Pernyataan Presiden Prabowo tentang IKN Tidak Muncul dalam Pidato Pelantikan, PDIP: Prioritas Lain Lebih Mendesak

 

Foto : Tangkapan layar Yotube(@SekretariatPresiden)

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, menilai bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum menjadi fokus utama dalam agenda pemerintahan Prabowo Subianto. Komarudin menyampaikan pandangan ini setelah menyaksikan pidato Prabowo pasca pelantikan sebagai Presiden, di mana Prabowo tidak menyinggung sedikit pun tentang kelanjutan proyek IKN.

Pidato perdana Presiden Prabowo berlangsung sekitar 30 menit dan mencakup berbagai isu penting, seperti kemiskinan, korupsi, ketahanan pangan, dan konflik internasional, termasuk di Palestina. Namun, absennya pembahasan mengenai IKN membuat beberapa pihak bertanya-tanya mengenai komitmen pemerintahan baru terhadap proyek yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo. "Pak Prabowo tidak menyebut IKN karena beliau memprioritaskan isu-isu yang lebih mendesak," jelas Komarudin ketika ditemui di kompleks gedung DPR pada Ahad, 20 Oktober 2024.

 

Sikap Realistis Terkait Kondisi Keuangan Negara

Menurut Komarudin, keputusan Prabowo untuk tidak mengutamakan pembangunan IKN merupakan langkah yang realistis, terutama jika melihat situasi keuangan negara saat ini. "Tahun depan, kita harus membayar utang jatuh tempo sebesar lebih dari Rp 800 triliun. Ini merupakan beban yang sangat besar yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo," ujar Komarudin. Menurutnya, memaksakan pembangunan IKN di tengah keterbatasan anggaran hanya akan memperburuk beban utang nasional. “Kita memiliki total utang sebesar Rp 8.400 triliun, jadi setiap langkah yang diambil harus sangat hati-hati,” tambahnya.

Ia juga menyinggung soal dampak geopolitik yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, yang menurutnya bisa menguras tenaga lebih banyak lagi. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur seperti IKN tidak dianggap mendesak. "Kita masih bisa bertahan di Jakarta, tidak ada yang berubah drastis. Namun, jika kita fokus pada proyek fisik sementara harga pangan naik dan rakyat menderita, itu tidak adil bagi mereka," ungkap Komarudin.

 

Bukan Prioritas Mendesak di Tengah Kondisi Sulit

Bagi Komarudin, ada kebutuhan yang lebih penting dan mendesak untuk diperhatikan oleh pemerintahan baru, termasuk ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Mengingat situasi yang menantang, ia menyarankan agar pemerintah mengutamakan kebutuhan yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat. "Jika kita terus menekankan pembangunan infrastruktur besar-besaran sementara kondisi ekonomi belum pulih, rakyatlah yang akan merasakan dampaknya,” kata Komarudin.

Ia juga menekankan bahwa tinggal di Jakarta bukanlah masalah utama. "Kita bisa bertahan di Jakarta tanpa masalah. Tetapi, jika kita memprioritaskan proyek fisik yang besar sementara kebutuhan dasar rakyat terabaikan, itu akan menambah beban hidup mereka. Yang lebih penting adalah stabilitas harga pangan dan akses rakyat terhadap kebutuhan dasar," ujarnya lagi.

 

Proyek Gagasan Jokowi

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur merupakan gagasan yang dimulai oleh Presiden Joko Widodo sebagai upaya memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta. Jokowi memandang langkah ini sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Sejak dimulai pada tahun 2022 hingga Agustus 2024, proyek tersebut telah menyerap anggaran sebesar Rp 51,4 triliun.

Ketika Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, ia pernah menyatakan dukungannya terhadap proyek ini dan mengisyaratkan keinginan untuk melanjutkan pembangunan IKN selama masa kepemimpinannya. "Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, bahkan jika memungkinkan, menyelesaikan proyek ini," kata Prabowo di kawasan IKN pada 12 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Pernyataan tersebut diungkapkan Prabowo saat mengunjungi Embung MBH di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, di mana ia mengapresiasi peran Jokowi dalam menginisiasi proyek tersebut. "Pak Jokowi telah mengambil peran besar dalam sejarah dengan memulai inisiatif ini. Minimal, saya akan melanjutkan proyek ini, bahkan kalau bisa saya ingin turut menyelesaikannya," tegas Prabowo saat itu.

 

Kondisi Terkini dan Prospek Pembangunan IKN

Meski Prabowo tidak menyinggung pembangunan IKN dalam pidato perdananya sebagai Presiden, masih ada harapan bahwa proyek ini tetap akan berlanjut. Namun, hal tersebut bergantung pada berbagai faktor, terutama kondisi anggaran negara dan prioritas kebijakan pemerintahan baru. Komarudin menilai bahwa mempertahankan stabilitas ekonomi lebih mendesak dibandingkan dengan melanjutkan proyek infrastruktur besar-besaran.

“Geopolitik, utang negara, dan isu ekonomi lainnya mempengaruhi kemampuan kita untuk melanjutkan proyek seperti IKN. Tidak berarti proyek ini tidak penting, tetapi untuk saat ini, ada prioritas yang lebih mendesak yang perlu dikerjakan terlebih dahulu,” kata Komarudin.

Dari perspektif pragmatis, pemerintahan baru perlu memastikan bahwa pengeluaran yang dilakukan tidak semakin memperparah kondisi ekonomi. Dengan utang jatuh tempo yang begitu besar di depan mata, menjaga stabilitas fiskal menjadi tantangan tersendiri bagi Prabowo. Oleh karena itu, fokus pada isu-isu yang langsung mempengaruhi kesejahteraan rakyat dianggap sebagai langkah yang lebih bijak untuk saat ini.

Absennya pembahasan mengenai Ibu Kota Nusantara dalam pidato pelantikan Prabowo menandakan adanya perubahan prioritas dalam pemerintahan yang baru. Hal ini bisa dimaknai sebagai respons terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan rakyat yang lebih mendesak. Meskipun proyek IKN telah dimulai dan memakan biaya besar, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum melanjutkan rencana tersebut. Fokus pada stabilitas ekonomi, pembayaran utang, dan kesejahteraan rakyat tampaknya menjadi agenda utama pemerintahan Prabowo, setidaknya dalam jangka pendek.

Keputusan ini juga menunjukkan fleksibilitas dalam kebijakan yang akan diterapkan di bawah kepemimpinan Prabowo. Jika situasi keuangan negara membaik, bukan tidak mungkin pembangunan IKN akan kembali menjadi salah satu prioritas utama. Namun, untuk saat ini, stabilitas dan kebutuhan dasar rakyat tetap menjadi perhatian yang lebih besar dalam kebijakan pemerintahan baru.