Menangani Kemiskinan dan Stunting di Kaltara: Membangun Masa Depan Generasi Berkualitas

 

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus menghadapi dua tantangan utama yang memengaruhi kesejahteraan masyarakatnya, yakni kemiskinan dan stunting. Kedua isu ini tidak hanya menjadi perhatian utama pemerintah daerah tetapi juga merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya.

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kaltara, Bertius, mengungkapkan bahwa berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan guna mengatasi masalah ini. Pemerintah Provinsi Kaltara, katanya, tengah mempersiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025–2029 sebagai salah satu langkah strategis.

"Menangani kemiskinan adalah prioritas utama bagi kita di Kaltara. Tanpa intervensi yang efektif, kesejahteraan masyarakat sulit tercapai," ujar Bertius dalam wawancara dengan Radar Tarakan pada Minggu (5/1/2025).

Kemiskinan dan stunting adalah masalah yang saling berkaitan. Keduanya tidak hanya berdampak pada kualitas hidup individu, tetapi juga memengaruhi potensi pembangunan manusia di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif untuk mengatasinya.

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan sosial yang kompleks di Kaltara. Bertius menekankan bahwa masalah ini tidak hanya berdampak pada kebutuhan dasar, seperti makanan dan tempat tinggal, tetapi juga pada akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Data menunjukkan bahwa masyarakat miskin sering kali menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, yang berujung pada rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini menjadi penghambat dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah tersebut.

Bertius menegaskan bahwa untuk menurunkan angka kemiskinan, diperlukan intervensi yang tepat sasaran. "Kita harus memastikan bahwa program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Pendekatan berbasis data sangat penting untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok rentan," jelasnya.

Salah satu langkah konkret yang direncanakan adalah melakukan roadshow di lima kabupaten/kota di Kaltara. Melalui kegiatan ini, pemerintah akan berdialog langsung dengan masyarakat untuk menggali permasalahan yang dihadapi serta menyusun strategi yang relevan dan efektif.

Masalah stunting di Kaltara juga menjadi perhatian serius. Stunting, yang diakibatkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang, dapat berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Kondisi ini bukan hanya masalah kesehatan tetapi juga ancaman terhadap masa depan generasi muda.

Bertius menjelaskan bahwa penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor. "Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Harus ada keterlibatan dari semua pihak, mulai dari tenaga kesehatan, pendidik, hingga masyarakat itu sendiri," ujarnya.

Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kaltara difokuskan pada intervensi gizi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik mencakup pemberian makanan tambahan bergizi bagi ibu hamil dan balita, sementara intervensi sensitif meliputi peningkatan akses terhadap air bersih, sanitasi, serta pendidikan kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga berencana meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi sejak masa kehamilan. Kampanye ini bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.

Dalam penyusunan RPJMD periode 2025–2029, Pemprov Kaltara menempatkan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai fokus utama. Bertius mengungkapkan bahwa peningkatan kualitas SDM adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Di bidang kesehatan, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan layanan kesehatan dasar, terutama di daerah terpencil. "Kita harus memastikan bahwa semua masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah pelosok, memiliki akses yang sama terhadap fasilitas kesehatan," kata Bertius.

Sementara itu, di bidang pendidikan, pemerintah berencana memperkuat akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program beasiswa, pelatihan guru, dan pembangunan fasilitas pendidikan di daerah terpencil akan menjadi prioritas.

Menangani kemiskinan dan stunting bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat itu sendiri. Bertius menekankan bahwa pendekatan kolektif ini sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal.

"Kita harus bersatu. Semua pihak harus berkontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Hanya dengan cara ini, kita bisa mengatasi tantangan yang ada," tegasnya.

Pemerintah juga membuka ruang untuk masukan dari masyarakat dan stakeholder lainnya dalam menyusun strategi dan program kerja. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah direncanakan, Pemprov Kaltara optimis bahwa tantangan kemiskinan dan stunting dapat diatasi secara bertahap. Namun, keberhasilan ini tidak akan tercapai tanpa dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.

Upaya penanganan kemiskinan dan stunting di Kaltara bukan hanya tentang memenuhi target angka, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Seperti yang disampaikan Bertius, "Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama kita. Mari kita bekerja bersama untuk mewujudkan Kaltara yang lebih sejahtera dan berdaya saing."

Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, Kaltara dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengatasi tantangan pembangunan manusia. Semoga langkah-langkah yang telah direncanakan ini dapat membawa perubahan nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara.