Mengangkat Potensi Rumput Laut Kaltara: Dari Krisis Harga hingga Transformasi Industri

  

Ilustrasi : Pixabay

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) adalah salah satu penghasil utama rumput laut di Indonesia. Dengan pusat produksi utama di Nunukan dan Tarakan, sektor ini menjadi sumber penghidupan bagi ribuan petani lokal. Namun, dalam setahun terakhir, sektor ini menghadapi berbagai tantangan serius yang berpotensi mengancam keberlanjutannya.

Komisi II DPRD Kaltara baru-baru ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Tarakan untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi para petani dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam pertemuan tersebut, DPRD mengundang instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Topik yang dibahas meliputi anjloknya harga rumput laut, maraknya pencurian, hingga peluang besar pengembangan industri pengolahan rumput laut di Kaltara.

 

Harga Rumput Laut yang Terus Merosot

Salah satu isu paling mendesak yang disoroti dalam RDP adalah turunnya harga rumput laut di Nunukan. Penurunan harga ini telah menjadi momok bagi petani selama setahun terakhir, mengakibatkan tekanan ekonomi yang signifikan. Rumput laut, yang seharusnya menjadi salah satu komoditas unggulan daerah, justru menjadi sumber ketidakpastian bagi mereka yang menggantungkan hidup di sektor ini.

Muhammad Nasir, anggota Komisi II DPRD Kaltara, mengkritisi minimnya langkah nyata dari pemerintah untuk melindungi petani dari fluktuasi harga. Menurutnya, alasan bahwa penurunan harga ini terjadi akibat faktor global tidak bisa dijadikan pembenaran tanpa adanya upaya konkret untuk menstabilkan pasar.

“Pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada alasan. Stabilitas harga harus menjadi prioritas utama. Kita memerlukan kebijakan perlindungan harga agar petani tidak terus-menerus menjadi korban dari dinamika pasar yang tidak terkendali,” ujar Nasir dengan tegas.

Menurut data yang disampaikan dalam RDP, harga rumput laut di pasar lokal Nunukan saat ini jauh lebih rendah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Penurunan ini tidak hanya disebabkan oleh persaingan global, tetapi juga lemahnya pengelolaan rantai pasok dan kurangnya akses petani terhadap pasar yang lebih luas.

 

Ancaman Pencurian Rumput Laut

Selain masalah harga, petani rumput laut di Nunukan juga menghadapi ancaman lain yang tidak kalah serius: pencurian. Kasus pencurian ini kerap terjadi di malam hari, dengan pelaku yang diduga beraksi di perairan terbuka. Para petani yang sudah menghadapi kesulitan akibat harga rendah kini harus berjuang melindungi hasil panen mereka dari tangan-tangan tidak bertanggung jawab.

Muhammad Nasir menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya pencurian ini. Ia memahami bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan serta aparat keamanan setempat menghadapi keterbatasan, terutama dalam hal anggaran dan sumber daya. Namun, menurutnya, ada peluang kerja sama strategis yang bisa dimanfaatkan, misalnya dengan melibatkan TNI AL dan Polairud untuk memperkuat pengawasan di wilayah perairan.

“Jika kita mampu membangun koordinasi dengan aparat keamanan seperti TNI AL dan Polairud, pengawasan bisa lebih maksimal. Tapi tentu saja, ini membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun daerah,” tambah Nasir.

 

Membangun Industri Pengolahan Rumput Laut di Kaltara

Di balik tantangan besar yang dihadapi, terdapat peluang besar yang belum sepenuhnya tergarap: pengembangan industri pengolahan rumput laut di Kaltara. Dengan posisi sebagai salah satu penghasil rumput laut terbesar di Indonesia, Kaltara memiliki potensi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas ini melalui pengolahan lokal.

Muhammad Nasir dan anggota Komisi II DPRD lainnya mendorong pemerintah daerah untuk segera merintis pendirian pabrik pengolahan rumput laut di Nunukan atau Tarakan. Industri pengolahan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas dan harga jual rumput laut, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

“Selama ini kita hanya menjual bahan mentah ke luar daerah atau luar negeri. Jika kita bisa memprosesnya menjadi produk setengah jadi atau produk jadi, nilai ekonominya akan jauh lebih tinggi. Ini juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal,” jelas Nasir.

Produk olahan rumput laut seperti agar-agar, karaginan, atau bahkan kosmetik berbasis rumput laut memiliki potensi besar di pasar global. Untuk itu, diperlukan investasi yang serius, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, untuk mendukung pengembangan industri ini.

Dalam RDP tersebut, Muhammad Nasir menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan DPRD dalam menangani persoalan yang dihadapi sektor rumput laut. Dukungan lintas sektor ini sangat penting untuk memastikan bahwa solusi yang dirancang dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk lebih aktif dalam menjalin kerja sama dengan investor atau mitra internasional. Dengan dukungan teknologi dan keahlian dari mitra strategis, Kaltara dapat mempercepat transformasi sektor rumput laut dari hanya sebagai penghasil bahan mentah menjadi pusat industri pengolahan modern.

RDP ini menjadi langkah awal yang penting dalam mengurai persoalan sektor rumput laut di Kaltara. Namun, perjalanan untuk mengatasi tantangan ini masih panjang. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk memastikan bahwa potensi besar yang dimiliki sektor ini dapat dimaksimalkan.

Jika pemerintah mampu menciptakan kebijakan perlindungan harga, memperkuat pengawasan terhadap pencurian, serta membangun industri pengolahan, sektor rumput laut dapat kembali menjadi tulang punggung ekonomi Kaltara. Keberhasilan ini tidak hanya akan mengangkat kesejahteraan petani, tetapi juga memperkokoh posisi Kaltara sebagai pemain utama dalam industri rumput laut di Indonesia.

Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, rumput laut Kaltara dapat menjadi simbol transformasi ekonomi daerah, dari yang semula penuh tantangan menjadi sumber kebanggaan dan kemajuan. Kini saatnya bagi pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan visi besar ini.