Pemindahan Legislatif dan Yudikatif ke IKN: Mempercepat Koordinasi Antarlembaga

Foto : Instagram(@nyoman_nuarta)

Pemindahan pusat pemerintahan Indonesia ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek besar yang sedang dikerjakan oleh pemerintah saat ini. Fokus utama dari pembangunan ini adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan terintegrasi. Menurut Eko Listiyanto, pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), salah satu langkah strategis dalam pembangunan IKN adalah memprioritaskan pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif. Hal ini diharapkan dapat memudahkan koordinasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di ibu kota baru tersebut.

Menurut Eko, pemindahan legislatif ke IKN akan mempermudah komunikasi dan rapat-rapat antar parlemen dan pemerintah. Saat ini, ketiga elemen pemerintahan tersebut, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, berada di lokasi yang berbeda, dengan eksekutif yang nantinya akan berpindah ke IKN, sementara dua lembaga lainnya masih berada di Jakarta. Perbedaan lokasi ini dipandang dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan koordinasi. Dengan memindahkan legislatif dan yudikatif ke IKN, diharapkan proses koordinasi bisa berlangsung lebih cepat dan efisien.

“Dengan adanya pemindahan legislatif ke IKN, koordinasi dan pertemuan antar parlemen serta pemerintah akan menjadi lebih cepat,” ungkap Eko dalam wawancaranya di Jakarta.

Eko menambahkan bahwa dalam beberapa contoh negara yang telah melakukan pemindahan ibu kota, elemen legislatif adalah salah satu prioritas pembangunan awal di ibu kota baru mereka. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pusat kekuasaan legislatif dapat segera beroperasi secara optimal, bersamaan dengan eksekutif yang telah lebih dulu pindah.

Eko juga menjelaskan bahwa memindahkan ketiga lembaga pemerintahan utama ke dalam satu lokasi adalah proses yang normal dalam pembangunan ibu kota baru. Di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, setelah pembangunan kantor-kantor eksekutif seperti kementerian, perlu ada gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif. Kedua elemen ini penting untuk mendukung kelancaran pemerintahan. Setelah beberapa kementerian dipindahkan, rencananya gedung-gedung untuk legislatif dan yudikatif akan segera menyusul.

"Secara umum, di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), setelah kantor-kantor eksekutif seperti kementerian, harus ada pula kantor untuk lembaga legislatif dan yudikatif. Dua elemen ini sangat penting, sehingga kemungkinan setelah beberapa kementerian yang telah dipersiapkan akan mulai pindah, kemudian akan disusul dengan pemindahan lembaga legislatif dan yudikatif," kata Eko.

Menurut Eko, integrasi ketiga lembaga ini ke dalam satu wilayah di IKN akan mempercepat proses koordinasi, sehingga keputusan dan kebijakan dapat diambil lebih cepat, tanpa adanya hambatan jarak geografis seperti yang terjadi saat ini antara Jakarta dan IKN.

 

Fokus Pembangunan Menurut Arahan Presiden

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan untuk fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara pada pusat-pusat legislatif dan yudikatif. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menghadirkan pemerintahan yang terpusat dan saling terkoordinasi dengan baik di IKN.

AHY menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota ini bukan hanya sekadar pemindahan fisik, tetapi juga membutuhkan berbagai penyesuaian atau "adjustment" yang melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif dipandang sebagai prioritas, untuk memastikan seluruh proses pemerintahan bisa berlangsung secara efektif di ibu kota baru tersebut.

Dalam proses pemindahan ibu kota ini, pembangunan terintegrasi dari ketiga lembaga pemerintahan tersebut dianggap sangat penting. Tidak hanya dari segi koordinasi, tetapi juga dari segi efisiensi waktu dan biaya. Dengan menggabungkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam satu lokasi, biaya operasional yang selama ini dibutuhkan untuk transportasi dan komunikasi antar kota dapat dikurangi secara signifikan.

Selain itu, keberadaan gedung legislatif dan yudikatif yang berdekatan dengan kantor eksekutif di IKN akan mempermudah komunikasi langsung antara pejabat tinggi negara. Ini penting, terutama saat ada permasalahan kebijakan yang harus segera diselesaikan. Kehadiran ketiga lembaga di satu wilayah akan mengurangi kebutuhan rapat jarak jauh yang memakan waktu dan biaya, sekaligus meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Meskipun demikian, proses pemindahan ibu kota bukan tanpa tantangan. Salah satu kendala utama yang harus dihadapi adalah memastikan infrastruktur di IKN siap untuk menampung seluruh aktivitas pemerintahan. Dari mulai jalan, listrik, air, hingga fasilitas lainnya harus dipastikan dapat berfungsi dengan baik untuk mendukung kelancaran kerja ketiga lembaga pemerintahan tersebut.

Selain itu, proses adaptasi pegawai negeri dari Jakarta ke IKN juga membutuhkan waktu dan persiapan yang matang. Meski demikian, pemerintah optimistis bahwa dengan perencanaan yang baik, proses ini dapat berjalan dengan lancar.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan memfokuskan pada gedung-gedung legislatif dan yudikatif merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya pusat pemerintahan yang terintegrasi di IKN, koordinasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat berjalan lebih lancar, cepat, dan efisien.

Selain itu, pemindahan ini juga bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di luar Jawa, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di Jakarta. Meskipun prosesnya tidak mudah dan membutuhkan banyak persiapan, dengan dukungan semua pihak, pemindahan ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi negara, baik dalam hal efisiensi pemerintahan maupun pemerataan pembangunan ekonomi.

Pemerintah tetap memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, agar pembangunan IKN dapat berkelanjutan dan berhasil sesuai rencana. Dengan fokus pembangunan yang tepat, Indonesia dapat memiliki ibu kota baru yang tidak hanya modern dan canggih, tetapi juga mampu menjadi pusat pemerintahan yang efektif dan terintegrasi.