Kejati Kaltim Berhasil Selamatkan Rp20 Miliar dari Kasus Korupsi BUMD

  

Ilustrasi : Pinterest

Dalam upaya menjaga integritas keuangan negara, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) telah mencatat prestasi besar di tahun 2024. Sepanjang tahun ini, Kejati Kaltim berhasil menyelamatkan kerugian negara senilai lebih dari Rp20 miliar melalui penanganan kasus korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Wakil Kepala Kejati Kaltim, Victor Antonius Saragih Sidabutar, mengungkapkan capaian ini dalam konferensi pers di Samarinda pada Jumat.

“Total nilai yang kami selamatkan mencapai lebih dari Rp20 miliar. Angka ini berasal dari 14 kasus korupsi yang sudah masuk tahap penyidikan selama tahun 2024,” ujar Victor dengan tegas.

 

Modus Korupsi yang Variatif

Kasus-kasus korupsi yang berhasil diungkap memperlihatkan modus operandi yang beragam. Beberapa di antaranya melibatkan penyalahgunaan dana investasi, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai prosedur, hingga eksploitasi sumber daya alam yang melanggar aturan.

Victor menjelaskan, “Ada kasus di mana dana investasi yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, kami menemukan sejumlah kasus pengadaan barang dan jasa yang penuh manipulasi, mulai dari penunjukan langsung hingga mark-up anggaran yang tidak masuk akal.”

Eksploitasi sumber daya alam juga menjadi salah satu modus utama. Di wilayah yang kaya akan sumber daya seperti Kalimantan Timur, kegiatan ilegal sering kali menyusup ke dalam operasi resmi BUMD.

“Potensi alam yang besar di Kaltim menjadi daya tarik, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyelewengan. Kami menemukan praktik yang merugikan lingkungan sekaligus menguras keuangan negara,” tambah Victor.

 

Pencegahan Korupsi Jadi Prioritas

Kendati penindakan menjadi aspek penting dalam tugas Kejati Kaltim, Victor menegaskan bahwa pihaknya juga menaruh perhatian besar pada upaya pencegahan korupsi. Untuk itu, mereka mengimplementasikan berbagai strategi, mulai dari pendampingan hingga peningkatan tata kelola BUMD.

“Kami tidak hanya hadir saat masalah terjadi, tetapi juga berusaha mencegah korupsi sebelum dimulai. Kami rutin memberikan sosialisasi kepada BUMD dan mendampingi mereka dalam menyusun program mitigasi risiko,” ungkapnya.

Victor menyebutkan, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) menjadi kunci dalam upaya pencegahan. Pihaknya memberikan penyuluhan hukum dan masukan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dan BUMD terkait implementasi prinsip-prinsip tersebut.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap BUMD memiliki sistem yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi yang tidak sehat. Dengan tata kelola yang baik, peluang terjadinya korupsi dapat diminimalkan,” jelas Victor.

Selain itu, Kejati Kaltim membuka pintu lebar bagi pihak-pihak yang membutuhkan konsultasi hukum. Pendampingan ini tidak hanya membantu menyelesaikan permasalahan yang ada, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi.

“Kami siap membantu siapa saja yang ingin memastikan operasional mereka sesuai dengan peraturan. Layanan ini terbuka untuk semua, baik dari kalangan pemerintah maupun sektor usaha,” imbuhnya.

 

Kaltim dan Kerawanan Korupsi

Sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan alam melimpah dan investasi yang terus meningkat, Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi ini juga menjadi ladang subur bagi praktik korupsi.

“Mobilitas dana yang tinggi, investasi besar, serta sumber daya alam yang melimpah menjadikan Kaltim rawan terhadap tindak pidana korupsi. Ini adalah tantangan besar bagi kami,” ujar Victor.

Ia menambahkan bahwa keberadaan proyek-proyek strategis di wilayah ini, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), memerlukan pengawasan ekstra ketat. Dengan anggaran yang besar dan kompleksitas proyek yang tinggi, risiko penyelewengan selalu ada.

“Pembangunan IKN membuka peluang besar bagi perekonomian, tetapi juga membawa tantangan dalam bentuk risiko korupsi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kami terus meningkatkan upaya pengawasan,” tuturnya.

 

Komitmen untuk Pemerintahan yang Bersih

Victor memastikan bahwa Kejati Kaltim berkomitmen penuh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Hal ini dilakukan melalui kombinasi antara tindakan hukum tegas terhadap pelaku korupsi dan langkah preventif yang berkelanjutan.

“Kami tidak akan ragu untuk menindak siapa saja yang terbukti melakukan korupsi. Pada saat yang sama, kami juga ingin menciptakan sistem yang mempersulit peluang korupsi di masa depan,” tegasnya.

Capaian penyelamatan Rp20 miliar lebih di tahun ini menjadi bukti nyata komitmen tersebut. Meski demikian, Victor mengakui bahwa tantangan masih banyak dan kerja keras tetap diperlukan.

“Kami tidak akan berhenti di sini. Upaya kami akan terus berlanjut untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dimiliki negara digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Langkah-langkah yang dilakukan Kejati Kaltim juga bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dalam banyak kasus, kepercayaan ini sering kali tergerus oleh berbagai skandal korupsi yang mencuat ke permukaan.

“Kami ingin masyarakat percaya bahwa hukum benar-benar ditegakkan di negeri ini. Kami juga berharap tindakan kami dapat memberikan efek jera bagi siapa saja yang berniat melakukan kejahatan serupa,” kata Victor.

Dengan pendekatan yang holistik, mulai dari penindakan hingga pencegahan, Kejati Kaltim berharap dapat membawa perubahan signifikan dalam tata kelola BUMD dan pemerintahan di wilayah Kalimantan Timur.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah membuktikan perannya sebagai garda terdepan dalam memberantas korupsi di wilayah ini. Dengan menyelamatkan kerugian negara hingga Rp20 miliar lebih, mereka tidak hanya melindungi keuangan negara, tetapi juga membangun fondasi bagi pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.

Semangat yang ditunjukkan Kejati Kaltim diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain dalam memberantas korupsi dan membangun sistem yang lebih baik. Bagi masyarakat, langkah ini menjadi harapan akan masa depan yang lebih adil dan bebas dari korupsi.