Pengawasan Ketat Kampanye dan Netralitas ASN, TNI, dan Polri di Pilkada 2024: Langkah Strategis Bawaslu Kalimantan Barat

  

Komisioner Bawaslu Kalimantan Barat, Agnesia Ermi, bersama Uray Juliansyah (terlihat di sebelah kiri pada foto), memimpin rapat pembentukan kelompok kerja (pokja) untuk pengawasan kampanye dan menjaga netralitas ASN di Sentra Gakkumdu. (Foto: Humas Bawaslu Kalbar)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengambil langkah signifikan dalam upayanya menjaga integritas dan keberlangsungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus. Kelompok ini berfokus pada pengawasan ketat terhadap berbagai aspek krusial dalam tahapan kampanye, termasuk alat peraga kampanye (APK), serta netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.

 

Pembentukan Pokja: Langkah Kunci dalam Pengawasan Pemilu

Dalam rapat yang melibatkan berbagai pihak terkait, Bawaslu Kalbar secara resmi membentuk Pokja Pengawasan Kampanye, Pokja Pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK), dan Pokja Netralitas ASN, TNI, dan Polri. Menurut Uray Juliansyah, salah satu Komisioner Bawaslu Kalbar, pembentukan Pokja ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis seperti TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Dinas Perhubungan.

Keterlibatan multi-sektor ini dinilai penting untuk memastikan pengawasan yang lebih menyeluruh dan komprehensif. Pokja tersebut akan bertugas mengawasi setiap tahapan kampanye serta memastikan para peserta pemilu, baik dari partai politik maupun calon kepala daerah, menaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.

 

Fokus Pengawasan Alat Peraga Kampanye: Konten, Lokasi, dan Ukuran

Salah satu aspek penting dalam pengawasan Pilkada yang menjadi perhatian utama Pokja adalah alat peraga kampanye (APK). Uray menjelaskan bahwa pengawasan APK tidak hanya sebatas pada konten yang ditampilkan, tetapi juga mencakup lokasi pemasangan dan ukuran APK tersebut. "Kita harus memastikan bahwa setiap peserta pemilu mengikuti aturan terkait pemasangan APK. Lokasi pemasangan yang tidak sesuai atau ukuran yang melebihi batas yang diizinkan akan langsung kami tindak," tegas Uray.

Selain itu, Uray menambahkan, tindakan cepat akan dilakukan jika ada pelanggaran terkait APK. "Pokja kami akan langsung bergerak jika ada temuan pelanggaran. Misalnya, jika ada APK yang dipasang di lokasi terlarang atau ukurannya melampaui batas yang diizinkan, kami akan segera menurunkannya. Setelah itu, proses penjatuhan sanksi bagi peserta pemilu yang melanggar akan segera dijalankan," jelasnya.

 

Penegakan Hukum dan Ketegasan dalam Sanksi

Penegakan aturan terkait kampanye dan APK menjadi prioritas bagi Bawaslu Kalbar. Hal ini ditujukan agar semua peserta pemilu dapat berkompetisi secara adil dan setara, tanpa ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan kampanye juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Bawaslu bertekad untuk menegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu, dengan harapan proses pemilu berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Dengan demikian, diharapkan tidak ada kampanye yang berlebihan atau merugikan pihak lain, serta para calon dapat fokus pada program yang ditawarkan kepada masyarakat.

 

Komitmen terhadap Netralitas ASN, TNI, dan Polri

Selain pengawasan terhadap APK, netralitas aparatur negara juga menjadi perhatian utama Bawaslu Kalbar. Agnesia Ermi, salah satu Komisioner Bawaslu Kalbar, menegaskan bahwa netralitas ASN, TNI, dan Polri sangat penting untuk menjaga keberlangsungan Pilkada yang adil dan jujur. "Netralitas aparatur negara harus dijaga dengan baik agar proses pemilu berjalan dengan lancar dan tidak tercemar oleh intervensi dari pihak yang tidak berkepentingan," ujar Agnesia.

Menurut Agnesia, ASN, TNI, dan Polri memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, peran tersebut harus dijalankan dengan tetap memegang teguh prinsip netralitas. "Aparatur negara harus netral. Mereka tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis atau memihak salah satu calon. Jika ada yang melanggar, tentu akan ada sanksi tegas yang diberikan," lanjutnya.

Bawaslu Kalbar telah menyiapkan berbagai langkah pengawasan yang ketat untuk memastikan netralitas ASN, TNI, dan Polri. Salah satunya adalah pembentukan Tim Pokja Pengawasan Netralitas yang akan bertugas untuk memantau setiap potensi pelanggaran terkait hal ini. Tim ini juga bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memperkuat pengawasan dan penegakan aturan.

 

Kerja Sama Antarlembaga: Kunci Keberhasilan Pengawasan

Keberhasilan pengawasan dalam Pilkada 2024 sangat bergantung pada kerja sama yang erat antara berbagai lembaga. Oleh karena itu, Bawaslu Kalbar menggandeng sejumlah pihak seperti TNI, Polri, Satpol PP, BKD, dan Dinas Perhubungan untuk bekerja sama dalam memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama untuk mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Semua pihak yang terlibat dalam pengawasan diharapkan dapat bekerja secara sinergis dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak ada celah bagi terjadinya pelanggaran atau kecurangan.

 

Harapan untuk Pilkada 2024 yang Bersih dan Tertib

Dengan langkah-langkah strategis yang telah diambil oleh Bawaslu Kalbar, diharapkan Pilkada 2024 di Kalimantan Barat dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan bebas dari kecurangan. Pengawasan ketat terhadap alat peraga kampanye dan komitmen kuat terhadap netralitas ASN, TNI, dan Polri diharapkan mampu menciptakan suasana pemilu yang adil dan demokratis.

Bawaslu Kalbar juga mengimbau kepada semua peserta pemilu untuk mematuhi aturan yang ada, sehingga proses pemilu dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, Pilkada 2024 di Kalimantan Barat dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Pada akhirnya, kesuksesan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh para penyelenggara dan peserta pemilu, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi secara aktif dan menjaga suasana pemilu yang kondusif. Melalui pengawasan yang ketat dan kerja sama yang baik antar berbagai pihak, diharapkan Pilkada 2024 di Kalimantan Barat dapat berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin yang amanah serta mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat.