Pertumbuhan Tenaga Kerja di Kalimantan Barat: Tantangan Sektor Ekonomi dan Pendidikan

  

Foto : Pinterest(@Yayan Nurlian)

Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mencatat perkembangan penting dalam dunia ketenagakerjaan pada tahun 2024. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, hingga Agustus 2024 jumlah penduduk yang bekerja mencapai angka 2,86 juta orang. Dibandingkan dengan data Agustus 2023, terjadi peningkatan sebesar 88,28 ribu orang yang terlibat dalam berbagai sektor pekerjaan.

Muh Saichudin, Kepala BPS Kalbar, menguraikan bahwa definisi “bekerja” dalam konteks statistik ini mencakup semua aktivitas yang dilakukan dengan tujuan memperoleh penghasilan atau keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung. Kegiatan tersebut, menurutnya, dianggap sebagai pekerjaan jika dilakukan setidaknya selama satu jam dalam kurun waktu satu minggu terakhir. Peningkatan jumlah tenaga kerja ini menjadi indikator yang menjanjikan dalam perekonomian Kalbar. Namun, tingginya ketergantungan terhadap sektor-sektor primer dan rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja menggarisbawahi tantangan struktural yang harus diatasi.

 

Dominasi Sektor Primer: Potret Ekonomi Kalbar

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024 mengungkapkan bahwa sektor-sektor utama yang menyerap tenaga kerja di Kalbar masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor-sektor ini menyerap sekitar 46,03 persen dari total angkatan kerja, yang mengisyaratkan peran vitalnya dalam perekonomian lokal. Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi dan perawatan kendaraan bermotor, menempati posisi kedua dalam hal jumlah tenaga kerja yang diserap, dengan persentase sebesar 14,28 persen. Sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan minuman menduduki peringkat ketiga, menyerap 6,31 persen dari total angkatan kerja.

Ketergantungan Kalbar pada sektor primer—khususnya pertanian—mengandung potensi besar sekaligus risiko tersendiri. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Namun, ketergantungan pada sektor primer juga berisiko jika tidak disertai inovasi atau diversifikasi ekonomi. Dengan perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas global, ketahanan sektor ini menjadi sangat rentan. Pemerintah daerah perlu mengantisipasi tantangan ini melalui pendekatan yang lebih berkelanjutan, seperti memperkenalkan teknologi pertanian modern, mendorong agribisnis, dan meningkatkan akses pasar.

 

Struktur Pekerjaan: Tantangan dalam Formalisasi Tenaga Kerja

Selain melihat sektor-sektor pekerjaan, BPS juga mencatat status pekerjaan utama yang diemban oleh para pekerja. Mayoritas penduduk yang bekerja di Kalbar berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai, dengan persentase mencapai 40,58 persen. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang bekerja berada dalam hubungan kerja formal dan berstruktur, meskipun mungkin dalam skala usaha kecil atau menengah. Namun, ada sejumlah kecil penduduk yang berstatus sebagai pekerja yang berusaha dengan bantuan buruh tetap dan dibayar. Golongan ini hanya mencakup 3,40 persen dari tenaga kerja di Kalbar.

Fenomena ini memberikan gambaran bahwa formalitas hubungan kerja di Kalbar masih relatif terbatas, mengingat jumlah pekerja mandiri dan mereka yang bekerja dengan bantuan buruh tetap masih sangat rendah. Salah satu alasannya adalah karakteristik sektor primer di Kalbar yang cenderung mempekerjakan tenaga kerja dengan hubungan yang lebih informal. Jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, maka perlu dilakukan upaya untuk memperluas peluang kerja yang lebih terstruktur dan formal di berbagai sektor, khususnya di luar sektor primer.

 

Kesenjangan Pendidikan dalam Tenaga Kerja

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Kalbar dalam sektor ketenagakerjaan adalah tingkat pendidikan yang rendah pada sebagian besar tenaga kerjanya. BPS mencatat bahwa hingga Agustus 2024, sebagian besar tenaga kerja di Kalbar hanya memiliki pendidikan SD ke bawah. Kelompok ini mencakup sekitar 43,10 persen dari total tenaga kerja yang bekerja di provinsi tersebut. Di sisi lain, tenaga kerja dengan pendidikan Diploma I, II, atau III tercatat sebagai yang paling sedikit, hanya sebesar 2,70 persen.

