Pj Gubernur Kalbar: Konsumerisme Memicu Korupsi, Perlu Pencegahan yang Humanis

 

Foto : Pinterest

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, mengungkapkan bahwa gaya hidup konsumtif atau konsumerisme dapat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya praktik korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan Harisson saat menghadiri kegiatan sosialisasi anti-korupsi di Pontianak pada Senin.

"Saya selalu menekankan bahwa gaya hidup yang berlebihan dan keinginan untuk terlihat kaya agar dihormati, bisa menjadi pemicu seseorang melakukan tindakan korupsi," ujar Harisson. Menurutnya, tuntutan untuk memiliki status sosial tinggi sering kali mendorong individu untuk mencari cara-cara cepat dan tidak jujur dalam memperoleh kekayaan, termasuk melalui korupsi.

 

Komitmen Pemprov Kalbar dalam Pencegahan Korupsi

Harisson menegaskan komitmennya untuk mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat agar menjadi wilayah yang bebas dari korupsi. Ia menyatakan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya bisa dilakukan dengan aturan ketat, tetapi juga dengan pendekatan yang humanis. "Kita perlu pendekatan yang lebih manusiawi dan membangun kesadaran bahwa korupsi adalah tindakan yang merugikan banyak pihak," kata Harisson.

Lebih lanjut, Harisson menyebut bahwa sistem kapitalisme, yang berasal dari negara-negara Barat, diadaptasi dengan sistem pembayaran tanpa uang tunai atau cashless. Ia melihat bahwa sistem ini bisa menjadi alat yang efektif dalam meminimalkan korupsi karena segala transaksi dapat dilacak dan diawasi. "Ketika semua pembayaran dilakukan secara digital, dan tidak ada lagi penggunaan uang tunai, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan yang bisa mengarah pada praktik korupsi," jelasnya.

 

Peningkatan Sistem untuk Pencegahan yang Maksimal

Namun, Harisson mengakui bahwa sistem pembayaran digital di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, masih belum sepenuhnya maksimal. "Meski begitu, kami terus melakukan upaya agar sistem ini semakin sempurna, sehingga peluang untuk melakukan korupsi bisa diminimalisir," tambahnya. Ia optimis bahwa dengan peningkatan teknologi dan sistem yang lebih baik, praktik korupsi bisa ditekan, yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pun terus berupaya untuk memberikan dukungan terhadap berbagai inisiatif pencegahan korupsi. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran di masyarakat dan memastikan bahwa semua pihak berperan aktif dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan negara.

 

Mencari Keuntungan Halal, Menolak Korupsi

Harisson juga menyoroti pentingnya etika dalam mencari keuntungan. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan keinginan untuk meraih kesejahteraan selama cara yang digunakan adalah cara yang benar dan halal. "Mencari keuntungan dengan cara yang benar itu tidak masalah. Namun, jika keuntungan diperoleh melalui tindakan korupsi, itu adalah tindakan yang salah dan sangat merugikan bangsa ini," tegasnya. Ia berharap masyarakat Kalimantan Barat dapat menjauhi korupsi dan memilih jalan yang lebih bersih dalam mencari rezeki.

 

Sosialisasi Anti-Korupsi Terintegrasi di Kalbar

Di acara yang sama, Inspektur Provinsi Kalimantan Barat sekaligus Ketua Panitia Kegiatan Sosialisasi Anti-Korupsi Terintegrasi, Marlyna Almuthahar, mengungkapkan harapannya agar sistem pencegahan korupsi yang telah dibangun di Provinsi Kalimantan Barat dapat terus diimplementasikan secara konsisten. Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lembaga pemerintah daerah, hingga tingkat eksekutif.

Marlyna menjelaskan bahwa Kegiatan Sosialisasi Anti-Korupsi Terintegrasi tahun 2024 ini merupakan bagian dari pelaksanaan indikator kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), atau Pusat Pemantauan Pencegahan. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh Pemprov Kalbar dalam menjalankan pemerintahannya dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

 

Kolaborasi untuk Kalbar Bebas Korupsi

Marlyna menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat. "Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita bisa memastikan bahwa sistem yang kita bangun ini dapat berjalan dengan baik," ungkapnya. Ia juga menyebut bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di setiap tingkatan pemerintahan di Kalimantan Barat.

Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat dan pejabat pemerintah tentang pentingnya menjaga integritas dan menolak segala bentuk korupsi. Marlyna berharap, dengan langkah-langkah yang telah dilakukan dan komitmen dari semua pihak, Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi contoh dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Dengan sistem yang terus dikembangkan, Harisson dan Pemprov Kalbar berharap dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih baik, di mana korupsi tidak lagi menjadi ancaman bagi kesejahteraan masyarakat. "Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Kalimantan Barat bisa menjadi provinsi yang bebas dari korupsi," tegas Harisson.

Ia menambahkan bahwa pemerintah berencana untuk memperkuat berbagai sistem pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan anggaran, sekaligus mendorong penggunaan teknologi untuk memastikan setiap transaksi dan anggaran yang dikeluarkan bisa dipantau dengan lebih transparan. "Jika ada kecurigaan terhadap dana yang mengalir, kita bisa segera mengambil tindakan untuk mencegahnya," tambahnya.

Gaya hidup konsumtif dan keinginan untuk meraih status sosial sering kali menjadi pemicu seseorang terjerumus dalam praktik korupsi. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan peningkatan sistem digital, Pj Gubernur Kalbar Harisson bersama Pemprov Kalimantan Barat berharap dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Sosialisasi Anti-Korupsi Terintegrasi 2024 diharapkan menjadi titik awal yang lebih kuat dalam upaya pemberantasan korupsi di Kalbar, dengan melibatkan semua elemen masyarakat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Marlyna Almuthahar, sebagai salah satu penggerak utama kegiatan ini, menyatakan optimisme bahwa melalui sinergi dan kolaborasi, cita-cita untuk menjadikan Kalbar sebagai provinsi yang bebas dari korupsi bukanlah hal yang mustahil.