Kementerian Pertanian Gencarkan Program Cetak Sawah di Kalimantan Tengah: 100.000 Hektar Siap Digarap untuk Swasembada Pangan

  

Dalam rangka mempercepat realisasi swasembada pangan nasional, Kementerian Pertanian (Kementan) telah memulai langkah besar dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) program cetak sawah di Kalimantan Tengah. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangkaraya, pada Selasa, 7 Januari 2025, menandai dimulainya pengolahan 100.000 hektar lahan baru di wilayah tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari pengelolaan potensi lahan sebesar 500.000 hektar yang tersedia di Kalimantan Tengah, dengan harapan besar bahwa wilayah ini dapat menjadi motor penggerak ketahanan pangan nasional.

 

Target Ambisius: Pengolahan 100.000 Hektar Lahan pada 2025

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Andi Nur Alam Syah, menyatakan bahwa dari total potensi lahan 500.000 hektar di Kalimantan Tengah, sebanyak 100.000 hektar telah dipastikan siap digarap dengan dukungan data dari hasil Survey Investigasi Desain (SID). Andi menargetkan agar lahan ini dapat mulai diolah dan ditanami hingga pertengahan tahun 2025.

“Dari potensi 500.000 hektar, kami telah mengidentifikasi 100.000 hektar yang siap digarap dengan data dan dokumen yang valid. Harapannya, target ini dapat tercapai sebelum bulan Juni 2025,” ujar Andi. Ia menambahkan bahwa program cetak sawah ini mendapat dukungan anggaran signifikan yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk modernisasi pertanian, optimasi lahan, dan pembentukan brigade pangan.

Untuk memastikan keberhasilan program cetak sawah ini, Kementan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU) dalam berbagai aspek teknis. Kementerian PU akan bertanggung jawab untuk normalisasi saluran irigasi, pembangunan tanggul, perbaikan pintu air, hingga penyediaan pompa air. Upaya ini diharapkan tidak hanya memfasilitasi pertanian tetapi juga meminimalkan dampak banjir yang sering melanda daerah tersebut.

“Dengan infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PU, seperti tanggul dan pompa air, kita sudah melihat hasil yang signifikan. Sebanyak 21.000 hektar lahan di Dadahup kini telah dapat diolah dan ditanami padi. Kolaborasi ini sangat luar biasa,” tambah Andi.

 

Dukungan Anggaran dan Optimasi Lahan

Pemerintah pusat melalui Kementan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 29 triliun untuk mendukung program ini, dengan Rp 5,5 triliun di antaranya difokuskan untuk wilayah Kalimantan Tengah. Selain itu, masih terdapat potensi pengembangan hingga 200.000 hingga 300.000 hektar lahan yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Andi mengajak para Penjabat Bupati di Kalimantan Tengah untuk segera menyampaikan data terkait lahan yang masih bisa dioptimalkan.

“Kami berharap kabupaten-kabupaten di Kalimantan Tengah dapat segera memberikan data mengenai lahan yang masih bisa dimanfaatkan. Bersama-sama kita wujudkan swasembada pangan nasional,” ungkapnya.

Selain pengolahan lahan, Kementan juga berkomitmen memberikan bantuan berupa subsidi pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta mendorong keringanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung modal kerja petani. Andi menekankan pentingnya pelibatan warga lokal untuk memastikan program ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

 

Meningkatkan Indeks Pertanaman dan Produktivitas Pangan

Salah satu target utama dari program ini adalah meningkatkan indeks pertanaman (IP) hingga IP 3. Dengan demikian, lahan yang sebelumnya hanya ditanami satu kali dalam setahun diharapkan dapat menghasilkan panen hingga tiga kali dalam setahun.

“Tanaman padi di Dadahup telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Meskipun sebelumnya ada keraguan apakah lahan ini bisa ditanami, kini kami melihat hasil yang positif. Dengan beberapa kali panen dan tanam, struktur tanah akan semakin baik dan cocok untuk pesawahan,” papar Andi.

Ia juga menegaskan pentingnya memanfaatkan anggaran yang besar untuk mendorong pembangunan pertanian yang lebih maju di Kalimantan Tengah. “Tidak ada alasan untuk berhenti bergerak. Dengan dukungan dana ini, mari kita wujudkan pertanian yang modern dan berkelanjutan,” pungkasnya.

 

Dukungan Penuh Pemerintah Daerah

Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, menyatakan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan kesiapan Kalimantan Tengah untuk mendukung dan mengimplementasikan program ini demi kesejahteraan masyarakat.

“Program ini adalah peluang besar yang tidak boleh disia-siakan. Kalimantan Tengah harus mengambil peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, terutama di tengah ketidakpastian kondisi global,” ungkap Sugianto.

Sunarti, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah, menjelaskan bahwa pelaksanaan program cetak sawah ini telah melalui perencanaan matang. Dari hasil SID tahun 2024, sebanyak 150.000 hektar lahan telah diidentifikasi, dengan 102.000 hektar di antaranya akan mulai dicetak pada tahun 2025.

“Program ini tidak muncul secara tiba-tiba. Semua dilakukan melalui survei dan perencanaan yang matang untuk memastikan keberhasilan jangka panjang,” jelas Sunarti.

 

Sinergi Semua Pihak untuk Swasembada Pangan

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada Kementan tetapi juga melibatkan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan instansi lainnya.

“Dengan langkah-langkah strategis ini, kami optimis Indonesia dapat mencapai swasembada pangan. Tidak hanya itu, program ini juga akan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh wilayah Indonesia,” tutup Menteri Amran.

Program cetak sawah di Kalimantan Tengah adalah langkah strategis yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dengan dukungan anggaran yang besar, kolaborasi lintas kementerian, dan pelibatan masyarakat lokal, program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Kalimantan Tengah kini berada di garis depan untuk menjadi pilar penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia.