Percepatan Pembangunan Kalimantan Barat: Sinergi Strategis Menuju Masa Depan Berdaya Saing

 

Foto : Kementrian PUPR

Kalimantan Barat, dengan potensi geografis dan ekonominya, kembali menjadi pusat perhatian dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan transportasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar diskusi penting di Sungai Raya, Sabtu lalu. Dalam pertemuan ini, berbagai rencana strategis dirumuskan untuk mengatasi kendala infrastruktur, termasuk pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II dan pengembangan jalan tol baru yang dinilai vital untuk meningkatkan konektivitas wilayah.

 

Komitmen Bersama untuk Infrastruktur Lebih Baik

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan bahwa infrastruktur merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi. Kunjungan kerja ini menghadirkan sejumlah mitra kerja strategis, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta lembaga lain seperti BMKG dan Basarnas.

"Diskusi ini tidak hanya mengevaluasi capaian pembangunan, tetapi juga mencari solusi nyata terhadap tantangan yang dihadapi Kalimantan Barat. Selain itu, kunjungan lapangan dilakukan untuk memahami kondisi infrastruktur secara langsung," jelas Lasarus.

Lasarus menegaskan bahwa percepatan pembangunan di Kalimantan Barat memiliki dampak strategis, baik untuk daerah maupun secara nasional. Salah satu fokus utama adalah menangani kemacetan lalu lintas di Jembatan Kapuas II melalui rencana pembangunan jembatan baru.

 

Duplikasi Jembatan Kapuas II: Jawaban atas Kemacetan

Jembatan Kapuas II telah lama menjadi urat nadi transportasi di Kalimantan Barat. Namun, kapasitasnya yang terbatas kerap menimbulkan kemacetan parah, terutama pada jam-jam sibuk. Lasarus menjelaskan bahwa pembangunan duplikasi jembatan ini bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pengembangan jalur tol yang menghubungkan Jembatan Kapuas II dengan Tugu Alianyang. "Konektivitas ini akan membuka peluang baru bagi sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata. Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menyiapkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tambahnya.

 

Isu Pelabuhan Dwikora dan Pentingnya Modernisasi

Lasarus juga menyoroti tantangan yang dihadapi Pelabuhan Dwikora, salah satu pelabuhan utama di Kalimantan Barat. Terletak di tengah kota, pelabuhan ini mengalami sejumlah kendala, termasuk pendangkalan sungai dan keterbatasan ruang untuk bongkar muat. Menurutnya, modernisasi pelabuhan ini diperlukan untuk mendukung aktivitas logistik yang semakin meningkat.

"Pelabuhan yang efisien adalah kunci bagi daerah ini untuk memanfaatkan posisinya yang strategis. Namun, kita juga harus memastikan bahwa modernisasi pelabuhan tidak mengabaikan aspek lingkungan," tegas Lasarus.

 

Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, memberikan gambaran rinci mengenai kondisi infrastruktur di provinsi ini. Dari total panjang jalan provinsi 1.530,4 km, sekitar 61,60 persen sudah dalam kondisi mantap, tetapi 38,41 persen masih memerlukan perbaikan signifikan.

"Prioritas kami adalah memastikan bahwa jalan-jalan yang rusak dapat segera diperbaiki. Infrastruktur jalan yang baik akan mendukung konektivitas antarwilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujar Harisson.

Sementara itu, dari 1.144 jembatan yang tersebar di Kalimantan Barat, sebanyak 943 unit (82,43 persen) masih berupa struktur kayu. Sebagian besar jembatan ini mengalami kerusakan ringan hingga berat, yang berpotensi menghambat mobilitas masyarakat.

"Kami fokus pada perbaikan dan pembangunan jembatan baru, terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat aktivitas ekonomi," tambahnya.

Selain membahas rencana jangka panjang, Harisson juga mengungkapkan langkah antisipatif Pemprov Kalbar menjelang libur panjang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Salah satu prioritas utama adalah memastikan kelancaran transportasi dan keamanan masyarakat selama periode tersebut.

"Kami telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI/Polri dan sektor swasta, untuk memastikan semua kebutuhan masyarakat terpenuhi. Mulai dari ketersediaan barang pokok hingga pelayanan publik, semuanya telah kami persiapkan," jelasnya.

Harisson juga menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga sangat penting untuk menjaga kenyamanan masyarakat selama libur panjang.

 

Fokus pada Kawasan Ekonomi Strategis dan Pariwisata

Harisson menekankan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang jalan dan jembatan, tetapi juga mencakup pengembangan kawasan ekonomi strategis dan destinasi pariwisata. Menurutnya, Kalimantan Barat memiliki banyak potensi wisata yang belum sepenuhnya dimanfaatkan karena keterbatasan aksesibilitas.

"Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, kami yakin sektor pariwisata di Kalimantan Barat dapat berkembang pesat. Ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat," ujarnya optimis.

Lasarus dan anggota Komisi V DPR RI menyatakan komitmennya untuk mendukung program-program strategis di Kalimantan Barat. Dalam kunjungan ini, mereka tidak hanya mendengarkan aspirasi Pemprov Kalbar tetapi juga berupaya mencarikan solusi bersama dengan kementerian terkait.

"Dukungan dari pemerintah pusat sangat penting untuk mempercepat pembangunan di daerah. Kami akan mengawal setiap usulan yang diajukan Pemprov Kalbar agar dapat terealisasi," kata Lasarus.

Diskusi antara Pemprov Kalbar dan Komisi V DPR RI menunjukkan bahwa percepatan pembangunan di Kalimantan Barat adalah prioritas bersama. Dengan rencana pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II, pengembangan jalan tol, dan modernisasi pelabuhan, provinsi ini siap menghadapi tantangan masa depan.

Namun, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran atau teknologi, tetapi juga pada kemitraan yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Harisson dan Lasarus sama-sama optimis bahwa kerja sama ini akan membawa perubahan positif bagi Kalimantan Barat.

"Ini bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Kalimantan Barat," ujar Harisson penuh harap.

Dengan langkah-langkah konkret yang telah dirancang, Kalimantan Barat berpeluang besar untuk menjadi salah satu provinsi unggulan di Indonesia, tidak hanya dalam hal ekonomi tetapi juga kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif menjadi kunci untuk mencapai visi ini.

Menuju Kalimantan Barat yang lebih maju, semua pihak diharapkan terus bergandengan tangan dalam perjalanan panjang ini.