Skandal Korupsi Pengadaan Lahan di Kalimantan Barat: Pejabat DPRD Berinisial PAM Resmi Jadi Tersangka

 

Ilustrasi : Pinterest

Kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan tanah yang melibatkan pejabat tinggi di Kalimantan Barat kini menjadi sorotan publik. Pada Senin, 28 Oktober 2024, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) mengumumkan secara resmi penetapan PAM, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, sebagai tersangka. PAM diduga terlibat dalam kasus yang berkaitan dengan pembelian lahan untuk pembangunan kantor pusat bank daerah yang dilakukan pada tahun 2015. Penetapan status tersangka ini membuat publik terkejut, terutama mengingat posisi strategis yang diduduki PAM di pemerintahan.

PAM akan menjalani masa tahanan awal selama 20 hari untuk mendukung proses penyidikan. Kejati Kalbar, melalui Asisten Tindak Pidana Khusus, Siju, menegaskan bahwa keputusan menetapkan PAM sebagai tersangka didasarkan pada bukti-bukti yang mengindikasikan adanya perbedaan mencolok antara anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dana yang diterima oleh pemilik lahan. Temuan ini didukung oleh sejumlah saksi dan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya selisih pembayaran yang signifikan.

Proyek pengadaan lahan untuk pembangunan fasilitas perbankan daerah tersebut memerlukan anggaran yang sangat besar, yakni Rp 99,1 miliar untuk area seluas 7.883 meter persegi. Namun, investigasi menunjukkan adanya dugaan kelebihan pembayaran hingga Rp 30 miliar. Angka ini memicu pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan tersebut.

 

Kronologi Kasus: Perjalanan Pengadaan Lahan hingga Dugaan Manipulasi Harga

Kasus ini bermula pada 2015 ketika pemerintah daerah Kalimantan Barat menginisiasi proyek pengadaan lahan sebagai bagian dari rencana pembangunan kantor pusat bank daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat infrastruktur keuangan daerah. Proyek ini didesain agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, mengingat peran perbankan yang semakin penting dalam mendukung perekonomian lokal.

Namun, di balik proses pengadaan lahan tersebut, muncul dugaan bahwa PAM, dalam perannya sebagai pihak ketiga dalam transaksi, terlibat dalam manipulasi harga lahan sehingga merugikan negara. Sebagai salah satu pejabat publik dengan pengaruh besar, PAM memiliki akses terhadap berbagai informasi dan jaringan yang memungkinkannya mempengaruhi proses transaksi. Berdasarkan hasil penyelidikan awal yang dilakukan oleh Kejati Kalbar, tampaknya ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menggelembungkan nilai tanah guna meraup keuntungan pribadi.

Menurut pernyataan yang disampaikan Siju, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalbar, terdapat selisih yang cukup mencolok antara jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah dengan dana yang sampai ke pemilik lahan. Jumlah selisih yang diduga mencapai Rp 30 miliar ini menimbulkan kecurigaan akan praktik korupsi di balik proyek tersebut. Penyidikan menunjukkan adanya penetapan harga yang jauh lebih tinggi dari nilai pasar untuk lahan yang dimaksud, yang tampaknya sengaja diatur untuk memperkaya pihak tertentu.

PAM resmi dijerat berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor R-05/0.1/Fd.1/10/2024 yang dikeluarkan Kejati Kalbar pada tanggal 28 Oktober 2024. Berdasarkan bukti yang cukup, Kejati Kalbar menjerat PAM dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, PAM juga dijerat dengan Pasal 55 Ayat 1 Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memperberat dakwaan dengan menambahkan unsur persekongkolan.

 

Peran BPKP dan Upaya Audit Dalam Menyingkap Dugaan Penyimpangan

Penyidikan yang dilakukan terhadap PAM tidak lepas dari peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Barat. BPKP merupakan lembaga yang bertugas melakukan audit atas penggunaan anggaran negara dan memastikan bahwa proses pengeluaran anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam kasus ini, BPKP berperan dalam meneliti dan mengaudit dokumen-dokumen transaksi serta membandingkan antara anggaran yang dicairkan dan jumlah yang benar-benar diterima oleh pemilik lahan.

Dari hasil pemeriksaan sementara, BPKP mendapati bahwa ada selisih dana yang sangat signifikan. Analisis yang dilakukan BPKP mencakup berbagai aspek, seperti nilai pasar lahan saat transaksi, mekanisme pembayaran, serta siapa saja yang terlibat dalam setiap tahapan pengadaan. Kejati Kalbar menganggap hasil audit dari BPKP ini sebagai salah satu bukti kuat yang mendukung dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan tersebut.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalbar, Siju, menegaskan bahwa penyelidikan tidak hanya berfokus pada PAM sebagai tersangka utama, tetapi juga terhadap individu-individu lain yang memiliki keterkaitan dengan kasus ini. Sebelumnya, Kejati Kalbar telah menahan tiga tersangka lainnya yang juga dianggap berperan dalam praktik korupsi ini. Siju juga menyebutkan bahwa penyelidikan akan terus dikembangkan, mengingat adanya kemungkinan keterlibatan pejabat atau pihak lain dalam lingkaran korupsi ini.

