Transformasi Nusantara: Pembangunan IKN di Era Prabowo Subianto

  

Foto : Kemenparekraf

Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi simbol ambisi Indonesia untuk membangun masa depan baru yang lebih merata. Namun, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan ini menghadapi tantangan yang tidak kecil. Keterbatasan anggaran kini menjadi isu utama yang menyebabkan progres proyek monumental ini diperkirakan tidak sesuai dengan jadwal awal yang ditetapkan pada era Presiden Joko Widodo.

 

Fokus Baru Pemerintahan Prabowo

Di tengah komitmennya melanjutkan proyek IKN, pemerintahan Presiden Prabowo juga memiliki prioritas lain, seperti pencapaian swasembada pangan dan energi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, mengakui bahwa dengan keterbatasan sumber daya, sulit untuk menyelesaikan proyek ini sepenuhnya sesuai jadwal yang direncanakan.

“On track 100 persen? Ya pasti tidak. Duitnya kan terbatas. Namun, jika ada pihak lain yang ingin berpartisipasi dalam pembangunannya, tentu kami sangat terbuka,” ujar Dody dalam pernyataannya.

Meski demikian, pembangunan infrastruktur utama seperti gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif tetap berjalan, meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Target realistis baru telah ditetapkan, yaitu pada 17 Agustus 2028, pemerintahan Indonesia diharapkan sudah mulai berkantor di IKN. Jika ada penundaan lebih lanjut, batas akhir dipatok pada 17 Agustus 2029.

 

Rincian Anggaran Tambahan

Untuk mendukung percepatan pembangunan, Kementerian PUPR telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 14,87 triliun pada tahun 2025. Anggaran ini menjadi bagian dari pengajuan total Rp 60,6 triliun yang ditujukan untuk berbagai proyek infrastruktur nasional.

 

Penambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada beberapa sektor utama:

Direktorat Jenderal Bina Marga: Alokasi Rp 9,9 miliar untuk pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol, serta duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

Direktorat Jenderal Cipta Karya: Sebesar Rp 4,969 miliar digunakan untuk proyek seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), fasilitas sanitasi, gedung-gedung pemerintahan, serta kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Progres Infrastruktur di Tahun 2024

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, beberapa proyek infrastruktur di IKN hampir rampung pada akhir 2024. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa kantor-kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) dan rumah susun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi prioritas utama yang telah mendekati tahap akhir.

Selain itu, ekosistem perkotaan di kawasan inti juga mulai terbentuk dengan adanya berbagai fasilitas umum seperti kafe, restoran, dan area hunian. Jumlah rumah dinas menteri juga akan ditambah dari 36 unit menjadi 48 unit untuk mengakomodasi kebutuhan pejabat pemerintahan yang akan pindah ke IKN.

Terkait pemindahan ASN, prosesnya akan dilakukan secara bertahap. “Kami harus memastikan kesiapan segala hal, mulai dari kantor hingga hunian. Semua ini harus disesuaikan dengan jumlah eselon I, II, hingga staf yang dipindahkan,” jelas Basuki.

 

Dampak Ekonomi di Kalimantan Timur

Sementara pembangunan IKN terus berlanjut, dampaknya terhadap perekonomian Kalimantan Timur (Kaltim) sudah mulai dirasakan. Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltim, Bayuadi Hardiyanto, melaporkan bahwa perekonomian provinsi ini tumbuh pesat, didorong oleh sektor konstruksi, pertambangan, dan pengolahan.

Pertumbuhan ekonomi Kaltim pada 2024 diperkirakan mencapai 5,5 persen hingga 6,3 persen (year-on-year). Industri pengolahan, termasuk produksi pupuk dan pengolahan hasil perkebunan seperti crude palm oil (CPO), tetap menjadi penopang utama perekonomian.

“Pembangunan masif IKN, ditambah dengan kuatnya sektor pertambangan dan industri pengolahan, memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim,” jelas Bayuadi.

Namun, keberhasilan ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti meningkatnya kebutuhan pangan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk akibat migrasi ke IKN. Tekanan terhadap inflasi menjadi perhatian utama, dan Bank Indonesia berharap program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga.

“Kita harus memastikan pasokan pangan cukup untuk mengelola potensi tekanan inflasi. Stabilitas harga dan nilai tukar juga menjadi prioritas, terutama dengan adanya fluktuasi harga pangan,” tambahnya.

Meskipun ada berbagai kendala, optimisme terhadap masa depan IKN tetap tinggi. Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan visi besar menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern, berkelanjutan, dan mencerminkan wajah baru Indonesia.

Proyek ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga peluang untuk menciptakan pusat inovasi dan investasi yang dapat menarik minat internasional. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, pembangunan IKN diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan di seluruh Indonesia.

Keberhasilan proyek ini bukan hanya tentang mencapai target waktu, tetapi juga memastikan kualitas dan dampak jangka panjang dari IKN sebagai ibu kota masa depan. Dalam hal ini, pembangunan IKN era Presiden Prabowo menjadi pembuktian bahwa langkah maju tidak selalu harus cepat, tetapi harus strategis dan kokoh.

Pembangunan IKN adalah perjalanan panjang yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari perencanaan strategis hingga pelaksanaan teknis. Di tengah tantangan keterbatasan anggaran, tekanan inflasi, dan kebutuhan infrastruktur, semangat untuk terus bergerak maju menjadi kunci utama.

Proyek ini bukan hanya tentang membangun sebuah kota baru, tetapi juga membangun harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia. IKN adalah lambang transformasi nasional, menuju negara yang lebih inklusif, adil, dan berdaya saing di kancah global.