Prabowo Melantik Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan: Perjalanan Baru di Tengah Masa Transisi

  

Foto : Sekretariat Presiden

Pelantikan Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) menggantikan Sahbirin Noor menciptakan babak baru dalam kepemimpinan provinsi tersebut. Upacara yang berlangsung khidmat ini digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 16 Desember 2024. Dalam acara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, Muhidin resmi diambil sumpahnya oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengemban tugas hingga akhir masa jabatan 2021-2024.

 

Proses Pelantikan yang Khidmat

Muhidin berdiri tegap ketika Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang berbunyi:"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur/wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa."

Sumpah tersebut diikuti dengan penandatanganan berita acara pelantikan, yang turut ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Momen ini menandai secara resmi peralihan kepemimpinan di Kalsel, menyusul keputusan Sahbirin Noor untuk mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir.

 

Pergantian di Tengah Masa Transisi Politik

Muhidin akan menjabat sebagai gubernur selama sisa masa jabatan 2021-2024. Namun, pelantikannya juga memiliki makna simbolis karena ia adalah gubernur terpilih dalam Pilkada Serentak 2024. Masa jabatan transisi ini akan berlangsung hingga pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak pada Februari 2025.

Aturan terkait pelantikan ini diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 80 Tahun 2024. Pada pasal 22A dijelaskan bahwa gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilantik pada 7 Februari 2025. Sedangkan pelantikan bupati dan wali kota dilakukan tiga hari kemudian, yakni pada 10 Februari 2025.

 

Konteks Pengunduran Diri Sahbirin Noor

Keputusan Sahbirin Noor untuk mengundurkan diri dari jabatan gubernur mencuri perhatian publik. Meskipun alasannya tidak dijelaskan secara rinci dalam acara pelantikan, langkah ini menjadi bagian dari dinamika politik lokal dan nasional menjelang akhir masa jabatan kepala daerah yang dipilih pada periode sebelumnya. Sahbirin Noor sendiri merupakan tokoh yang telah memimpin Kalsel selama dua periode, meninggalkan warisan kebijakan yang signifikan di bidang pembangunan infrastruktur, lingkungan, dan ekonomi rakyat.

 

Muhidin: Figur Pemimpin Baru dengan Visi Kalsel yang Lebih Baik

Muhidin bukanlah sosok asing di kancah politik Kalimantan Selatan. Sebelum menjabat sebagai gubernur, ia memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan daerah dan dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Terpilihnya Muhidin dalam Pilkada Serentak 2024 mencerminkan harapan rakyat Kalsel untuk melanjutkan pembangunan dan memperkuat posisi strategis provinsi ini di tingkat nasional.

Muhidin dihadapkan pada berbagai tantangan besar, termasuk upaya menjaga stabilitas lingkungan di tengah pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong investasi strategis yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kalsel, dengan kekayaan sumber daya alamnya, memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama pembangunan Indonesia di wilayah Kalimantan.

 

Agenda Pelantikan Serentak Hasil Pilkada 2024

Pilkada Serentak 2024 menghasilkan kepemimpinan baru di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan. Sesuai dengan PP Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan para kepala daerah akan dilakukan secara serentak pada Februari 2025. Jadwal tersebut bertujuan memastikan kesinambungan pemerintahan dan memberikan waktu yang cukup untuk transisi antara pejabat lama dan baru.

 

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur: 7 Februari 2025

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota: 10 Februari 2025

Kebijakan ini diambil untuk menciptakan keseragaman dalam proses pelantikan sekaligus mendorong efisiensi administrasi. Dengan jadwal yang terstruktur, pemerintah pusat berupaya memastikan bahwa proses pergantian kepemimpinan berlangsung tanpa hambatan berarti.

Sebagai gubernur definitif sekaligus gubernur terpilih, Muhidin memiliki tanggung jawab besar untuk membawa Kalsel ke arah yang lebih baik. Tantangan utama yang dihadapi provinsi ini meliputi:

Kalsel merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rentan terhadap bencana lingkungan, seperti banjir dan deforestasi. Kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan menjadi krusial untuk menjaga ekosistem sekaligus mendukung pembangunan.

 

Ekonomi dan Investasi:

Sebagai daerah kaya sumber daya alam, Kalsel perlu memaksimalkan potensi tersebut tanpa mengorbankan keberlanjutan. Investasi di sektor energi baru dan terbarukan, infrastruktur, serta pemberdayaan UMKM menjadi fokus utama yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dua sektor ini memegang peranan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan akan menjadi prioritas di bawah kepemimpinan Muhidin.

Dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, Kalsel memiliki peluang besar untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan wilayah Kalimantan sebagai pusat ekonomi baru di Indonesia.

Pelantikan Muhidin sebagai gubernur merupakan momen penting yang menandai transisi menuju kepemimpinan baru di Kalsel. Dengan dukungan dari pemerintah pusat dan masyarakat, Muhidin diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Era baru ini menjadi harapan bersama untuk melihat Kalimantan Selatan tumbuh menjadi provinsi yang lebih maju dan sejahtera.