Dalam penjelasannya, Siju menambahkan bahwa penyelidikan ini akan menyasar berbagai pihak yang terindikasi terlibat, tanpa memandang jabatan atau status sosial mereka. Kejati Kalbar menegaskan komitmennya untuk menangani kasus ini hingga tuntas dan akan bekerja sama dengan BPKP dan instansi terkait lainnya guna memulihkan kerugian negara.

 

Dampak Kasus Korupsi Ini Bagi Pemerintahan dan Masyarakat

Kasus dugaan korupsi ini menimbulkan dampak besar di tengah masyarakat Kalimantan Barat, terutama karena melibatkan anggota dewan yang memiliki kewajiban untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Skandal ini juga menjadi salah satu contoh betapa rentannya proses pengadaan di sektor publik terhadap praktik manipulasi dan penyalahgunaan wewenang.

Masyarakat Kalimantan Barat merespons kasus ini dengan berbagai reaksi, mulai dari kritik keras terhadap lambannya pengawasan terhadap proyek pemerintah hingga desakan agar pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal. Bagi masyarakat, kasus ini mencerminkan adanya celah dalam pengawasan penggunaan anggaran daerah, yang memungkinkan oknum untuk memanfaatkan jabatan dan posisi mereka guna memperkaya diri.

Dampak dari kasus ini juga dirasakan oleh pemerintahan daerah, yang menghadapi tekanan untuk meningkatkan mekanisme pengawasan internal mereka. Berbagai pihak mendesak agar pemerintah daerah melakukan reformasi dalam tata kelola pengadaan, sehingga potensi korupsi di masa depan dapat diminimalisir. Skandal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan lembaga pengawas di tingkat daerah dan pusat.

Para aktivis antikorupsi menilai bahwa penanganan kasus ini harus dilakukan dengan transparan agar publik dapat memantau perkembangan penyidikan. Pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan anggota dewan seperti PAM diharapkan bisa menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan pusat untuk lebih serius dalam memerangi korupsi.

 

Langkah-Langkah Pencegahan Korupsi di Masa Depan

Kasus dugaan korupsi dalam pengadaan lahan ini memperkuat urgensi penerapan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dalam setiap proyek pemerintah. Reformasi di sektor pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah menjadi salah satu solusi yang banyak didorong oleh kalangan masyarakat sipil dan pemerhati antikorupsi. Berikut beberapa langkah penting yang bisa diambil untuk menghindari kasus serupa di masa depan:

1. Penguatan Pengawasan Internal: Setiap instansi pemerintahan daerah perlu membangun sistem pengawasan yang lebih ketat dan independen, sehingga potensi penyimpangan dapat segera terdeteksi dan dicegah sejak awal.
2. Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Transparansi menjadi kunci dalam mencegah terjadinya manipulasi harga. Pemerintah daerah perlu mewajibkan setiap proyek pengadaan untuk dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi setiap tahapan.
3. Kerjasama dengan Lembaga Pengawas Eksternal: Lembaga seperti BPKP dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran penting dalam memantau penggunaan anggaran daerah. Dengan melibatkan lembaga eksternal, risiko penyimpangan dapat diminimalisir karena adanya pemantauan independen.
4. Penerapan Sanksi Tegas bagi Pelaku Korupsi: Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, termasuk pejabat tinggi, menjadi salah satu cara efektif untuk memberikan efek jera dan mencegah oknum lain melakukan praktik serupa.
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Publik: Pemerintah daerah perlu mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proyek-proyek publik. Dengan adanya transparansi dan akses informasi, masyarakat bisa turut memantau penggunaan anggaran dan melaporkan kejanggalan yang mereka temui.

Kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD seperti PAM menjadi ujian besar bagi integritas pemerintahan di Kalimantan Barat. Dalam situasi ini, penting bagi pemerintah daerah dan pusat untuk menunjukkan komitmen nyata dalam memerangi korupsi. Skandal ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan amanah publik. Proses hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari lembaga pemerintah, aktivis antikorupsi, hingga masyarakat, diharapkan kasus ini bisa diusut tuntas dan memberikan pelajaran penting bagi pemerintah daerah agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran. Kasus ini seharusnya menjadi titik tolak untuk melakukan reformasi di sektor pengadaan barang dan jasa, sehingga di masa depan anggaran daerah dapat digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.