Ancaman Banjir di Kalimantan Barat: Warga Diminta Tetap Waspada, Pemerintah Diminta Bertindak Cepat

  

Foto : dok Istemewa

Memasuki akhir tahun 2024, ancaman banjir menjadi perhatian utama bagi masyarakat Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pontianak, sebagian besar wilayah di Kalimantan Barat diperkirakan akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sepanjang bulan Desember. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya banjir, terutama di daerah-daerah yang memiliki masalah lingkungan seperti sistem drainase yang buruk dan tingginya tingkat sedimentasi.

Ketua Satgas Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat, Daniel, mengingatkan bahwa tingginya intensitas curah hujan berpotensi menimbulkan genangan air hingga banjir di berbagai lokasi, khususnya di kawasan yang rawan. "Wilayah-wilayah yang memiliki parit tersumbat atau berada di dataran rendah sangat rentan terdampak genangan air jika hujan lebat berlangsung dalam durasi yang lama," jelas Daniel.

Kota Pontianak sendiri menjadi salah satu daerah yang mendapat sorotan. Beberapa titik di kota ini dikenal memiliki risiko tinggi mengalami genangan air saat hujan deras. Hal ini diperparah oleh kondisi drainase yang kurang optimal serta kebiasaan warga yang masih membuang sampah sembarangan ke saluran air. Dalam kondisi seperti ini, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

 

Peringatan dari Anggota DPRD Kota Pontianak

Menanggapi potensi banjir yang mengancam, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Husin, mengimbau masyarakat untuk selalu waspada. Ia menekankan pentingnya kesadaran warga dalam menghadapi situasi cuaca ekstrem.

"Saya mengajak seluruh warga Pontianak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya genangan atau banjir, terutama mereka yang tinggal di wilayah rawan," ujar Husin dalam keterangannya pada Minggu, 15 Desember 2024.

Husin juga menyampaikan harapannya agar warga tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah, tetapi turut berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya saluran air. “Kesadaran kolektif sangat diperlukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan membuang sampah sembarangan, karena ini menjadi salah satu penyebab utama tersumbatnya parit dan saluran air,” tambahnya.

 

Tanggung Jawab Pemerintah Kota

Selain mengimbau warga, Husin juga mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU), untuk segera melakukan tindakan preventif. Salah satu langkah yang disarankan adalah membersihkan parit dan saluran air yang dipenuhi sampah serta sedimentasi. Menurut Husin, banyak saluran air di Pontianak yang kondisinya memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius.

“Saya meminta Pemkot Pontianak, terutama dinas terkait seperti Dinas PU, untuk segera melakukan pembersihan pada parit-parit yang tersumbat oleh sampah. Jika parit bersih dan aliran air tidak terhambat, risiko terjadinya genangan dan banjir dapat diminimalkan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemeliharaan saluran air tidak bisa hanya dilakukan sesekali. Dibutuhkan program rutin untuk memastikan sistem drainase kota selalu dalam kondisi baik. Husin berharap Pemkot Pontianak dapat mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung program ini.

 

Kondisi Lingkungan sebagai Faktor Pendukung Banjir

Salah satu penyebab utama terjadinya banjir di Pontianak adalah sistem drainase yang tidak memadai. Banyak saluran air yang tersumbat oleh sampah domestik, sedimentasi, serta minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Di beberapa lokasi, pembangunan infrastruktur yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan juga menjadi pemicu.

Berdasarkan data BPBD Kalimantan Barat, banjir kerap terjadi di wilayah dataran rendah, seperti beberapa kecamatan di Kota Pontianak, yang memang memiliki kondisi geografis rawan genangan air. Selain itu, perubahan tata guna lahan juga ikut memperburuk situasi. Semakin banyaknya kawasan hijau yang beralih fungsi menjadi area permukiman dan komersial menyebabkan air hujan sulit terserap ke dalam tanah, sehingga langsung mengalir ke saluran drainase yang kapasitasnya terbatas.

 

Pentingnya Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah

Untuk menghadapi potensi banjir, diperlukan sinergi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat harus sadar akan perannya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tidak hanya itu, kegiatan gotong royong membersihkan saluran air perlu digiatkan kembali sebagai langkah preventif.

Di sisi lain, pemerintah perlu bertindak lebih proaktif dalam mengatasi masalah drainase kota. Selain membersihkan parit, Pemkot Pontianak juga disarankan untuk mengembangkan sistem drainase modern yang mampu mengakomodasi volume air hujan yang tinggi. Pemanfaatan teknologi, seperti sistem pompa air otomatis atau pembangunan kolam retensi, dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah banjir di wilayah perkotaan.

Menghadapi ancaman banjir yang terus menghantui setiap musim hujan, pemerintah daerah diharapkan memiliki rencana jangka panjang yang komprehensif. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil:

Pemerintah perlu membangun dan memperbaiki sistem drainase agar mampu menampung debit air yang lebih besar. Saluran-saluran air yang sudah tua dan tidak efektif perlu segera diganti atau diperbaiki.

Kawasan hijau berfungsi sebagai penyerapan air alami. Oleh karena itu, upaya reforestasi dan perlindungan hutan kota harus menjadi prioritas.

Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan melalui kampanye-kampanye tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan dampak buruk membuang sampah sembarangan.

Pengelolaan sampah harus ditingkatkan, baik melalui penambahan fasilitas tempat pembuangan sampah maupun sistem pengolahan sampah yang lebih modern.

Investasi dalam teknologi, seperti penggunaan sensor banjir dan sistem peringatan dini, dapat membantu masyarakat mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi.

Dengan curah hujan yang tinggi dan kondisi lingkungan yang masih membutuhkan banyak perbaikan, ancaman banjir di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak, tidak bisa dianggap remeh. Namun, dengan kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, dampak yang ditimbulkan oleh bencana ini dapat diminimalkan.

“Kami berharap semua pihak dapat berperan aktif, baik dalam menjaga kebersihan lingkungan maupun dalam mendukung program-program pemerintah untuk mencegah banjir. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama,” tutup Husin.

Langkah konkret dan sinergi yang kuat menjadi harapan bagi masyarakat Pontianak agar dapat melalui musim hujan ini dengan aman tanpa ancaman banjir yang merugikan.