Menghadapi Rob dan Banjir Pesisir: Upaya Kesiapsiagaan Kalimantan Barat di Tengah Fenomena Supermoon

  

Foto :Pontinesia

Kalimantan Barat tengah bersiap menghadapi fenomena alam yang memengaruhi wilayah pesisirnya: Supermoon atau bulan baru pada 16 November 2024. Fenomena ini diperkirakan akan memicu kenaikan ketinggian air laut maksimum, yang berpotensi menyebabkan banjir pesisir atau rob. Untuk itu, BMKG Kalimantan Barat mengeluarkan peringatan bagi masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan rob yang dapat mengganggu aktivitas harian, khususnya di kawasan pelabuhan, permukiman pesisir, dan sektor perikanan. Ancaman banjir pesisir ini diperkirakan berlangsung hingga 23 November 2024.

Raden Eko Sarjono, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, mengungkapkan bahwa Supermoon dapat mengakibatkan peningkatan ketinggian pasang laut maksimum yang cukup signifikan. Berdasarkan pantauan dan data prediksi pasang surut, BMKG memproyeksikan rob akan melanda wilayah-wilayah pesisir, termasuk Pontianak, yang memiliki pasang maksimum berkisar antara 1,6 hingga 1,7 meter dari tanggal 18 hingga 23 November pada pukul 07.00 hingga 14.00 WIB. Sedangkan di Kendawangan dan sekitarnya, ketinggian air diperkirakan antara 1,7 hingga 1,8 meter dari tanggal 16 hingga 21 November pada pukul 10.00 hingga 13.00 WIB. Masyarakat di kawasan ini diminta untuk selalu waspada dan mengantisipasi dampaknya, terutama bagi mereka yang tinggal dan bekerja di pesisir.

Fenomena ini dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas di berbagai sektor, mulai dari bongkar muat di pelabuhan hingga aktivitas perikanan dan tambak garam. Selain itu, pemerintah juga memperingatkan masyarakat untuk mempersiapkan tindakan antisipasi guna mengurangi dampak negatif dari peningkatan ketinggian air laut ini.

Sebagai bentuk upaya mitigasi, Pemerintah Kota Pontianak turut terlibat aktif dalam menghadapi ancaman banjir dengan memperkuat strategi pencegahan bencana. Kota Pontianak memiliki beberapa tantangan besar terkait risiko bencana, seperti banjir, kebakaran lahan, dan angin puting beliung. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak, Sidig Handanu, kondisi cuaca ekstrem yang kian meningkat juga menambah kompleksitas dalam menghadapi bencana. Ketika hujan dengan intensitas tinggi datang, genangan air muncul dengan cepat, sementara saat terjadi kemarau panjang, ancaman kebakaran lahan menjadi lebih nyata.

Sebagai bagian dari respons ini, Pemerintah Kota Pontianak bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala dan berbagai pihak lain dalam proyek FINCAPES, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan terhadap banjir. Salah satu langkah yang diambil adalah mengadakan lokakarya pemodelan risiko banjir, di mana para ahli, praktisi, dan masyarakat bertukar pandangan untuk menghasilkan solusi mitigasi banjir yang aplikatif. Sidig menekankan pentingnya sinergi lintas pihak untuk menghadapi tantangan cuaca ekstrem dan risiko bencana di Pontianak, yang memiliki karakteristik wilayah yang rentan terhadap genangan dan banjir.

Lebih jauh, Sidig menjelaskan bahwa saat ini Pontianak sudah memiliki Rencana Aksi Iklim yang memetakan wilayah-wilayah rentan bencana. Rencana ini diharapkan bisa menjadi panduan utama dalam menangani risiko banjir di masa depan. Hasil dari lokakarya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap banjir serta pengembangan kebijakan tata ruang yang berbasis bukti.

Sidig juga mengingatkan bahwa data ilmiah yang dikumpulkan dari berbagai studi ini seharusnya tidak berhenti pada bentuk laporan semata. Hasil studi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang dapat membantu menekan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari banjir, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Lokakarya ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi bagi akademisi, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mencapai pemahaman bersama mengenai risiko banjir di Pontianak. Menurut Sidig, keberhasilan strategi mitigasi banjir akan sangat bergantung pada kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan dukungan dari kabupaten serta provinsi lain di Kalimantan Barat.

Selain memetakan potensi ancaman, pemerintah juga telah menyiapkan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh banjir dan rob. Penguatan mitigasi ini dirancang untuk tidak hanya memperbaiki infrastruktur tetapi juga memastikan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sidig menjelaskan bahwa topografi Pontianak yang datar dan terletak di dekat aliran sungai besar memang membuat kota ini rentan terhadap banjir. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait di wilayah sekitar menjadi penting guna meningkatkan efektivitas langkah-langkah mitigasi.

Diskusi dalam lokakarya ini juga menyoroti tantangan pemerintah dalam mengintegrasikan data ilmiah ke dalam kebijakan yang berbasis bukti. Pendekatan ini sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya efektif tetapi juga inklusif, mengingat dampak bencana yang tidak merata di antara masyarakat. Partisipasi kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak, juga perlu diperhatikan dalam setiap kebijakan mitigasi banjir. Sidig menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi ruang yang sangat penting untuk menyelaraskan pandangan antara berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi risiko banjir yang semakin meningkat.

Kota Pontianak terus melibatkan berbagai pihak untuk memastikan langkah mitigasi yang lebih berdampak nyata dan menyentuh masyarakat secara langsung. Ke depan, pemerintah berencana untuk memperkuat kerangka kebijakan berbasis bukti dan investasi infrastruktur yang tangguh terhadap bencana. Sidig berharap, dengan adanya studi dan data terbaru dari kolaborasi akademisi dan lembaga terkait, akan tersedia landasan kebijakan yang kuat untuk menekan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari banjir.

Upaya mitigasi yang komprehensif ini sangat penting dalam mempersiapkan masyarakat menghadapi perubahan iklim yang memengaruhi pola cuaca ekstrem dan risiko banjir. Dengan dukungan dari semua pihak, pemerintah berharap langkah mitigasi yang ada dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat Pontianak dan sekitarnya.