Harmoni Ekonomi Kalsel: Sinergi dalam Menjaga Stabilitas Inflasi dan Memacu Pertumbuhan

  

Banjarmasin, 29 Desember 2024 – Dalam upaya memperkokoh fondasi ekonomi daerah yang tangguh, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mengendalikan inflasi. Dalam acara High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Selatan, ia menyampaikan bahwa kestabilan harga adalah pilar utama yang mendukung daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Inflasi yang terkendali bukan sekadar indikator ekonomi, melainkan juga refleksi dari kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan kita dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah,” ujar Muhidin di hadapan pejabat pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan tokoh masyarakat yang hadir pada pertemuan tersebut.

Dalam sambutannya, Muhidin menyoroti berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kestabilan ekonomi Kalimantan Selatan. Faktor-faktor seperti perubahan iklim yang mengganggu produktivitas sektor pertanian, fluktuasi harga pangan, hingga dampak kebijakan nasional, menjadi perhatian serius. Menurutnya, solusi terbaik adalah memperkuat sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat untuk bersama-sama menghadapi tantangan tersebut.

“Sinergi adalah kunci. Dengan kolaborasi yang erat, kita dapat menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks, baik di tingkat lokal maupun nasional,” tegasnya. Gubernur juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah aktif berkontribusi dalam menjaga stabilitas inflasi daerah selama ini.

Salah satu prioritas utama yang disampaikan dalam pertemuan ini adalah pentingnya penguatan ketahanan pangan. Muhidin menjelaskan bahwa diversifikasi sumber pangan dan pengembangan pertanian berbasis teknologi menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital untuk memantau harga dan distribusi barang di pasar juga dianggap penting untuk mendukung efisiensi.

“Melalui teknologi digital, kita dapat memantau pergerakan harga secara real-time dan merespons potensi gejolak dengan lebih cepat dan tepat,” kata Muhidin. Hal ini, menurutnya, akan membantu memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasar dengan harga yang stabil.

Selain teknologi, edukasi publik juga menjadi salah satu fokus penting. Muhidin menekankan perlunya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan konsumsi dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih proaktif dalam mendukung upaya pengendalian inflasi.

Dalam laporan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, terungkap bahwa inflasi di Kalimantan Selatan pada tahun 2024 berhasil dijaga dalam rentang target nasional sebesar 2,5±1 persen. Hal ini mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan dan program yang telah dilaksanakan oleh TPID bersama pemerintah daerah.

“Penurunan inflasi ini adalah hasil dari sinergi yang kuat antara semua pihak. Kita berhasil meningkatkan efisiensi distribusi pangan, memanfaatkan teknologi, dan mengadopsi kebijakan yang responsif terhadap dinamika pasar,” jelas Fadjar.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa tahun 2025 akan menghadirkan tantangan baru. Kebijakan pemerintah pusat, seperti kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen dan peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, diperkirakan akan memengaruhi tingkat inflasi di daerah.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Fadjar memberikan beberapa rekomendasi strategis. Salah satu langkah utama adalah memperkuat cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi potensi gejolak harga. Selain itu, peningkatan efisiensi dalam distribusi barang, terutama komoditas pangan, juga menjadi prioritas utama.

“Kami mendorong program Mitigasi Risiko Inflasi (MRI) yang lebih intensif, termasuk pemanfaatan data besar (big data) untuk memantau pola konsumsi masyarakat dan tren harga di pasar. Hal ini akan membantu kita dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Fadjar.

Ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya lokal. Dengan meningkatkan produktivitas lokal, ketergantungan pada barang impor dapat dikurangi, sehingga risiko inflasi akibat fluktuasi harga global dapat diminimalkan.

Muhidin dan Fadjar sepakat bahwa kebijakan nasional memiliki dampak signifikan terhadap inflasi di tingkat daerah. Sebagai contoh, kenaikan UMP dan PPN diperkirakan akan meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah mitigasi, seperti memberikan subsidi harga untuk barang kebutuhan pokok serta memperkuat jaringan distribusi agar harga tetap terkendali.

Selain itu, program-program seperti pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menjaga stabilitas harga barang di pasar lokal.

Salah satu poin penting yang juga dibahas dalam pertemuan ini adalah perlunya meningkatkan komunikasi publik. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengendalian inflasi, cara berbelanja yang bijak, dan mendukung produk lokal menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih stabil.

“Komunikasi yang baik akan menciptakan pemahaman yang lebih baik pula di masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga mitra aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah,” kata Muhidin.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk merumuskan strategi jangka panjang dalam menjaga stabilitas ekonomi Kalimantan Selatan. Dengan tantangan yang semakin kompleks, sinergi dan inovasi menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah daerah bersama TPID dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus bekerja keras demi menciptakan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai penutup, Muhidin menyampaikan optimismenya terhadap masa depan Kalimantan Selatan. “Dengan kerja sama yang erat dan langkah-langkah strategis yang tepat, saya yakin Kalimantan Selatan dapat menjadi provinsi yang tangguh, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya.

Dengan langkah-langkah yang telah direncanakan dan semangat kolaborasi yang terus terjaga, Kalimantan Selatan diharapkan dapat menghadapi tantangan tahun 2025 dengan lebih percaya diri. Stabilitas inflasi yang terjaga akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.