Rendahnya tingkat pendidikan ini tidak hanya berdampak pada kapasitas dan keterampilan pekerja tetapi juga membatasi pilihan mereka dalam mencari pekerjaan dengan upah lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik. Pendidikan yang rendah membuat mereka kurang siap menghadapi tantangan di sektor-sektor yang lebih maju seperti industri teknologi, kesehatan, dan manufaktur. Dengan kondisi ini, perlu ada perbaikan besar dalam akses pendidikan dan pelatihan vokasi bagi penduduk, terutama di wilayah pedesaan yang mungkin masih terbatas aksesnya terhadap fasilitas pendidikan.

 

Strategi Peningkatan Tenaga Kerja di Kalbar: Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi tantangan dalam ketenagakerjaan dan pendidikan, pemerintah daerah Kalbar dihadapkan pada tugas penting untuk merumuskan strategi yang efektif. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di Kalbar:

Pemerintah dapat mendorong diversifikasi ekonomi dengan meningkatkan investasi di sektor industri, pariwisata, dan jasa lainnya. Dengan mengembangkan sektor-sektor ini, lapangan kerja baru akan terbuka bagi penduduk dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, serta membantu mengurangi ketergantungan pada sektor primer. Upaya untuk menarik investor dalam industri manufaktur ringan, sektor pariwisata alam, dan layanan kesehatan dapat menjadi solusi yang efektif dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas.

Akses dan kualitas pendidikan harus ditingkatkan agar tenaga kerja di Kalbar memiliki keterampilan yang lebih baik. Program pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, seperti pelatihan di bidang teknologi, keterampilan teknik, dan pengembangan usaha mandiri, perlu diperluas. Selain itu, pemerintah dapat menginisiasi kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pelatihan untuk memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kerja yang dibutuhkan di lapangan.

Sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar, pertanian di Kalbar harus menjadi lebih efisien dan berdaya saing. Pemerintah dapat memperkenalkan teknologi pertanian modern seperti irigasi cerdas, pengelolaan tanah yang lebih baik, dan penggunaan alat mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas. Inovasi ini akan membantu mengurangi kelelahan fisik pekerja dan juga meningkatkan pendapatan petani, yang pada gilirannya dapat menarik lebih banyak generasi muda untuk bekerja di sektor ini.

Ketersediaan infrastruktur yang baik sangat penting dalam mendukung akses penduduk Kalbar ke tempat kerja yang layak dan produktif. Pembangunan jalan yang menghubungkan wilayah pedesaan dan perkotaan, akses internet yang memadai, serta ketersediaan listrik yang stabil akan membuka peluang bagi perkembangan usaha kecil dan menengah serta meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja.

Kalbar juga perlu memastikan keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja yang lebih merata. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan perempuan serta mengembangkan program pelatihan khusus untuk memberdayakan perempuan. Ini juga bisa menjadi peluang untuk memperkecil kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Perkembangan jumlah penduduk yang bekerja di Kalbar memang menunjukkan tren positif, tetapi ada beberapa tantangan yang masih perlu dihadapi dalam menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Ketergantungan pada sektor primer berpotensi menghambat perkembangan di sektor lain jika tidak disertai dengan diversifikasi ekonomi. Selain itu, kesenjangan pendidikan menjadi penghambat dalam menciptakan tenaga kerja yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman, terutama dengan perkembangan teknologi yang cepat.

Sebagai langkah strategis ke depan, pemerintah harus tetap fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui pendidikan yang lebih baik dan pelatihan keterampilan. Selain itu, pengembangan sektor-sektor ekonomi berbasis teknologi, serta perluasan kesempatan kerja yang lebih formal dan produktif, diharapkan dapat membantu Kalbar mencapai perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pertumbuhan jumlah tenaga kerja di Kalbar dapat terus didorong, bukan hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam mencapai visi ini.