Dugaan Korupsi Proyek PLTU 1 Kalimantan Barat: Investigasi Terbaru Bareskrim Polri

Ilustrasi : Pinterest

Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri kini tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat berkapasitas 2x50 MW. Proyek ini, yang seharusnya menjadi solusi energi bagi wilayah Kalimantan Barat, ternyata tak dapat dioperasikan dan mengalami kegagalan yang signifikan. Proses pembangunan yang dimulai sejak tahun 2008 ini malah mangkrak pada tahun 2016, sehingga tak memberikan manfaat bagi masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi negara.

Kombes Arief Adiharsa, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, mengonfirmasi bahwa kasus ini telah resmi masuk ke tahap penyidikan. Keputusan untuk menaikkan status perkara tersebut dibuat pada Selasa, 5 November 2024, dalam gelar perkara yang dilaksanakan oleh para penyidik Dittipidkor. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada 6 November 2024, Arief menjelaskan bahwa penyidik menemukan indikasi kuat adanya pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam pengerjaan proyek ini.

 

Kronologi Pengerjaan Proyek PLTU 1 Kalimantan Barat

Proses awal proyek PLTU 1 Kalbar ini dimulai dengan pelaksanaan lelang pada tahun 2008, menggunakan anggaran dari PT PLN (Persero). Setelah melalui tahapan lelang, pihak yang memenangkan kontrak proyek ini adalah Konsorsium KSO BRN. Namun, meskipun BRN berhasil memenangkan lelang, diketahui bahwa mereka tidak memenuhi berbagai persyaratan dalam prakualifikasi serta evaluasi administrasi dan teknis. Hal ini menimbulkan kecurigaan akan adanya ketidaksesuaian atau manipulasi dalam proses seleksi, yang seharusnya ketat dan selektif untuk proyek berskala besar seperti ini.

Pada 11 Juni 2009, kontrak pengerjaan proyek pun resmi ditandatangani. Dalam kontrak tersebut, pihak yang mewakili konsorsium BRN adalah Direktur Utama PT BRN, dengan Direktur Utama PT PLN sebagai pihak penandatangan dari pihak pemberi kerja. Nilai kontrak ini mencapai angka yang besar, yakni USD 80 juta dan Rp 507 miliar, atau jika dihitung dengan kurs saat ini, setara dengan sekitar Rp 1,2 triliun.

 

Pengalihan Proyek kepada Pihak Ketiga dan Dampaknya

Setelah penandatanganan kontrak, PT BRN justru menyerahkan seluruh pengerjaan proyek PLTU ini kepada dua perusahaan asal Tiongkok, yaitu PT PI dan QJPSE. Langkah pengalihan tanggung jawab proyek ini mengundang pertanyaan, terutama mengingat kegagalan proyek yang terjadi kemudian. Dari tahun 2016, pembangunan PLTU 1 Kalbar mangkrak dan tak kunjung dapat difungsikan, sehingga proyek ini tidak dapat memberikan kontribusi terhadap penyediaan energi yang diharapkan.

Pemeriksaan lebih lanjut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengungkapkan adanya kerugian keuangan negara yang cukup signifikan akibat mangkraknya proyek ini. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, potensi kerugian negara mencapai angka USD 62,410 juta dan Rp 323,2 miliar. Angka ini menunjukkan dampak yang luar biasa dari kegagalan proyek tersebut, baik dalam segi finansial maupun dalam kesempatan yang hilang bagi masyarakat Kalimantan Barat yang seharusnya mendapatkan pasokan listrik yang memadai.

 

Penyidikan Lebih Lanjut oleh Bareskrim Polri

Dalam upaya mengusut tuntas kasus ini, Dittipidkor Bareskrim Polri terus melakukan pendalaman terkait adanya unsur pidana korupsi dalam proyek ini. Penyidik berfokus pada beberapa indikasi pelanggaran hukum, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur lelang, dan kemungkinan adanya manipulasi data prakualifikasi yang dilakukan oleh pihak KSO BRN.

Hasil sementara penyidikan menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam proses lelang yang seharusnya mengutamakan profesionalitas dan kapabilitas teknis pihak pelaksana proyek. Selain itu, pengalihan pengerjaan proyek kepada pihak ketiga, yaitu dua perusahaan asal Tiongkok, diduga tidak melalui proses persetujuan yang seharusnya atau tanpa adanya kontrol kualitas yang memadai, sehingga berkontribusi pada kegagalan proyek yang pada akhirnya merugikan negara.

Bareskrim Polri juga tengah mendalami keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi sepanjang pelaksanaan proyek tersebut, terutama mereka yang berperan dalam menentukan pemenang lelang dan pengalihan pengerjaan proyek. Jika terbukti adanya pelanggaran, maka penegakan hukum yang tegas akan dilakukan untuk memberikan efek jera serta memastikan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

 

Dampak Sosial dan Ekonomi dari Mangkraknya Proyek

Proyek PLTU 1 Kalbar ini semula dirancang untuk menjadi sumber energi utama bagi wilayah Kalimantan Barat yang terus berkembang dan membutuhkan pasokan listrik yang stabil. Mangkraknya proyek ini sejak 2016 memberikan dampak besar, terutama bagi masyarakat di wilayah tersebut yang kini kehilangan peluang mendapatkan pasokan listrik yang memadai. Kegagalan ini juga mencerminkan lemahnya pengawasan serta koordinasi antarinstansi yang seharusnya bekerja sama memastikan keberhasilan proyek ini.

Selain itu, dana publik yang telah diinvestasikan dalam proyek ini tidak hanya hilang begitu saja, tetapi juga membebani anggaran negara yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang mendesak. Akibat dari proyek ini yang tak kunjung selesai, Indonesia juga kehilangan kepercayaan internasional dalam hal investasi di sektor energi, terutama dengan keterlibatan perusahaan asing yang pada akhirnya gagal memberikan hasil sesuai ekspektasi.

Dengan langkah yang kini diambil oleh Bareskrim Polri, masyarakat berharap agar kasus ini dapat diselesaikan secara transparan dan akuntabel. Penyidikan yang tengah berlangsung diharapkan bisa mengungkap kebenaran di balik kegagalan proyek PLTU 1 Kalbar dan memberikan keadilan bagi negara yang telah dirugikan. Kombes Arief Adiharsa menegaskan bahwa Bareskrim Polri akan bekerja keras untuk mengungkap setiap aspek dari kasus ini dan memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi akan menerima hukuman yang setimpal.

Penting bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk mengambil pelajaran dari kasus ini. Ketika proyek pembangunan dilakukan dengan dana publik, maka transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas harus selalu dijunjung tinggi. Hanya dengan demikian, tujuan pembangunan dapat tercapai sesuai harapan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Jika penyidikan berhasil mengungkap semua yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi ini, langkah hukum selanjutnya adalah membawa kasus ini ke pengadilan agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk membangun kepercayaan publik serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa yang akan datang.