Transformasi Digital Pajak dan Retribusi di Kalimantan Barat: Mendorong Ekonomi Daerah Melalui Elektronifikasi

  

Ilustrasi : Pixabay

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) sedang gencar mempercepat digitalisasi sektor pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalbar dan dukungan dari Bank Indonesia serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Pemprov Kalbar berusaha menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam sebuah rapat koordinasi di Pontianak, Penjabat Sekretaris Daerah Kalbar, Mohammad Bari, menekankan bahwa transformasi ini tidak hanya soal inovasi teknologi, tetapi juga kolaborasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan. Semua pihak, mulai dari pemerintah hingga sektor perbankan, diharapkan bisa bekerja sama untuk mempercepat penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kalimantan Barat.

 

Membangun Pemahaman Bersama untuk Efisiensi dan Keamanan

Bari menegaskan pentingnya pertemuan ini sebagai landasan dalam membangun pemahaman bersama tentang pentingnya ETPD di Kalbar. Dengan demikian, semua sektor yang terkait dapat bergerak bersama dalam rangka mempercepat digitalisasi pajak dan retribusi daerah. Elektronifikasi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada masyarakat dalam bertransaksi, dengan tetap mengutamakan aspek keamanan yang tinggi.

"Kami menekankan pentingnya pertemuan ini dalam membangun pemahaman bersama terkait implementasi ETPD di Kalimantan Barat, agar semua pihak dapat berkolaborasi dalam upaya percepatan digitalisasi," kata Bari.

Menurut Bari, integrasi sistem pembayaran digital yang melibatkan pemerintah dan sektor perbankan menjadi kunci dalam menciptakan transaksi yang aman, efisien, dan dapat dipercaya. Hal ini juga diharapkan dapat meminimalisir potensi fraud, yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam sistem pembayaran konvensional.

 

Dampak Positif Elektronifikasi pada Peningkatan Pendapatan Daerah

Digitalisasi pajak dan retribusi di Kalimantan Barat sudah mulai menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam hal peningkatan pendapatan daerah. Bari menyebutkan bahwa layanan transaksi non-tunai yang kini tersedia telah memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya terkait pajak dan retribusi. Selain itu, digitalisasi ini juga mempercepat proses pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan.

"Pemerintah Provinsi terus menyediakan pilihan transaksi non-tunai bagi masyarakat, baik pada sisi pendapatan maupun pengelolaan belanja daerah," ujarnya.

Langkah strategis lainnya yang diambil Pemprov Kalbar adalah implementasi kartu kredit khusus untuk belanja pemerintah. Dengan inisiatif ini, proses transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, sekaligus membantu perputaran ekonomi daerah. Selain mempermudah pembayaran, inovasi ini juga diharapkan dapat menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih transparan.

 

Tantangan dalam Penerapan Digitalisasi di Tingkat Kabupaten dan Kota

Bari mengakui bahwa meskipun digitalisasi sudah berjalan dengan baik di beberapa wilayah, masih ada tantangan yang perlu dihadapi, terutama di tingkat kabupaten dan kota. Sebagian besar daerah di Kalbar masih berada dalam tahap transisi menuju digitalisasi penuh, sehingga dibutuhkan upaya ekstra untuk memperbaiki dan mengoptimalkan sistem yang ada.

"Kami harap pihak perbankan turut mendukung dan mempercepat adaptasi dengan menyediakan fasilitas pembayaran elektronik yang terintegrasi," ungkap Bari.

Salah satu harapan terbesar dari Pemprov Kalbar adalah agar sektor perbankan dapat lebih aktif dalam mendukung implementasi sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses digitalisasi bisa diterapkan secara menyeluruh dan tidak hanya terbatas di beberapa daerah tertentu saja. Kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Kalbar juga menjadi salah satu upaya untuk menyediakan kanal pembayaran yang terhubung dengan baik, sehingga proses transaksi menjadi lebih cepat dan mudah.

 

Peningkatan Kapasitas Melalui Literasi dan Edukasi Digital

Dalam proses transformasi digital, peran edukasi tidak bisa diabaikan. Bari mengajak seluruh Sekretaris TP2DD di Kalimantan Barat untuk terus aktif mengadakan kegiatan seperti high-level meeting, pelatihan peningkatan kapasitas, dan edukasi mengenai transaksi digital bagi masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih paham dan terbiasa dengan sistem transaksi digital, serta mampu memanfaatkannya secara optimal.

"Kami berharap seluruh Kepala Daerah di Kalimantan Barat menindaklanjuti rekomendasi TP2DD agar proses digitalisasi daerah berjalan maksimal," imbuhnya.

Upaya edukasi ini juga bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Dengan literasi yang memadai, diharapkan masyarakat dapat melihat manfaat dari transaksi digital, yang tidak hanya lebih efisien tetapi juga lebih aman. Selain itu, literasi yang baik akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap transaksi tunai, yang seringkali dianggap lebih rentan terhadap penipuan dan kejahatan finansial.

 

Momentum untuk Menguatkan Komitmen Bersama

Rapat koordinasi yang digelar di Pontianak ini menjadi momen penting bagi Kalimantan Barat untuk memperkuat komitmen bersama dalam mempercepat digitalisasi. Kolaborasi lintas sektor yang terjalin melalui TP2DD menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong terciptanya ekosistem pembayaran digital yang modern, transparan, dan inklusif.

Pemprov Kalbar berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem ini agar lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dengan adopsi teknologi terbaru, Kalimantan Barat ingin menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan efisien, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif yang luas bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

 

Peran Bank Pembangunan Daerah dan Sektor Perbankan Lainnya

Kerjasama antara pemerintah dan sektor perbankan, terutama Bank Pembangunan Daerah Kalbar, menjadi sangat krusial dalam proses digitalisasi ini. Fasilitas pembayaran yang terintegrasi akan menjadi pondasi kuat dalam membangun sistem keuangan daerah yang lebih modern. Melalui inovasi digital, diharapkan transaksi keuangan bisa berjalan dengan lebih lancar dan mendukung proses pembangunan daerah secara keseluruhan.

 

Digitalisasi untuk Pembangunan Ekonomi yang Lebih Inklusif

Inisiatif digitalisasi ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga tentang inklusivitas. Pemprov Kalbar ingin memastikan bahwa semua warga, termasuk di daerah terpencil, dapat menikmati kemudahan yang ditawarkan oleh sistem transaksi digital. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang seringkali kesulitan mengakses layanan perbankan konvensional.

Selain itu, digitalisasi ini juga diharapkan dapat membuka peluang baru bagi sektor pariwisata dan perdagangan di Kalbar. Dengan sistem pembayaran digital yang terintegrasi, wisatawan dari luar daerah maupun luar negeri dapat dengan mudah melakukan transaksi, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya tarik wisata Kalbar sebagai destinasi yang modern dan ramah teknologi.

Pemprov Kalbar terus menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan ekosistem digital yang solid untuk mendukung pembangunan daerah. Langkah-langkah strategis seperti implementasi kartu kredit pemerintah, integrasi sistem pembayaran elektronik, dan literasi digital menjadi bagian dari rencana besar untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor perbankan, dan masyarakat, Kalimantan Barat memiliki peluang besar untuk menjadi contoh dalam penerapan digitalisasi di Indonesia. Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama yang baik, diharapkan Kalbar bisa menjadi wilayah yang lebih modern, inklusif, dan siap bersaing di era digital global.

Transformasi ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Kalbar, di mana layanan publik bisa diakses dengan mudah, cepat, dan aman, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.