75,33 persen dari total, jelas bahwa kebutuhan pangan menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, memastikan stabilitas harga pangan dan ketersediaan bahan pokok merupakan langkah penting yang harus terus dilakukan.

Selain itu, dengan rata-rata ukuran rumah tangga miskin yang cukup besar, pemerintah juga perlu mempertimbangkan program-program yang mendukung pengendalian jumlah anggota keluarga serta peningkatan kesejahteraan rumah tangga secara holistik. Program pendidikan dan kesehatan keluarga dapat menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

 

Upaya Bersama dalam Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan bukanlah tugas yang dapat diselesaikan oleh pemerintah semata. Partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, sangat diperlukan. Kolaborasi ini dapat berupa penyediaan peluang kerja, pelatihan keterampilan, hingga program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Sebagai contoh, sektor swasta dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung pemberdayaan masyarakat miskin. Sementara itu, organisasi non-pemerintah dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan spesifik di lapangan dan mengembangkan solusi berbasis komunitas yang lebih tepat sasaran.

Data terbaru dari BPS Kalimantan Barat menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di provinsi ini berhasil menurun menjadi 333,99 ribu orang pada September 2024. Meskipun terjadi penurunan secara keseluruhan, peningkatan angka kemiskinan di wilayah perkotaan menjadi catatan penting yang perlu ditindaklanjuti. Perbedaan tren antara perkotaan dan perdesaan mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih terarah dan spesifik untuk mengatasi kemiskinan di setiap wilayah.

Melalui upaya kolaboratif dan kebijakan yang terfokus, diharapkan angka kemiskinan di Kalimantan Barat dapat terus ditekan, sehingga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat meningkat. Pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait harus terus bekerja sama untuk mewujudkan Kalimantan Barat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.